Buka Pelatihan Tenaga Sensus Ekonomi,Wabup Minta Data Ke Sumber Bukan Ditebak Diatas Meja

faktapagi.com    Kamis, Juni 11, 2026    Comment   

Buka Pelatihan Tenaga Sensus Ekonomi,Wabup Minta Data Ke Sumber Bukan Ditebak Diatas Meja

Berfoto bersama usai acara pembukaan pelatihan tenaga Sensus Ekonomi kabupaten Sekadau tahap II, Rabu (10/06/2026) di Aula Kantor CU KK Sekadau.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Wakil Bupati Sekadau Subandrio membuka pelatihan kepada 235 orang tenaga Sensus Ekonomi.Hal ini dilakukan saat akan memasuki semester ke dua tahun 2026, pemerintah melalui badan statistik melakukan pelatihan kepada sejumlah tenaga sensus untuk melakukan sensus tahap kedua tahun 2026. Acara pelatihan dibuka oleh wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH.MH Rabu (10/06/2026) di Aula gedung CU Keling Kumang jalan merdeka Timur Sekadau.

Dalam sambutanya Wakil bupati Sekadau Subandrio S.H, M.H menyampaikan, bahwa tahapan ini adalah untuk mempersiapkan petugas, agar bisa maksimal untuk melakukan sensus ekonomi di lapangan.

"Pemerintah menyiapkan kurang lebih 235 orang tenaga untuk melakukan sensus Ekonomi di kabupaten Sekadau,," sebut Subandrio mengawali sambutannya.

Menurut dia, data sensus ekonomi menjadi sangat penting sebagai bahan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Dia berharap agar data dari hasil sensus adalah data yang akurat, sehingga menjadi bahan untuk agar mengidentifikasi potensi daerah.

Untuk pijakan dalam rangka pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

"Mudah-mudahan data yang dihasilkan dapat dijadikan pijakan bagi Pemerintah dalam pengambilan kebijakan," ucapnya.

Dikatakan dia lagi, salah satu dampak dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), saat IPM kita semakin membaik. Tercatat pada tahun 2025 pertumbuhan IPM kita tumbuh sebesar 14.6 persen, meski kita masih berada di peringkat 13 di Kalbar, tapi apabila kita konsisten pada pertumbuhan sektor  ekonomi, pendidikan dan kesehatan bukan tidak mungkin peringkat kita akan membaik.

Secara ekonomi kita masih berada di angka rata-rata penghasilan Rp. 7-8 JT/jiwa pertahun atau sekitar Rp 667 ribu perbulan. Sedangkan, untuk bidang kesehatan kita memiliki 2  Rumah Sakit dan 13 Puskesmas, sehingga harapan hidup kita mencapai 75 tahun.

"Saya berharap agar peserta mengikuti pelatihan ini dengan baik," pesannya.

Ia meminta ketika bertugas dilapangan nanti para petugas hendaknya melakukan pendataan langsung ke sumber data jangan main kira-kira di atas meja. Karena,jika salah maka pekerjaan yang saudara lakukan dapat merusak arah pembangunan bagi masyarakat.

Usai memberikan arahannya Wabup Subandrio menyematkan rompi dan tanda pengenal sebagai petugas sensus ekonomi 2026.

Ditempat yang sama Kepala BPS kabupaten Sekadau Imam Setya Hernomo dalam laporannya menyampaikan, bahwa pelatihan  sensus ekonomi tahun 2026 dilakukan dua tahap. Tahap pertama telah dilakukan pada 4-6 Juni 2026 dan tahap dua dilaksanakan mulai 10-12 Juni 2026  dengan jumlah peserta sebanyak 235 orang.

Dia menambahkan, pembelajaran dilakukan secara hibrid dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan tatap muka. "Sedangkan pendataan dilakukan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan," ungkapnya (tar).

Untuk Edukasi Masyarakat, KPKNL Singkawang Gelar Kegiatan SOLID Lelang dan Public Campaign Tahun 2026

faktapagi.com    Selasa, Juni 09, 2026    Comment   

Untuk Edukasi Masyarakat, KPKNL Singkawang Gelar Kegiatan SOLID Lelang dan Public Campaign Tahun 2026

Berfoto bersama pada kegiatan SOLID dalam rangka memperingati 118 tahun lelang Indonesia oleh KPKNL Singkawang, Minggu (07/06/2026) di Area CFD Singkawang.

