 |
| Foto dokumen. |
Negeri ini memang unik. Kalau ada masalah kebocoran, yang dibangun bukan ember baru, tapi pintu baru. Kali ini pintunya besar sekali. Dicat nasionalis. Dibungkus Pasal 33 UUD 1945. Lalu, diberi nama gagah, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kedengarannya seperti nama final boss di film dystopia Asia Tenggara. Tinggal kurang soundtrack genderang perang dan Prabowo Subianto naik kuda putih masuk DPR sambil teriak, “Kedaulatan atau mati!”
Pada 20 Mei 2026, Prabowo dengan penuh semangat mengumumkan revolusi ekonomi baru. Semua ekspor sawit, batubara, dan ferroalloy senilai US$65 miliar per tahun wajib lewat satu pintu, Danantara. Alasannya mulia sekali. Memberantas under-invoicing dan transfer pricing yang katanya sudah bikin negara bocor seperti ember bekas ditendang kambing.
Tentu saja, Partai Gerindra langsung maju paling depan jadi pasukan pembela kebijakan ini. Di situs resmi dan akun resmi mereka, narasinya nyaris seperti trailer film perjuangan ekonomi nasional. Gerindra bilang kebijakan ekspor satu pintu ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dan menghentikan “kebocoran negara” yang selama puluhan tahun dinikmati segelintir pemain besar.
Versi Gerindra begini. Lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai pengekspor tunggal, pemerintah bisa mengawasi volume, harga, hingga pembayaran ekspor dengan lebih transparan. Mereka menyebut DSI bukan monster monopoli, melainkan cuma “marketing facility” semacam makelar negara versi patriotik. Jadi BUMN ini katanya hanya memfasilitasi penjualan, sementara hasil akhirnya tetap diteruskan ke pelaku usaha swasta.
Gerindra juga bilang target utamanya jelas, memberantas under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Selama ini, menurut mereka, banyak perusahaan menjual CPO atau batubara ke afiliasi di Singapura dengan harga murah pura-pura miskin, lalu dijual lagi ke pasar global dengan harga penuh. Indonesia kebagian recehan, laba besarnya parkir di luar negeri sambil senyum-senyum naik yacht.
Pemerintah membawa angka fantastis. Sejak 1991 sampai 2024, potensi kerugian Indonesia akibat praktik semacam ini disebut mencapai US$908 miliar. Angka yang kalau dikumpulkan mungkin cukup buat bikin ibu kota baru di bulan sambil tetap ada anggaran stiker proyek.
Gerindra menegaskan SDA itu milik rakyat, bukan cuma milik eksportir raksasa. Maka negara, kata mereka, wajib punya kontrol penuh. Mereka membandingkan kebijakan ini dengan model pengelolaan SDA di negara-negara seperti Saudi Arabia, Qatar, Rusia, sampai Malaysia. Intinya, “Negara lain saja bisa tegas menguasai SDA, masa Indonesia cuma jadi penonton di tanah sendiri?”
Prabowo melempar kalimat bernada revolusioner. “Cukup sudah kita jadi korban perlakuan tidak adil.” Kalimat yang kalau dipasang musik orkestra dan slow motion mungkin bisa jadi trailer film perjuangan ekonomi nasional.
Secara teori memang terdengar patriotik. Negara hadir. Negara tegas. Negara melawan konglomerat nakal. Tapi teori di Jakarta sering punya kebiasaan buruk, pidatonya terdengar seperti Bung Karno, dampaknya kadang sampai ke petani kayak tagihan pinjol.
Baru hitungan hari setelah pidato heroik itu, harga Tandan Buah Segar sawit langsung nyungsep kayak saham perusahaan abal-abal habis dirujak netizen. Di Bengkulu, harga TBS yang sebelumnya Rp2.800–3.200 per kilogram jatuh ke Rp2.300–2.400. Bahkan ada yang menyentuh Rp2.000 di tingkat petani. Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalbar ikut merasakan mimpi buruk serupa.
