Berita Faktapagi.com hari ini

HANDI IDUL FITRI

HANDI IDUL FITRI

Berita Kedua 14 (7artikel)

BERITA KETIGA 21

Selasa, Juli 07, 2026

Kabar Burung Yang Beredar,Benarkah Beberapa Oknum Anggota DPRD Dapat Gratifikasi Dari Bos Gunas?

Warga masyarakat yang menunggu di ruang rapat komisi sekitar 5 jam, namun anggota DPRD hanya dua orang yang datang, sepertinya mereka tidak tau jadwal rapat di buat oleh Bamus, Selasa (07/07/2026) kemarin.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Ketidakhadiran anggota DPRD pada undangan Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi-Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sekadau dengan sejumlah karyawan PT. MJP I menjadi pertanyaan banyak kalangan. Pasalnya ketidakhadiran para anggota DPRD sepertinya sudah ada yang ngatur. Karena yang dihadapi adalah karyawan MJP.  Dugaan kabar burung yang beredar ada beberapa oknum anggota DPRD sudah menerima gratifikasi dari Bos Gunas. Sehingga pada rapat tersebut hanya dua orang yang hadir.

"Dugaan tersebut diperkuat bahwa kunjungan anggota DPRD ke Jakarta selalu bertemu dengan bos Gunas," kata salah seorang warga yang tidak disebut namanya,. Selasa 07/07/2026) kemarin.

Yang jadi pertanyaan,kenapa para anggota DPRD malah memilih menghadiri pembukaan gawai Dayak di kabupaten Sanggau ketimbang menghadiri RDP Gabungan yang sudah dijadwalkan oleh Bamus.

Anehnya, yang jadwalkan mereka,tapi mereka pula yang tidak mau hadir, artinya ada miskomunikasi dalam lembaga yang terhormat tersebut,atau ada oknum yang sengaja memprovokasi agar para anggota jangan datang dalam RDP Gabungan tersebut.

Jika sudah begini lembaga mana lagi yang bisa dipercaya,untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. "Masak 30 orang anggota DPRD hanya dua orang yang mau hadir. Malah lebih enteng mereka datang undangan pembukaan gawai Dayak di kabupaten Sanggau, ketimbang ngurus masyarakat,"katanya.

Ia meminta kepada masyarakat,agar milih pemimpin harus yang mau datang ketika rakyat susah, jangan pilih yang datang hanya waktu Pemilu. Benar kata pepatah ketika memilih pemimpin haruslah melihat bibit dan bobot, jika sudah ada masalah masyarakat,kita dibuat menunggu sampai berjam-jam, namun mereka juga tidak mau datang.

Jika kita tarik pelajaran dari kasus karyawan MJP, kuat dugaan memang setoran bulanan untuk beberapa oknum anggota DPRD dari bos Gunas mungkin benar adanya.

"Yang bisa membuktikan adalah aparat penegak hukum,jika benar-benar terbukti adanya gratifikasi oleh pejabat negara,maka hukum harus bertindak," katanya (tar/wos/man).


Miris !! Ngundang Masyarakat Untuk Datang, Anggota DPRD Malah Mangkir

  

Epafras dari fraksi Nasdem dan Agustinus Atang dari fraksi PAN saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan karyawan PT.MJP dan pihak perusahaan, Selasa (07/07/2026) di ruang rapat komisi kantor DPRD jalan merdeka Timur Sekadau Hilir.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Sebanyak 26 orang karyawan PT. Multi Jaya Perkasa (MJP) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)kabupaten Sekadau. Kedatangan mereka berencana menyampaikan aspirasi sesuai surat undangan nomor:400.1.4.6/177/DPRD/2026 dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Gabungan Komisi-Komisi DRPD kabupaten Sekadau, yang ditandatangani oleh ketua DPRD, Hermanto.Pertemuan tersebut dijadwalkan tanggal 7 Juli 2026 pukul 9,30 WIB sesuai hasil penjadwalan dari Badan Musyawarah (Bamus).

Alih-alih mendapatkan sambutan hangat dari para wakilnya, sesampai dikantor yang katanya rumah rakyat itu, satu orang anggota DPRD tidak nampak batang hidungnya,bahkan mereka harus menunggu sekitar 5 jam, dari rapat semula dijadwalkan pukul 9,30 WIB, rapat baru dimulai pukul 13,30 WIB. Itupun hanya dihadiri 2 orang anggota DPRD dari Dapil 3 yakni Epafras dari fraksi Nasdem dan Agustinus Atang dari fraksi PAN.