SINGKAWANGFAKTAPAGI.COM.Dalam rangka memperingati 118 Tahun Lelang Indonesia, KPKNL Singkawang melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi (SOLID) Lelang serta Public Campaign Tahun 2026.SOLID Lelang dan Public Campaign 2026 bertujuan untuk mengedukasi peran lelang sebagai instrumen distribusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Minggu (07/06/2026) di Area Car Free Day (CPD) kota Singkawang.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini menjadi bagian dari upaya DJKN untuk semakin mendekatkan layanan lelang kepada masyarakat serta memperkuat literasi publik mengenai lelang negara.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada lelang sebagai sarana transaksi yang aman, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Selama kegiatan berlangsung, pengunjung CFD mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan petugas KPKNL Singkawang guna memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang, mulai dari proses pendaftaran peserta, penyetoran uang jaminan, hingga mekanisme penawaran dan pelunasan hasil lelang.

Edukasi juga diberikan mengenai pentingnya mengikuti lelang melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan lelang.

KPKNL Singkawang turut memperkenalkan layanan lelang digital melalui lelang.go.id, yang memungkinkan masyarakat mengikuti lelang secara mudah, cepat, dan transparan tanpa harus hadir secara fisik di lokasi pelaksanaan lelang. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan inklusivitas akses masyarakat terhadap layanan lelang negara.

Kegiatan SOLID Lelang dan Public Campaign 2026 mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir di kawasan CFD Kota Singkawang. Antusiasme pengunjung terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta mengenal lebih jauh berbagai layanan lelang yang disediakan oleh KPKNL Singkawang.

Melalui kegiatan ini, KPKNL Singkawang berharap pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan lelang negara semakin meningkat,sehingga lelang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif transaksi yang aman, transparan, dan terpercaya. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen KPKNL Singkawang dalam mendukung peningkatan literasi publik, optimalisasi layanan lelang yang modern dan berbasis digital, serta penguatan peran lelang dalam mendukung distribusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Humas KPKNL).

FGD GMNI Sumut Minta : Perkuat Sinergi Masyarakat dan Aparat Berantas Begal Serta Premanisme

faktapagi.com    Selasa, Juni 09, 2026    Comment   

FGD GMNI Sumut Minta : Perkuat Sinergi Masyarakat dan Aparat Berantas Begal Serta Premanisme

Berfoto bersama usai kegiatan PGD DPD GMNI, Senin (08/06/2026) di Sumut.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumut mengger Focus Group Discussion (FGD) bertemakan "Keamanan adalah hak rakyat: Strategi bersama memberantas begal dan premanisme, Senin (8/7) petang. FGD ini juga bentuk kepedulian GMNI Sumut dalam menyikapi kondisi atau fenomena yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat belakangan ini. 

"FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi bangsa khususnya Kota Medan hari ini. Menciptakan ruang publik yang aman dari aksi begal dan premanisme adalah tujuan dan tanggungjawab kita bersama. Sebagai tindak lanjut dari FGD ini nantinya kita bakal turun langsung ke masyarakat mengedukasi agar tidak memberi ruang untuk para pelaku begal dan premanisme,"ungkap Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang dan para kader GMNI saat memberikan keterangan di sela-sela FGD, Senin (08/06/2026) kemarin.

Dikatakan dia lagi, DPD GMNI Sumut, mendukung penuh pihak Kepolisian dalam hal ini Poldasu dan jajarannya untuk memberantas para pelaku kriminal dan premanisme. 

Jangan ragu untuk memberikan tindakan tegas dan terukur jika itu membahayakan, mengancam keselamatan, jiwa, raga dan harta benda karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

 “Apa yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini sudah cukup baik. Untuk itu, kami juga sebagai organisasi kemahasiswaan perlu memberi dukungan moral untuk aparat penegak hukum agar jangan ragu dalam menindak para pelaku kriminal dan premanisme,"ungkapnya. 

Sementara itu, wakil ketua bidang politik dan hukum, Berry Sitohang mengatakan, GMNI sebagai elemen masyarakat sipil juga ingin turut andil dalam memberantas aksi kriminalitas dan premanisme sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai mahasiswa. 

