 |
| Foto IA |
Kasusnya sederhana tapi bikin darah mendidih. Di ajang LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar, SMAN 1 Pontianak merasa dirugikan. Yang benar malah dikasih minus lima. Di negeri ini ternyata bukan cuma rakyat yang bisa dikurangi nilainya, jawaban benar pun bisa dipreteli seperti anggaran rakyat jelata. Lalu muncul dalih artikulasi. Seolah-olah dosa terbesar peserta didik Indonesia bukan salah jawaban, melainkan kurang fasih menggetarkan huruf “R”. Sementara sang MC dengan santainya mengatakan itu cuma perasaan Regu C SMAN 1 Pontianak.
Lewat tulisan saya luncurkan (termasuk akun lain), kemarahan netizen bangkit. Kurang lebih enam artikel saya diterbitkan untuk “menelanjangi” kesalahan fatal itu. Kata “menelanjangi” di sini bukan harfiah. Tenang saja. Artikel demi artikel menyebar seperti api di padang ilalang kering. Dibaca. Dikomentari. Dishare. Di-like. Difypkan. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu apa itu LCC Empat Pilar mendadak ikut marah seperti baru ditipu calo tanah. Di situlah keajaiban demokrasi digital bekerja.
Banyak pejabat masih mengira komentar netizen hanyalah suara tongkrongan online. Padahal komentar adalah peluru algoritma. Satu komentar mungkin tampak receh. Tapi ribuan komentar? Itu sudah seperti hujan meteor menghantam sistem distribusi platform. Algoritma media sosial modern tidak peduli kamu anak pejabat atau admin grup jual beli galon. Yang dia lihat adalah engagement. Begitu orang ramai berkomentar, algoritma berpikir, “Wah, ini konten bikin manusia emosional. Dorong lebih luas!”
Begitulah cara perang ini dimenangkan.
Konten awalnya hanya dilempar ke audiens kecil. Ratusan view. Lalu algoritma mulai mengukur. Berapa lama orang menonton? Apakah mereka membaca sampai habis? Apakah mereka marah lalu mengetik komentar sepanjang surat wasiat? Apakah mereka membagikannya ke grup keluarga sambil berkata, “Nih lihat, kacau betul”? Ketika sinyal itu tinggi, algoritma bekerja seperti tukang gosip kompleks. Dia menyebarkan cerita ke mana-mana.
Watch time tinggi. Share tinggi. Komentar meledak. Orang rewatch. Orang debat. Orang ngamuk. Platform digital menyukai keributan seperti itu. Karena semakin emosional manusia, semakin lama mereka bertahan di aplikasi. Itulah mengapa komentar “MPR lembaga tak becus” dan komentar nyablak lainnya ternyata punya tenaga lebih besar dari pidato formal berlembar-lembar.
Akhirnya suara itu sampai juga ke telinga para petinggi. Jangan lupa, MPR RI itu lembaga tinggi negara. Isinya 732 orang. Ada 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Jumlahnya sudah seperti satu batalion plus rombongan ormas ke kondangan. Tapi, lembaga sebesar itu tetap bisa bergetar ketika netizen bergerak serempak. Ini pelajaran penting. Di era digital, rakyat kecil yang bersatu bisa menciptakan tekanan luar biasa tanpa perlu membakar ban atau menduduki gedung. Cukup kuota internet dan rasa kesal nasional.
LCC akhirnya diputuskan untuk diulang.
Di situlah kemenangan itu terasa. Bukan sekadar soal lomba. Ini tentang pesan, publik masih punya daya tekan. Ketika ketidakadilan dipertontonkan terlalu terang-terangan, internet bisa berubah menjadi pengadilan raksasa. Kadang memang liar, kadang brutal, kadang penuh typo dan meme absurd. Tapi jangan remehkan kekuatan orang-orang yang sedang merasa dizalimi bersama-sama.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembaca. Kalian bukan sekadar penonton. Kalian bagian dari kemenangan netizen. Kalian ikut bertempur di medan perang paling modern abad ini, kolom komentar. Kapan-kapan kira rayakan kemenangan ini dengan seruput Koptagul, wak (oleh Rosadi ketua Satupena Kalbar).