Padahal, katanya rapat gabungan Komisi, namun pada kenyataannya satu orang ketua komisi tidak ada yang hadir, apalagi unsur pimpinan.

Mungkin karena yang datang hanya para buruh, sambutannya beda,entahlah kalau seandainya 26 perusahaan yang datang, mungkin sambutannya lain lagi, penuh tawa dan canda mewarnai meja rapat.

"Tapi karena kami hanya buruh,maka para anggota DPRD enggan hadir untuk mendengarkan keluhan kami,atau mungkin karena Pemilu masih lama,"kata salah seorang yang hadir kepada media ını, Selasa (07/07/2026).

Dalam audiensi tersebut belum menghasilkan apa-apa seperti harapan dari karyawan tersebut, mereka juga masih harus menunggu rapat selanjutnya, padahal mereka datang rata-rata ibu-ibu, yang datang meninggalkan anak-anaknya di rumah, agar mereka menemukan jawaban yang bijak dari para wakilnya,agar besok Periuk mereka masih bisa terisi.

Namun, semuanya belum terwujud,karena para wakilnya belum bersedia menemui mereka, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama para wakil rakyat memiliki hati nurani dan mau bertemu kami lagi,andaipun mereka tidak berkenan mungkin kami bisa melakukan tindakan seperti yang bisa kami lalukan.

Setelah rapat dimulai masing-masing pihak yakni Karyawan dan pihak MJP menyampaikan argumen masing-masing, saling klaim tersebut terjadi dan diredakan dengan bijak oleh Epafras anggota DPRD yang hadir, ia meminta kepada pihak perusahaan untuk tidak terlalu membesarkan-besarkan masalah tersebut, karena sejatinya dalam forum ını kita tidak mencari-cari siapa yang benar dan siapa yang salah.

Seperti kata pepatah tidak ada gading yang tak retak, biasanya dengan kesalahan masing-masing, kita introspeksi diri serta dapat mempererat komunikasi kedepannya.

"Kita harus mau mendengarkan, bahwa karyawan sudah mengabdi puluhan tahun memeras keringat demi kemajuan perusahaan,harus diperlakukan dengan baik, termasuk hak-haknya," katanya.

Nanti kata dia lagi, hasil aspirasi hari ini akan disampaikan kepada unsur pimpinan untuk dijadwalkan kembali pertemuan dengan instansi terkait dan pihak perusahaan.

"Sementara kita masih menunggu dulu, setelah hasil ını disampaikan ke unsur pimpinan,"katanya.

Sementara itu Agustinus Atang dalam paparannya berulang-ulang memohon kepada pihak perusahaan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan,apalagi kata dia, rata-rata masa kerja mereka sudah diatas 15 tahun, dan itu bukan waktu sebentar. Artinya harus ada pengertian yang baik dari top Management perusahaan.

"Mewakili karyawan saya minta maaf, dan saya juga mohon agar tidak terjadi PHK terhadap karyawan tersebut,"pintanya.(tar/wos/man).



Lantik Kepala Sekolah, Aron Ingatkan Pemimpin Harus Datang Awal Pulang Belakangan

 

Berfoto bersama usai acara pelantikan guru yang diberikan tambahan tugas sebagai kepala sekolah oleh Bupati Sekadau Aron,SH Senin (06/07/2027) di Aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sekadau jalan merdeka Timur Sekadau Hilir.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Bupati Sekadau Aron,SH melantik 21 orang guru yang diberikan tambahan tugas sebagai kepala Sekolah. Adapun kepala sekolah yang dilantik yakni kepala sekolah Taman Kanak-kanak,Kepala Sekolah Dasar dan kepala Sekolah Menengah Pertama, Senin (07/07/2026) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sekadau jalan merdeka Timur Sekadau Hilir.

Dalam sambutannya Bupati terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada guru-guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Menurut dia, tugas yang diberikan adalah amanah, maka dari laksanakan amanah itu dengan baik demi kemajuan dunia pendidikan di kabupaten Sekadau.

"Kalau jadi pemimpin datang lebih awal pulang juga paling belakang, kalau datang saja terlambat lalu pulang lebih awal, jika begitu bagaimana anggota yang lain bisa disiplin," katanya.