Rencananya hasil FGD ini nantinya bakal disimpulkan untuk dijadikan rekomendasi semacam policy paper yang nantinya akan diserahkan kepada stakeholder atau kepada aparat penegak hukum terkait variabel-variabel yang menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas dan premanisme.

"Karena kita tahu kita semua baik itu masyarakat, mahasiswa dan aparat penegak hukum punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, kami GMNI akan terus mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kriminalitas dan premanisme,"sebutnya. 

Sedangkan wakil ketua, Kristianus Dachi menambahkan, faktor yang menjadi pemicu tindak kriminalitas biasanya disebabkan oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung dan faktor ekonomi. 

Dalam hal ini, pemerintah dan aparat kepolisian telah memberikan perhatian khusus. Namun, tindak kriminal dan premanisme masih saja terjadi. 

"Untuk itu, sebagai mahasiswa kita punya peran untuk terus-menerus memberi penyadaran pada para pelaku tindak kriminal dan premanisme bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Kalau alasannya pencarian jati diri, masih banyak cara-cara positif yang bisa dilakukan untuk mencari jati diri,"tegasnya (tim).

Rajawali Minta KPK Cek Pokir DPR.

faktapagi.com    Selasa, Juni 09, 2026    Comment   

Rajawali Minta KPK Cek Pokir DPR.

Foto ilustrasi.

JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengambil langkah tegas dengan “turun gunung” dan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak anomali, penyimpangan, hingga praktik korupsi yang merajalela — mulai dari pemotongan anggaran 10–15 persen, pengondisian proyek, hingga penggunaan dana bukan untuk aspirasi rakyat, melainkan kepentingan politik dan keuntungan pribadi oknum legislatif.

Gerakan pencegahan dan pengawasan ini langsung disambut positif dan didukung penuh oleh dua organisasi pengawas kinerja aparatur dan negara, yaitu Monitor Aparatur untuk Negara dan Golongan (MAUNG) serta Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI). 

Ketua Umum sekaligus Pendiri kedua lembaga tersebut, Hadysa Prana, mengapresiasi langkah berani KPK dan menegaskan bahwa ini adalah momen krusial untuk menutup celah korupsi yang selama ini menjadi “lahan basah” di daerah.

“Kami sangat mendukung langkah KPK yang langsung turun ke lapangan. Selama ini Pokir sering kali disalahartikan dan disalahgunakan: seharusnya aspirasi rakyat, malah jadi alat transaksi, titipan proyek, dan sumber komisi. Ini harus dihentikan total. Celah ini sudah terlalu lama merugikan negara dan mencoreng wajah demokrasi,” ujar Hady, Senin (08/06/2026) kemarin.

Berdasarkan data dan temuan KPK, masalah pengelolaan Pokir sudah terjadi sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat pelaksanaan. Modus yang sering terungkap meliputi: pengusulan proyek tidak sesuai kebutuhan, pemusatan lokasi yang tidak wajar, persekongkolan dengan kontraktor, hingga manipulasi dokumen pertanggungjawaban. KPK mengingatkan, jika dibiarkan, praktik ini akan terus menjadi pintu masuk korupsi yang sulit diberantas  .

Ketum menegaskan, sebagai lembaga yang bergerak mengawal transparansi dan akuntabilitas, MAUNG dan RAJAWALI tidak akan diam saja. Ia secara resmi menyerukan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran pengurus, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta seluruh anggota di seluruh Indonesia untuk bergerak aktif.

“Saya perintahkan kepada semua tingkatan organisasi, dari pusat sampai ke daerah, untuk langsung turun memantau, meneliti, dan mengawasi setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek yang bersumber dari Pokir DPRD. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, pelanggaran, atau dugaan korupsi, segera catat, kumpulkan bukti, dan tindak lanjuti sampai ke ranah hukum. Jangan biarkan satu rupiah pun dikorupsi atas nama aspirasi rakyat,” pintanya.

Menurutnya, peran masyarakat sipil dan organisasi pengawas sangat dibutuhkan karena pengawasan internal sering kali lemah atau tertutup. Kehadiran MAUNG dan RAJAWALI diharapkan menjadi “mata dan telinga” tambahan bagi KPK, sekaligus menekan oknum yang berniat berbuat curang.

