DPP FROMPER: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Hukum yang Memanusiakan Manusia
 |
| Zulhamdani Napitupulu, S.KOM. |
JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Hukum yang Memanusiakan Manusia, Suara Hati Bersama Rakyat Indonesia Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme untuk memilih pemimpin. Namun Demokrasi adalah gagasan tentang dari mana kekuasaan berasal, kepada siapa kekuasaan dipertanggungjawabkan, dan untuk siapa kekuasaan dijalankan.
Dalam negara demokrasi, kekuasaan pada akhirnya berada di tangan rakyat. Pemerintah memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional untuk menjalankan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah bukan pemilik kekuasaan, melainkan pemegang amanat rakyat.
Di titik inilah makna people power perlu dipahami secara lebih mendalam. People power tidak semata-mata berarti kekuatan massa yang turun ke jalan. Lebih jauh, ia merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa suara rakyat memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah kehidupan bernegara.
Suara rakyat dapat hadir melalui pemilu, kebebasan menyampaikan pendapat, pers yang independen, kritik terhadap kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, maupun gerakan masyarakat yang menuntut keadilan. Semuanya merupakan bagian dari denyut demokrasi selama dilakukan dalam koridor hukum dan tidak berubah menjadi kekerasan.
Karena itu, kritik terhadap pemerintah tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Justru dalam demokrasi, kritik merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.
Konstitusi Bukan Sekadar Teks Hukum. Konstitusi dan undang-undang pada dasarnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bersama. Namun, hukum tidak boleh berhenti pada persoalan pasal, ayat, kewenangan, dan sanksi.
Di balik setiap aturan terdapat manusia yang kehidupannya akan dipengaruhi oleh aturan tersebut. Karena itu, hukum idealnya memiliki tujuan yang lebih tinggi yakni memanusiakan manusia.
Konstitusi seharusnya menjadi pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak warga negara. Undang-undang seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan, bukan menjadi alat untuk membungkam masyarakat atau melanggengkan kesewenang wenangan.
Dalam perspektif tersebut, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Ketika hukum digunakan untuk melindungi martabat manusia, demokrasi menemukan maknanya. Sebaliknya, ketika hukum hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan tanpa mempertimbangkan keadilan dan kepentingan masyarakat, hukum dapat kehilangan roh konstitusionalnya.
Kepatuhan terhadap hukum memang penting. Namun, negara demokratis juga membutuhkan keberanian untuk terus menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat.
Ketika kekuasaan takut terhadap kritik menjadi salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan demokrasi muncul ketika kekuasaan mulai melihat kritik sebagai ancaman.
Pemerintah yang sehat seharusnya tidak takut terhadap pertanyaan masyarakat. Sebaliknya, pertanyaan publik dapat menjadi alat evaluasi untuk mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.
Ketika sebuah program pemerintah mengalami persoalan,kegagalan seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kegagalan adalah bagian dari proses kebijakan yang harus diakui secara terbuka agar dapat diperbaiki.
Yang berbahaya adalah ketika kegagalan justru ditutupi dengan narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, masyarakat akan kesulitan membedakan antara fakta dan propaganda. Pada saat yang sama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh kritik yang jujur sebagai bahan evaluasi. Demokrasi membutuhkan kejujuran karena rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana negara dijalankan.
Kebohongan tidak dapat menjadi fondasi kekuasaan sebab,kekuasaan yang dibangun di atas kejujuran akan lebih mudah mempertanggungjawabkan kesalahan. Sebaliknya, kekuasaan yang berusaha mempertahankan citra keberhasilan dengan menutupi kegagalan akan menghadapi persoalan yang lebih besar ketika kenyataan akhirnya terbuka.
Kebohongan mungkin dapat menunda pertanggungjawaban, tetapi tidak menyelesaikan persoalan.
Dalam konteks pemerintahan, keberanian mengakui kegagalan justru merupakan tanda kedewasaan politik. Pemerintah tidak harus selalu benar. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah yang bersedia mendengar, mengevaluasi, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Disinilah transparansi menjadi penting. Masyarakat berhak mengetahui apakah suatu program berhasil atau tidak,siapa yang bertanggung jawab, berapa sumber daya yang digunakan, apa hambatannya, dan bagaimana pemerintah memperbaikinya.
Demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang selalu mengatakan berhasil. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang berani mengatakan benar ketika berhasil dan jujur ketika gagal.
People power adalah nurani kerakyatan. Pada akhirnya, people power harus ditempatkan dalam pemahaman yang lebih luas. Kekuatan rakyat bukan semata-mata terletak pada jumlah manusia yang berkumpul. Kekuatan terbesar rakyat berada pada kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mempertanyakan kekuasaan.
Nurani kerakyatan lahir ketika masyarakat mampu membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa.
Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara.Menolak kebijakan tertentu bukan berarti menolak konstitusi.
Mempertanyakan penggunaan anggaran bukan berarti mengganggu pemerintahan.
Justru semua itu dapat menjadi bentuk kecintaan terhadap negara ketika dilakukan dengan kesadaran untuk menjaga kepentingan bersama.
Negara demokrasi membutuhkan rakyat yang berani bersuara sekaligus pemerintah yang bersedia mendengar. Keduanya tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kubu yang saling bermusuhan. Pemerintah membutuhkan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, sementara rakyat membutuhkan pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusional.
Hubungan tersebut hanya dapat berjalan jika terdapat kepercayaan. Dan kepercayaan tidak lahir dari propaganda; kepercayaan lahir dari kejujuran.
FROMPER : kata hati yang senantiasa bersama rakyat Indonesia.
FROMPER hadir sebagai wujud nyata dari kata hati nurani rakyat. Kami berdiri tegak, melangkah seirama, dan akan senantiasa bersama rakyat Indonesia untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan.
Seluruh perangkat demokrasi—pemilu, parlemen, konstitusi, undang-undang, lembaga negara, hingga pemerintahan—seharusnya kembali kepada satu pertanyaan mendasar: apakah semua itu benar-benar memberikan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat bagi manusia?
Sebab demokrasi bukan tujuan yang berdiri sendiri. Demokrasi adalah jalan agar manusia tidak diperlakukan sebagai alat kekuasaan.
Konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan. Hukum hadir untuk menciptakan keteraturan dan keadilan.
Pemerintah hadir untuk menjalankan mandat rakyat. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi seluruh proses tersebut.Jika seluruhnya berjalan sebagaimana mestinya, negara akan menjadi ruang bersama yang melindungi manusia. Namun ketika kekuasaan mulai takut terhadap suara rakyat, kritik dianggap sebagai ancaman, kegagalan disembunyikan, dan hukum digunakan untuk membenarkan kepentingan kekuasaan, maka demokrasi perlu kembali diingatkan pada tujuan awalnya.
Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan adalah mandat. Hukum harus memanusiakan manusia. Dan people power adalah suara nurani kerakyatan yang menjaga agar negara tidak kehilangan arah.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang tidak memiliki kritik. Demokrasi yang sehat justru adalah demokrasi yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan akal sehat, mampu mengakui kegagalan tanpa kehilangan martabat, dan mampu menggunakan kekuasaan tanpa melupakan bahwa sumber kekuasaan tersebut berasal dari rakyat.
Disampaikan oleh Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom (tim/redaksi).
