WWF Dan Pemkab Sekadau Dorong, Perkebunan Sawit Ramah Lingkungan
Kegiatan yang bertajuk, 'Keberlanjutan ISPO dan Bebas Deforestasi – Konversi Menuju Keberterimaan Kelapa Sawit di Pasar Global".
Dalam paparannya WWF Indonesia menyampaikan,bahwa WWF merupakan lembaga yang berbadan hukum Yayasan yang konsentrasi utamanya pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
WWF juga mengatakan, kelapa sawit berperan besar terhadap perekonomian dan penghidupan masyarakat Kabupaten Sekadau.
"Jadi WWF mendorong perkebunan Kelapa Sawit yang ramah lingkungan, berbudidaya namun tidak merusak lingkungan," katanya.
Ditempat yang sama,.Sekretaris dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan (DKP3) kabupaten Sekadau Utin Ramdiana dalam sambutannya mengatakan,berdasarakan RTRW Kabupaten, luas Kabupaten Sekadau adalah 563.818 Ha, dengan luas Areal Penggunaan Lain 407.695 Ha.
Tercatat dalam Statistik Perkebunan, didalam Areal Penggunaan Lain ini terdapat tutupan kebun kelapa sawit seluas 124.986 Ha atau sekitar 30,6 % dari wilayah APL Kabupaten Sekadau.
Dari luas tersebut terdapat 52.127 hektar merupakan kebun petani swadaya.
Menurut dia, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain membawa tantangan serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Pembukaan lahan berskala besar untuk perkebunan kelapa sawit sering kali mengubah bentang alam secara drastis, mengkonversi hutan yang kaya akan spesies flora dan fauna menjadi kawasan monokultur.
Oleh karena itu, komitmen terhadap prinsip bebas deforestasi konversiersi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan komoditas kelapa sawit ke depan tidak lagi dilakukan dengan cara merambah hutan atau mengorbankan ruang hidup masyarakat adat.
Konsep kelapa sawit berkelanjutan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kita perlu memastikan bahwa produktivitas kebun sawit terus meningkat tanpa harus mengorbankan kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan kita bersama.
Tantangan kedepan tentu tidak ringan., diperlukan penguatan tata kelola, kerangka regulasi, dan kebijakan yang mendukung praktik produksi bertanggung jawab, perlindungan lingkungan dan sosial, serta transparansi dan ketertelusuran rantai pasok.
Upaya ini semakin relevan dengan berkembangnya persyaratan pasar global terhadap komoditas berkelanjutan, termasuk aspek legalitas serta penerapan prinsip bebas deforestasi dan konversi ekosistem (Deforestation and Conversion Free/DCF).
Oleh karena itu, penguatan keberlanjutan kelapa sawit perlu didorong melalui penyelarasan kebijakan, standar, dan praktik di tingkat nasional maupun daerah, agar tidak hanya mampu menjawab persyaratan pasar global, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok, khususnya petani swadaya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bersama WWF Indonesia ingin mendorong petani swadaya kita untuk dapat masuk ke pasar global dengan penerapan ISPO dan kerangka Bebas Deforestasi dan Konversi yang merupakan kerangka yang memastikan bahwa produk kelapa sawit tidak berasal dari unit produksi atau lahan yang menyebabkan deforestasi.
Dengan diselenggarakannya Diskusi Penyelarasan Prinsip Keberlanjutan ISPO dan Bebas Deforestasi Konversi (DCF) menuju keberterimaan kelapa sawit di pasar global ini, diharapkan menjadi forum untuk membangun pemahaman bersama, mengidentifikasi keselarasan dan kesenjangan antara persyaratan keberlanjutan global dengan kebijakan serta kondisi lokal, sekaligus menghimpun data, informasi, dan masukan awal bagi penyusunan Kajian Kesiapan dan
Kesenjangan Penerapan Prinsip Bebas Deforestasi (DCF) di Kabupaten Sekadau ungkap Utin (tar/man).