“Pokir itu hak rakyat, bukan hak pribadi anggota dewan. Uang itu dari rakyat, harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan nyata. Kalau ada yang main-main, kami pastikan tidak akan lepas dari pantauan dan tindakan hukum. Kami siap mendampingi KPK dan masyarakat untuk membongkar setiap praktik kotor yang ada,” tambahnya.

Hady juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi sampai ke kabupaten dan kota. Ia berharap langkah ini menjadi titik balik agar pengelolaan anggaran daerah menjadi bersih, transparan, dan benar-benar bermanfaat.

Kedua organisasi ini berjanji akan terus memantau perkembangan kebijakan KPK, mempublikasikan setiap temuan penting, dan melaporkan jika ada hambatan atau upaya penggagalan pengawasan. Bagi Hadys Prana, ini adalah bentuk tanggung jawab menjaga keuangan negara dan kepercayaan publik.

Hingga berita ini diturunkan, KPK terus memperluas jangkauan pengawasan ke berbagai daerah dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah serta BPK untuk memastikan setiap aturan berjalan sesuai ketentuan (Oleh Rajawali)

 

Ketua PP Deli Serdang Rayakan Ulang Tahun Bersama Anak Yatim Piatu

faktapagi.com    Minggu, Juni 07, 2026    Comment   

Ketua PP Deli Serdang Rayakan Ulang Tahun Bersama Anak Yatim Piatu

 

Berfoto bersama pada momen perayaan ulang tahun ketua MPC PP kabupaten Deli Serdang.

DELI SERDANG-FAKTAPAGI.COM. Junaidi SH, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Hanura merayakan ulang tahunnya ke-44.Perayaan ulang tahun ini dirayakan sangat sederhana dengan mengundang anak yatim piatu, dan para sahabat-sahabat, Jumat (05/06/2026) kemarin.Acara bersama Junaidi SH bersama keluarga dan pengurus MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang merayakan HUT di Pasaraya Kuphie.

Suasana gembira dan senang terlihat saat Junaidi SH meniup lilin ulang tahun didampingi istri dan anak-anak.Momen perayaan ulang tahun biasanya diadakan sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta dan sahabat saat berbagi kebahagiaan, dan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Lalu pria yang akrab dipanggil Jhon ini pun mendapat ucapan selamat dari keluarga dan sahabat-sahabatnya.

“Selamat ulang tahun! Semoga hari istimewa ini membawa berkah, kebahagiaan yang tak terhingga, dan semua impianmu segera terwujud.” ujar H Fuadi Hasibuan selaku Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang.

Pria yang akrab Adi Godang ini menambahkan dengan perayaan HUT ini, Junaidi SH semakin sehat, bahagia, dan semua impiannya tahun ini bisa terwujud. Kemudian acara dilanjutkan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yakni acara HUT di kediamannya di Komplek Mutiara Palace, Jalan Selamet Ketaren.

Junaidi dan keluarga memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.

Ketua PAC PP Kecamatan Batangkuis, Suharto ‘Bagong’ dan pengurus lainnya juga turut hadir.

“Selamat ulang tahun bagi Ketua kami, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian untuk rakyat dan daerah tercinta,” ujar Suharto.

Pria yang akrab disapa Bagong ini berharap Junaidi SH yang juga Ketua MPC PP Kabupaten Deli Serdang menjadi pejuang aspirasi dan panutan bagi masyarakat.

Junaidi SH mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan dan doa yang luar biasa di hari ulang tahunnya. “Semoga ucapan dan doa rekan-rekan membawa berkah bagi saya dan keluarga,” ujarnya.

Junaidi SH berharap santunan yang diberikan kepada anak yatim piatu dapat bermanfaat bagi mereka.

Hadir pada acara tersebut H Hamdani Syahputra, S.Sos., M.H selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Dr. Misnan Al Jawi, S.H., M.H selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Baru Dibentuk, Pengurus OSIP PPMINI adakan Turnamen Futsal Antar Santr

faktapagi.com    Minggu, Juni 07, 2026    Comment   

Baru Dibentuk, Pengurus OSIP PPMINI adakan Turnamen Futsal Antar Santr

 

berfota bersama usai pertandingan futsal yang di inisiasi oleh OSIP PPMINI beberapa waktu lalu (foto dok).