Dikatakan dia lagi, tugas yang ada di pundak kalian adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik, karena baik buruknya mutu pendidikan di kabupaten Sekadau ada ditangan kalian, saat ini waktu kalian berbuat untuk daerah, karena setiap masa pasti ada orangnya, jadi, sebagai tenaga  pendidikan tugas kalian adalah  menyiapkan masa depan anak-anak bangsa.

Saat ını kata dia lagi, pegawai dari P3K juga bisa menjabat sebagai kepala Sekolah mulai dari TK dan SMP mudah-mudahan kedepannya SMA juga bisa, dijabat oleh pegawai dari P3K.

"Sekarang jumlah murid sudah lebih banyak, bukan seperti dulu murid masih kurang, jadi tugas yang berat onk harus dijalankan dengan baik,"sarannya.


Ia jugaa menyarankan agar kepala sekolah bisa bergandengan tangan dengan Komite, untuk membangun situasi belajar yang kondusif di sekolah.

Karena jika tidak kondusif aktivitas belajar mengajar juga terganggu.

Apalagi kata dia, saat sekarang susah untuk merekrut kepala sekolah, mereka harus bersedia mendaftarkan diri, kalau dulu Bupati bisa langsung pilih.

"Tapi sekarang beda," ujarnya.

Hadir pada acara pelantikan, Radius Kepala BKSDM kabupaten Sekadau, Fran Dawal Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Plt Kepala Dinas Perhubungan Awan Setiawan ,Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Henry Alpius, Sekretaris serta sejumlah kepala bidang dinas Pendidikan kabupaten Sekadau (tar).


Senin, Juli 06, 2026

Buka Akses Vital Sungai Belimbing Kodam XII/Tanjungpura Komitmen Bantu Lancarkan Arus Transportasi

 

Jembatan Aramco Non Bencal di sungai Belimbing Desa Berakak kecamatan Tayang Hulu kabupaten Sanggau oleh Kodim 1204 Sanggau beberapa waktu lalu.
 (Foto istimewa).
SANGGGAU-FAKTAPAGI.COM.Kodim 1204/Sanggau membangun Jembatan Aramco Non Bencal di Sungai Belimbing, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Pembangunan sarana trasnportasi vital ini sebagai wujud nyata dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ını sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah pedalaman,(06/07/2026) kemarin.

Setelah dibangun Jembatan tersebut diharapkan bisa membuka akses vital bagi masyarakat untuk memperlancar mobilitas orang dan barang,serta mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Melalui pembangunan akses masyarakat ini Kodam XII/Tanjungpura melalui Kodim 1204/Sanggau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pembangunan nasional sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui penyediaan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Pendim 1204/Sanggau/redaksi faktapagi.com

Warga Asahan Pasang Spanduk Tolak Aktivitas PMI Ilegal

 

Salah satu spanduk penolakan aktivitas perekrutan tenaga PMI Ilegal di wilayah kabupaten Asahan provinsi Sumatra Utara, oleh sebagian masyarakat, Minggu (06/07/2026) kemarin.
ASAHAN-FAKTAPAGI.COM. Warga Kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara (Sumut) menolak aktivitas Pekerja Migran (PMI) Ilegal di wilayah mereka.Penolakan warga tersebut dilakukan dengan membentangkan spanduk di 7 Desa yang kerap dijadikan akses keluar-masuknya aktivitas tersebut. Adapun beberapa spanduk penolakan yang terpasang di beberapa desa, antara lain

- Desa Air Joman Baru.

- Desa Air Joman.

- Kelurahan Karang Anyar. 

- Desa Silo Baru. 

- Desa Pematang Sei Baru.

- Desa Bagan Asahan. 

- Desa Asahan Mati. 

Salah satu alasan masyarakat menolak kegiatan tersebut adalah, selain dapat mencoreng nama baik wilayah mereka, dan aktivitas tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Salah seorang warga Desa Air Joman Baru menyampaikan, bahwa aktivitas tersebut dapat menjatuhkan harkat dan martabat masyarakat disana, karena bertentangan dengan hukum. Selain termasuk kegiatan ilegal aktivitas tersebut juga beresiko tinggi. 

"Bahkan bisa membahayakan keselamatan jiwa para calon PMI yang akan berangkat," katanya.