Petani bingung. Pabrik bingung. Pembeli mendadak seperti mantan yang hilang kontak. Semua menunggu kepastian sistem “satu pintu” yang baru lahir sehari sebelumnya. Nuan bayangkan saja, Danantara baru lahir tanggal 19 Mei, tapi tanggal 20 Mei sudah disuruh mengatur perdagangan raksasa bernilai puluhan miliar dolar. Ini bukan bayi ajaib lagi. Ini bayi langsung disuruh jadi menteri perdagangan.
Akibatnya, yang pertama kali jadi korban justru orang-orang paling kecil. Petani sawit yang tiap hari berjuang lawan pupuk mahal, cuaca brutal, jalan kebun rusak, sekarang harus menghadapi ketidakpastian baru bernama “transisi tata niaga nasional”. Bahasa kerennya transisi. Bahasa kampungnya, “Kami jadi tumbal duluan ya?”
Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia langsung ngamuk. Ketua umumnya, Mansuetus Darto, menuding kebijakan ini dibahas tanpa melibatkan petani. Ia mengingatkan aroma monopoli Orde Baru mulai tercium lagi. Dan rakyat Indonesia tahu, kalau sudah ada kata “monopoli” dan “Orba” dalam satu kalimat, biasanya yang kaya makin tajir, yang kecil disuruh sabar sambil makan pidato.
Petani sekarang terancam jadi “price taker” murni. Semua alur penjualan, dokumen, pembayaran, kontrak, lewat satu gerbang. Praktis posisi tawar mereka tinggal setipis tisu warung kopi kena hujan.
Di sektor sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia lewat Eddy Martono juga mulai gelisah. Selama ini perdagangan sawit Indonesia hidup karena fleksibilitas ribuan eksportir dan buyer global yang bergerak cepat. Sekarang semuanya mau disatukan lewat satu meja birokrasi. Ini seperti memaksa seluruh angkot Indonesia antre isi bensin di satu pom mini.
Belum lagi penambang batubara. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mulai waswas soal kontrak jangka panjang, sinkronisasi sistem, dan potensi chaos hukum. Mereka takut ekspor yang biasanya lancar berubah jadi drama administrasi level sinetron ijazah.
Di tengah semua keributan itu, muncullah plot twist paling Indonesia, orang yang ditunjuk memimpin DSI justru warga negara Australia, Luke Thomas Mahony.
Ini bagian yang bikin rakyat garuk kepala sambil menatap langit. Pemerintah bicara “kedaulatan nasional”, tapi gerbang ekspor strategis malah dipimpin eks petinggi perusahaan tambang global asal Australia. Rasanya seperti buka warung “Cintai Produk Lokal”, tapi kasirnya bule yang ngomong, “Next please.”
Memang pemerintah berdalih pengalamannya dibutuhkan. Benar, dunia komoditas global memang brutal. Tapi timing-nya luar biasa sensitif. Saat petani lagi marah karena harga ambruk, kemunculan figur asing di pucuk komando terasa seperti garam ditabur ke luka yang belum kering.
Sementara itu, Rosan Roeslani dan Purbaya Yudhi Sadewa dipanggil ke Istana membawa berkas tebal perusahaan yang diduga bermain underpricing. Pemerintah jelas ingin menunjukkan, ini perang besar melawan kebocoran devisa.
Masalahnya, rakyat kecil tidak hidup dari teori perang devisa. Mereka hidup dari harga panen hari ini.
Di situlah tragedinya. Pemerintah bicara ratusan miliar dolar bocor ke luar negeri. Petani cuma mikir, “Besok anakku bisa bayar sekolah atau tidak?” Pemerintah bicara kedaulatan ekonomi. Penambang bicara kontrak yang bisa macet. Pemerintah bicara nasionalisme. Pasar bicara ketidakpastian.
Mungkin kebijakan ini nantinya berhasil. Mungkin juga Indonesia benar-benar bisa menutup kebocoran raksasa yang selama puluhan tahun jadi pesta elite bisnis internasional. Tapi untuk sekarang, yang paling terasa justru suara rakyat kecil yang kembali jadi kelinci percobaan kebijakan besar.
Negeri ini memang sering begitu. Yang bikin aturan duduk di ruangan ber-AC. Yang kena demam malah petani di kebun dan sopir truk batubara di pelabuhan oleh Rosadi Jamani ketua Satupena Kalbar/ faktapagi.com)