PADANG PARIAMAN-FAKTAPAGI COM. Organisasi Santri Intra Pesantren (OSIP) Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas (PPMINI) menggelar turnamen futsal. Turnamen futsal tersebut diinisiasi oleh OSIP bertujuan untuk mempererat hubungan antara santri. Kegiatan ini telah berlangsung pada Jumat, (05/06/2026) di lapangan futsal 3R di Korong Lubuak Aro, Nagari Tandikat, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Acara ini juga dimeriahkan oleh beberapa alumni dan seluruh santri PPMINI. Turnamen futsal OSIP PPMINI ini wajib diikuti oleh seluruh santri PPMINI yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar santri. Ketua OSIP PPMINI Adek  Aliyus Firmansyah ketika dihubungi rekan media mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik itu guru tuo, panitia dan seluruh santri. kepada seluruh santri saya selaku ketua OSIP berpesan untuk selalu ada menjaga sportifitas dan akhlak selama pertandingan, dengan harapan turnamen ini menjadi ajang positif bagi santri.

Tidak lupa juga Tk. Abdul Jamil Al Rasyid S. Hum. Pimpinan PPMINI mengatakan, dirinya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada  OSIP PPMINI yang telah sukses menyelenggarakan turnamen futsal antar santri dan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang mendukung baik dari segi donatur melalui infak/sedekah untuk kelangsungan acara serta barang-barang keperluan untuk turnamen. 

"Tanpa dukungan dari semua pihak turnamen futsal yang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun ini tidak akan terlaksana, biasanya alm  H Sulkani TK Sutan pendiri PPMINI setidaknya melaksanakan turnamen futsal 2x dalam setahun. Alhamdulillah harapan tersebut sekarang sudah terwujud". Tukas Jamil

Turnamen ini diikuti oleh 12  tim yang masing-masing beranggotakan 5 pemain, dan diorganisir oleh panitia yang terdiri dari santri PPMINI. Tidak lupa juga ada pertandingan khusus untuk anak-anak. Para donatur dan alumni PPMINI juga turut berpartisipasi dalam mendukung acara ini, baik secara langsung maupun melalui dukungan moral.

Melalui kegiatan ini,  santri PPMINI dapat memberikan suasana yang lebih semarak dan penuh semangat, sembari mengajarkan nilai-nilai sportifitas dan kebersamaan antar santri dan juga alumni yang turut andil dalam acara seperti ini. Turnamen futsal ini sudah menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan tahunan yang sudah ada sejak zaman Abuya H Sulkani TK Sutan sebelum berpindah alam (tim).

Perkuat Sinergi dengan Insan Pers,Kodim Sanggau Sekadau Gelar Coffee Morning

faktapagi.com    Sabtu, Juni 06, 2026    Comment   

Perkuat Sinergi dengan Insan Pers,Kodim Sanggau Sekadau Gelar Coffee Morning

 

Acara Caffe morning awak media dengan jajaran Kodim Sanggau Sekadau Jumat (05/06/2026) di Aula Kodim Sanggau.

SANGGAU-FAKTAPAGI.COM.Komandan Kodim 1204/Sanggau-Sekadau, Letkol Inf. Nurrachman Gindha Dradhizya, S.I.P., menggelar kegiatan Coffee Morning bersama insan pers Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Kegiatan Caffe morning tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturrahmi dan sinergi antar para kuli tinta dan korp baju loreng, Jumat (05/06/2026) di Aula Kodim 1204 Sanggau.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah berperan dalam menyajikan informasi yang objektif, edukatif, dan bertanggung jawab. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung pembangunan daerah serta menjaga kondusivitas wilayah Sanggau dan Sekadau.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi terbuka terkait berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk peran media dalam mendukung program ketahanan pangan, pembangunan daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban melalui penyampaian informasi yang akurat dan konstruktif.

Melalui kegiatan Coffee Morning ini, diharapkan hubungan baik antara Kodim 1204/Sanggau-Sekadau dan insan pers semakin erat, sehingga sinergi yang terbangun dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat serta mendukung terciptanya situasi wilayah yang aman dan kondusif ((Pendim 1204/Sgu/tar/wos).