Bahkan lanjut dia,akomodasi yang digunakan jauh sekali dari kata layak, sama sekali tidak memikirkan faktor keselamatan. Apabila mau menjadi PMI ikutilah penyalur yang memiliki legalitas lengkap sesuai prosedur dan mengikut aturan yang berlaku, sebab sejatinya kegiatan tersebut dilindungi oleh negara dan membahayakan keselamatan para calon PMI.

Sementara itu kepala Dusun (Kadus) Desa Air Joman Baru kepada awak media mengatakan, bahwa ada keluhan dari masyarakat,mereka mengatakan sulitnya untuk mengurus Permit di Indonesia, menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masih banyak masyarakat yang memilih menjadi PMI Ilegal.

"Akibat sulitnya mengurus persyaratan secara legal, menjadi faktor utama bagi masyarakat untuk lebih memilih jalur ilegal serta berbelit-belitnya jalur mengurus administrasi sebagai syarat masuk PMI legal,"katanya (tim).

Minggu, Juli 05, 2026

DPW FRN Sumut Dukung Kinerja Polda Sumut dan Jajaran Untuk memberantas Pekat.

 

Foto istimewa.
MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Menanggapi adanya riak - riak terhadap kinerja Polda Sumut dalam pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) beberapa hari yang lalu membuat DPW PW FRN Sumut turut bersuara, melalui Ketuanya Roy Nasution mengatakan bahwa, pihaknya tetap mendukung kinerja Polda Sumut serta jajaran yang ia nilai telah bekerja dengan baik.

Hal itu disampaikan oleh Roy Nasution disela - sela ngopi bareng dengan rekan jurnalis di KA Kuphi Jalan Prof. HM. Yamin S.H pada Jum'at (03/07/2026). Dukungan itu diberikan karena apa yang telah dikerjakan oleh Polda Sumut yang dipimpin oleh Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto S.I.K telah cukup baik, masalah suka atau tidak suka itu adalah hal biasa. Mengingat beliau bukan Tuhan yang maha tahu semuanya. 

Untuk itu dirinya sangat mendukung kinerja Polri diusia yang ke - 80 Tahun sesuai dengan Jargonnya " Polri Untuk Masyarakat ". Untuk itu marilah Kita selaku masyarakat untuk terus mendukung kinerja Polri terkhusus Polda Sumut, karena apa yang dikerjakan oleh Polda Sumut sudah cukup baik. Terlepas dari suka atau tidak suka yang penting Kapolda sudah bekerja dengan sepenuh hati melayani masyarakat. Apalagi Kepercayaan Publik terhadap Polri saat ini telah meningkat 82,4%," ujarnya (tim).

Sabtu, Juli 04, 2026

Gelar Rapat Konsolidasi Akbar, Partai Buruh Sumut Solid Fokus Lolos Pada Pemilu 2029

 

Para petinggi Partai Buruh saat melakukan konsolidasi menjelang Pemilihan Umum tahun 2029, Jumat (03/07/2026) kemarin.

DELI SERDANG-FAKTAPAGI.COM.Partai Buruh Sumut menegaskan tetap solid dan kini tengah fokus untuk meloloskan partai Buruh menjadi peserta Pemilu 2029. Partai Buruh Sumut kini telah mempersiapkan diri menghadapi verifikasi administrasi (Vermin) dan Verivikasi Faktual (Verpak) yang akan diselenggarakan KPU,sekaligus menganti kekosongan posisi bendahara dari yang sebelumnya  dijabat Sri Astuti yang telah mengundurkan diri kini digantikan Plt Yetti Dumasari. 

"Pada prinsipnya Partai Buruh Sumut tetap Solid dan kompak untuk menghadapi persiapan meloloskan partai buruh di Sumut menjadi peserta pemilu 2029 mendatang," ujar Willy Agus Utomo didampingi Sekretaris Partai Buruh Sumut Ijon Tuah Hamonangan Purba dan jajaran pengurus Exco Kabupaten Kota di Sumut yang hadir. Jumat (03/07/2026).

Lebih jauh, menanggapi berita seputar mundurnya kader Partai Buruh di Sumut yang beredar luas di media, Willy mengatakan hal itu tidak berpengaruh pada kerja -kerja Partai Buruh kedepannya, dan menurut dia hal ini adalah hal yang wajar terjadi di partai politik apa lagi Partai Buruh yang masih saja baru berjalan di kontestasi Pemilu 2024 kemarin.