Ungah Konten Pornografi Sang Pacar Di Medsos, JN Ditahan Di Rutan Polres Sekadau

faktapagi.com    Sabtu, Juni 06, 2026    Comment   

Ungah Konten Pornografi Sang Pacar Di Medsos, JN Ditahan Di Rutan Polres Sekadau

JN saat di ringkus oleh Petugas beberapa waktu lalu.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Satreskrim Polres Sekadau telah menahan seorang pria berinisial JN (26) warga Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. JN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi melalui media sosial Facebook.Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin membenarkan kejadian tersebut dan telah menetapkan pelaku JN sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara.

"Kasus ini telah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dan terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka," kata IPTU Zainal, Jumat (05/06/2026).

Kasus tersebut bermula dari laporan seorang perempuan berinisial W (25), warga Kecamatan Sekadau Hilir. Korban mengaku menerima ancaman dari tersangka sejak November 2025 terkait penyebaran foto pribadinya di media sosial.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga mengancam akan menyebarluaskan foto pribadi korban. Pada Maret 2026, tersangka diduga mengunggah foto tersebut melalui akun media sosial yang dikelolanya.

Persoalan itu sempat diselesaikan secara kekeluargaan. Tersangka bahkan datang ke rumah korban untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada keluarga korban.

Namun beberapa minggu kemudian, tersangka diduga kembali mengunggah foto korban melalui media sosial dan menandai akun milik korban. Peristiwa yang terjadi pada 6 April 2026 itu kemudian dilaporkan ke Polres Sekadau.

Berbekal laporan korban dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik melakukan pendalaman terhadap akun media sosial yang diduga digunakan tersangka. JN kemudian diamankan pada Rabu (3/6/2026) di wilayah Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir.

"Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui perbuatannya. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini untuk kepentingan pembuktian," ujarnya.

Barang bukti yang diamankan antara lain tangkapan layar unggahan media sosial, data akun yang diduga digunakan tersangka, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Saat ini tersangka telah ditahan di Polres Sekadau. Penyidik masih melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi tambahan, melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta menjadwalkan pemeriksaan ahli dan digital forensik terhadap perangkat elektronik yang digunakan tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan membuat atau menyebarluaskan pornografi.

"Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan konten yang dapat melanggar hukum maupun merugikan orang lain," pungkas IPTU Zainal (tar/wos).

Tidak Terbukti Bersalah 4 Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek KDM Dibebaskan

faktapagi.com    Jumat, Juni 05, 2026    Comment   

Tidak Terbukti Bersalah 4 Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek KDM Dibebaskan

 

Suasana sidang di PN Medan beberapa waktu.

SUMUT-FAKTAPAGI.COM.Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan membebaskan 4 orang terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Kerjasama Kota Deli Megapolitan (KDM) antara PTPN II yang sekarang menjadi PTPN 1 Regional 1 dengan Ciputra KPSN. Majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim, dengan anggota MY Girsang dan Rurita Ningrum tidak menemukan fakta dan bukti secara sah dan meyakinkan, seperti didakwakan jaksa penuntut umum. Majelis hakim juga meminta keempatnya segera dikeluarkan dari Rutan Tanjung Gusta, dan dipulihkan nama baik dan martabatnya.

Kewajiban Tanpa Petunjuk Teknis. Sebelum sampai pada kesimpulannya yang disambut meriah pengunjung yang memenuhi ruang sidang utama PN Medan, Rabu (03/06/2026)malam sekitar pukul 20.05, majelis hakim secara bergantian menyampaikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah dimulai sejak 21 Januari 2026.

Seperti yang didakwakan jaksa, penuntut umum Hendrik Edison Sipahutar dan Puteri Handayani, keempat terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama didakwa melanggar Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan alternatif kesatu) dan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 (dakwaan kedua). Keempatnya terancam pidana maksimal 20 tahun penjara.