"Kita ini tidak kekurangan kader, ada10 organisasi inisiator besar di Indonesia yang artinya ada yang pergi maka kita harus siapkan penggantinya, partai ini tak akan berhenti untuk meraih cita -citanya yakni welfare satate , yakni negara sejahtera," ungkap Willy.

"Intinya kita sudah ada bendahara baru, dan sudah siap melaksanakan tugas -tugas organisasi di Partai Buruh Sumut,"sambung Willy. 

Selain itu Willy juga berpesan kepada seluruh masyarakat Sumut juga agar dapat menjaga Kamtibmas di daerah ini, dimana harapnya situasi politik adu domba dan hoax kerap melanda di kanca perpolitikan Indonesia.

"Jangan mau kita di adu domba , mari kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati, semoga kelak kita dapat bersama berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ," pungkasnya.

Dalam kegiatan konsolidasi dan konferensi pers tersebut, turut hadir organisasi pendiri partai buruh dari elemen Serikat pekerja - Serikat buruh di Sumut, organisasi Petani (SPI), organisasi mahasiswa, dan komunitas ojek online dan mewakili elemen rakyat kecil lainnya (tim).

Jumat, Juli 03, 2026

Buka Rapat Advokasi AKI dan AKB Wabup Minta Hindari Pernikahan Dini

 

Suasana rapat advokasi AKI dan AKB yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Sekadau yang dibuka langsung oleh wakil Bupati Sekadau Subandrio, Kamis (02/07/2026) di Aula lantai II kantor Bupati Sekadau jalan merdeka Timur.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH.MH membuka secara resmi kegiatan Rapat Advokasi dan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sekadau. Kegiatan tersebut sebagai komitmen bersama dalam rangka meng kolaborasi semua pihak untuk menurunkan AKI Kematian Ibu dan AKB Kematian Bayi di Kabupaten Sekadau, Kamis (02/07/2026) di Aula kantor Bupati Sekadau jalan merdeka Timur.

Dalam sambutanya pada acara pembukaan Wakil Bupati  Sekadau menyampaikan apresiasi terhadap beberapa kegiatan Rapat Advokasi dan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Kabupaten Sekadau tahun 2026. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau yang sudah melaksanakan kegiatan yang sangat penting dan berguna bagi seluruh keluarga di kabupaten Sekadau," kata Suban mengawali sambutannya.

Menurut Subandrio bahwa nikah sirih adalah nikah yang dokumennya tidak lengkap, sedangkan jika nikah dibawah umur tidak bisa, karena secara hukum tidak boleh, secara agama juga tidak boleh, dan kecuali nikah sirih membuka kantor cabang baru, supaya ada kolaborasi yang diantarkan ke pengadilan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sedapat mungkin pernikahan tidak boleh dilakukan.

"Pemerintah Kabupaten Sekadau terus berkomitmen supaya tidak ada lagi nikah dini atau nikah dibawah umur demi menjaga kesehatan ibu dan anak," katanya.

Ditempat yang sama Henry Alpius kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Sekadau mengatakan, bahwa betapa pentingnya rapat lintas sektoral ını dilakukan. 

Karena, berawal dari rapat ını akan ada solusi untuk mengurangi serta meniadakan kematian ibu dan anak saat melahirkan serta mengurangi angka pernikahan dini bagi masyarakat kabupaten Sekadau.

Menurut dia, rapat ini kami anggap sangat penting karena strategi kita sama-sama melihat bagaimana status atau kondisi angka kematian ibu dan Bayi di Kabupaten Sekadau. Sebetulnya indikator Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau,bukan hanya terkait dengan ketimpangan ekonomi, salah satu strategi pembangunan yaitu kecepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

"Keberhasilan pembangunan satu daerah tidak diukur dari pertumbuhan ekonomi tapi juga kemampuan melindungi ibu dan anak selama masa pertumbuhan sebagai penerus bangsa," kata Henry.

Ia menjelaskan, pihaknya pernah menangani kasus yang sangat buruk, maka dari itu mereka mengundang pihak perusahaan, tujuannya supaya perusahaan paham dengan hal hal itu, serta meminta dukungan terkait dengan wilayah-wilayah atau desa-desa supaya bisa menjalani Posyandu.

"Kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sekadau kedepannya harus berbasis data, mendukung pembiayaan dan memadai, indikator yang terukur serta evaluasi secara berkelanjutan, agar setiap program benar benar memberikan dampak bagi masyarakat," tutup kadis.

Hadir pada kegiatan tersebut, Camat,kepala desa serta lembaga lainnya dan Kepala Puskesmas se-kabupaten Sekadau (tar).



Pulang Ngopi Dari Warkop, Anggota DPRD Tewas Kecelakaan

 

Masih terlihat bercak darah korban pada saat pihak kepolisian melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP ) usai kecelakaan terjadi,Kamis (02/07/2026) kemarin.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Kecelakaan maut yang menewaskan Abang Nasir (62) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sekadau. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban pulang dari salah satu warung kopi mengunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih. Korban yang biasa ngopi bersama rekan-rekannya mau pulang, namun naas tidak bisa dihindari baru sekitar 50 meter keluar dari warung kopi mau masuk jalan raya,dari belakang truk tangki Mitsubishi Fuso warna kuning yang dikendarai oleh Juliansyah (38) menabrak korban yang keluar dari warkop menuju arah yang sama, Kamis (02/07/2026) sekitar pukul 11,43 Wib.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas Polres Sekadau IPDA Iwan Kurniawan menjelaskan,berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat korban keluar dari kawasan Warkop Pondok Indah dan hendak memasuki Jalan Merdeka Timur menuju arah Sintang.

Ketika hendak keluar dari warkop memasuki jalan raya, diduga almarhum tidak melihat kearah belakang.Padahal dari belakang truk tangki Mitsubisi dikemudikan Juliansyah (38) melaju dari arah Sanggau menuju Sintang. 

"Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari dan korban tewas ditempat dengan luka dibagian kepala," jelas Iwan.

Saat ini, Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk melengkapi proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Abang Nasir. 

Semoga almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," tutur IPDA Iwan (tar/wos/man).

Kamis, Juli 02, 2026

Berhasil Berangus Peredaran Narkoba Di Deli Serdang, Feri Kusnadi Diganjar Penghargaan Dari Bupati

 

Penyerahan penghargaan oleh Bupati kepada Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Rabu (01/07/2026) di halaman kantor Bupati.

DELI SERDANG-FAKTAPAGI.COM.Momen peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Deli Serdang ke-80 menjadi ajang apresiasi bagi insan kepolisian yang berprestasi. Pada kesempatan tersebut Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyerahkan penghargaan kepada Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si.,  dan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, SH., MH,Rabu (01/07/2026) di halaman kantor Bupati Deli Serdang.

Penghargaan yang diberikan kepada Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., yang sudah bekerja keras menciptakan lingkungan yang kondusif melalui pengamanan dan pendekatan humanis Polresta kepada masyarakat.

Selanjutnya, Apresiasi juga diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kinerja Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran narkotika.

Penghargaan yang diterima Kompol Dr. Fery Kusnadi juga sejalan dengan capaian kinerja Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam periode tersebut, polisi menangani laporan polisi terkait tindak pidana Narkotika, telah berhasil mengungkap 230 kasus berhasil di ungkap melalui mekanisme penindakan

Dari penindakan itu, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang mengamankan 284 tersangka, terdiri dari 277 laki-laki dan 7 perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya intensitas penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Tak hanya itu, barang bukti yang berhasil disita juga terbilang sangat fantastis. Polisi mengamankan sekitar 90,8 kilogram sabu, 4,49 kilogram ganja, 41 batang pohon ganja, 9.667,5 butir ekstasi, 0,67 gram serbuk ekstasi, 3.250 buah Pod getar (liquid etomidate) , serta 350 sachet happy water.

Data tersebut memperkuat alasan Bupati Deli Serdang memberikan penghargaan kepada Kompol Dr. Fery Kusnadi pada momentum HUT Bhayangkara ke-80. Capaian itu dinilai menjadi bukti nyata komitmen Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk menyelamatkan ribuan masyarakat serta masa depan generasi muda.

Menanggapi penghargaan tersebut, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang sekaligus menjadikannya sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bisa bekerja lebih baik lagi demi masa depan anak-anak Deli Serdang yang bebas dari narkoba," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Polresta Deli serdang juga memberikan tali asih dan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum yang profesional, terukur, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkotika (tim).