Keempatnya dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 263,4 milyar lebih, karena tidak melunasi kewajiban minimal 20 persen lahan untuk negara dari praktek penerbitan Hak Guna Bangunan dalam proyek Kerjasama antara PTPN II (waktu itu) dengan PT Ciputra KPSN. Besarnya nilai kerugian negara itu dihitung dari harga lahan seluas 18,3 hektar atau 20 persen dari lahan HGU seluas 93 hektar yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunannya.

Namun dari fakta-fakta persidangan, baik dari puluhan saksi yang diperiksa yang berasal dari PTPN II, PT NDP, Ciputra KPSN, maupun pihak ATR/BPN daerah dan Pusat, majelis hakim tidak menemukan bukti adanya tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara, maupun penyalahgunaan wewenang. Seperti tuduhan tidak mematuhi kewajiban penyerahan lahan seluas sedikitnya 20 persen dari areal HGU yang dijadikan HGB. Menurut majelis, kewajiban tersebut tidak dipenuhi terdakwa Irwan Perangin-angin maupun Iman Subekti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), karena belum ada petunjuk teknisnya, bukan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan.

Salah satu buktinya adalah adanya korespondensi antara Irwan Perangin-angin dengan pihak ATR/BPN Pusat, serta komitmen Iman Subekti selaku Direktur PT NDP yang dituangkan dalam dua akta notaris. Namun karena Permen ATR/ BPN no.18/ tahun 2021 itu belum memiliki petunjuk pelaksanaan, kewajiban tersebut tidak bisa dijalankan. Majelis tidak sependapat kalau hal tersebut didakwa sebagai tindakan pidana korupsi, sebab tidak ada kerugian negara di sana. Bisa saja kewajiban tersebut dilaksanakan setelah keluarnya petunjuk teknis.

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan tim Penasehat Hukum terdakwa, baik saksi ahli hukum administrasi negara, ahli hukum bisnis dan ekonomi, maupun ahli hukum pidana dan hukum agraria. “Tidak atau belum melaksanakan kewajiban menyerahkan lahan sedikitnya 20 persen sesuai Permen ATR/ BPN No.18/ tahun 2021,bukan tindakan melanggar hukum apalagi tindakan pidana,” ujar salah seorang saksi ahli di depan persidangan beberapa waktu lalu.

Sementara selaku pejabat ATR/ BPN yang berwenang mengeluarkan sertifikat HGB atas permohonan PT NDP yang telah mendapatkan lahan inbreng dari PTPN II, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa bahwa Askani selaku Kakanwil BPN Sumatera Utara (2022-2024) melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Sebab, di samping belum ada juknis menyangkut kewajiban penyerahan lahan sedikitnya 20 persen, permohonan yang diajukan PT NDP adalah rezim pemberian hak, bukan rezim perubahan hak seperti diatur dalam pasal 165 ayat 1 Permen ATR/ BPN No.18 tahun 2021 itu.

Berdasarkan berbagai pertimbangan itulah akhirnya majelis hakim, dengan _dissenting opinion_ (beda pendapat) dari hakim MY Girsang memutuskan, membebaskan keempat terdakwa dari seluruh dakwaan baik primer maupun subsider. Mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Majelis meminta nama baik dan martabat para terdakwa dipulihkan, dan memerintahkan jaksa untuk segera mengeluarkan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta.

Menyangkut uang sebasar Rp 263,4 milyar yang disebut jaksa sebagai nilai kerugian negara yang sekarang dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tidak disinggung majelis hakim statusnya karena tidak pernah dihadirkan sebagai bukti di pengadilan sepanjang persidangan yang sudah berlangsung selama hampir enam bulan.

Putusan bebas murni yang diambil majelis hakim pengadilan Tipikor Medan disambut haru para terdakwa dan keluarga mereka yang hadir mengikuti jalannya persidangan, yang baru dimulai pukul 17.30 sore itu. “Saya bersyukur dan berterimakasih kapada majelis hakim yang telah melihat secara jernih, sehingga membuat putusan bebas murni kepada saya dan Kawan-kawan,” ujar Askani sambil berjalan keluar dari ruang sidang utama PN Medan (tim).

Geliat Bayang-Bayang Sang Mantan

faktapagi.com    Jumat, Juni 05, 2026    Comment   

Geliat Bayang-Bayang Sang Mantan

Firdaus.

JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Langkah politik Joko Widodo memperkuat PSI di daerah memicu alarm bagi stabilitas kabinet. Isu perombakan kabinet (reshuffle) Juni ini mencuat sebagai upaya meredam gejolak di akar rumput dan menjinakkan liarnya kurs dolar. Di bawah langit daerah yang kian temaram, piring-piring nasi rakyat makin menyusut. Tekanan ekonomi, melambungnya harga barang pokok, dan redupnya daya beli bermuara pada satu muara yang sama: penurunan kualitas hidup masyarakat di daerah. Namun, potret buram di lapisan bawah ini kontras dengan apa yang terpampang di etalase media sosial para elite. 

Di ibu kota dan pusat-pusat kekuasaan, para aktivis partai yang memiliki kedekatan dengan lingkaran istana—baik rezim terdahulu maupun sekarang—justru pamer gaya hidup megah yang mencolok mata.

Disparitas ekonomi ini ibarat sekam kering yang siap menyala. Di tengah kerentanan sosial tersebut, sebuah letup provokatif justru datang dari Solo. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka menyatakan bakal turun gunung ke tingkat kota dan kabupaten demi memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai banyak pihak sebagai langkah yang kurang sensitif.

Sejumlah analis politik melihat keberanian Jokowi bersikap jemawa bukan tanpa modal. Meski tak lagi bersemayam di Istana Negara, sang mantan presiden diduga masih memegang kendali atas jejaring informal yang masif. Ia dinilai dengan mudah dapat menggerakkan konsolidasi politik di daerah menggunakan sisa-sisa pengaruh network kekuasaan lamanya.

Bagi sebagian kalangan, manuver ini bukan lagi sekadar konsolidasi internal partai, melainkan sebuah bentuk unjuk kuasa dan provokasi politik terbuka. Di ruang publik, persepsi mengkristal: Jokowi terkesan masih mampu menggerakkan instrumen kekuasaan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Kecurigaan pun merebak bahwa kementerian atau lembaga negara yang memiliki struktur vertikal di daerah ikut memfasilitasi gerakan politik ini. Maklum, banyak pimpinan lembaga vertikal tersebut merupakan figur-figur yang ditunjuk langsung pada masa sepuluh tahun Jokowi berkuasa.

Dampak dari gesekan ini mulai terasa di lapangan. Hubungan kausalitasnya mungkin masih diperdebatkan, namun realitasnya gerakan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, mulai bergerak turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap PSI dan mengecam kedatangan Jokowi ke tanah Daeng.

Gelombang penolakan ini melempar ingatan publik pada peristiwa demonstrasi besar pada Agustus tahun lalu. Saat itu, kemarahan publik atas karpet merah politik dinasti nyaris membakar legitimasi politik nasional. 

Pertanyaannya kini: akankah para pimpinan negeri ini memiliki sensitivitas untuk menahan diri? Ataukah mereka memilih abai hingga memicu ledakan sosial yang jauh lebih besar dari Agustus silam?

Meski badai politik Agustus lalu tidak sampai meruntuhkan struktur pimpinan DPR RI, situasi hari ini memberikan alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total. 

Penataan ulang struktur pimpinan, kementerian, dan lembaga dinilai mendesak demi memulihkan kepercayaan publik.

Rencana perombakan kabinet (reshuffle) pada Juni ini semestinya menjadi momentum emas. Untuk memperkuat stabilitas domestik dan keamanan dalam negeri, muncul opsi strategis: menaikkan kelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Menteri Koordinator, sementara posisi Mendagri diisi oleh figur sekoci politik yang kuat seperti Sufmi Dasco Ahmad. Pergeseran ini, bersamaan dengan penggantian beberapa menteri sekunder serta kepala badan teknis, diharapkan mampu menyuntikkan energi baru bagi pemerintahan.

Sebab, musuh utama pemerintah saat ini bukanlah oposisi politik, melainkan indikator makro ekonomi yang terus memerah. Kabinet baru hasil reshuffle harus segera menyingsingkan lengan baju untuk fokus pada satu target utama: menjinakkan liarnya kurs dolar terhadap rupiah dan memotong rantai mahalnya harga-harga kebutuhan pokok di pasar. 

Jika tidak, sekam kering di daerah-daerah akan benar-benar berubah menjadi api (Penulis adalah Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)