 |
| Sepatu Lelong yan beredar luas di pasar, (foto istimewa) |
JAKARTA-FAKTAPAGI.COM. Di tengah upaya keras membangkitkan ekonomi nasional pasca pandemi serta tekanan ekonomi global akibat perang kecamuk dimana-mana. Bangsa ini justru kembali diuji oleh realitas pahit dengan beredar bebas pakaian bekas yang kerap di sebut lelong atau rombengan secara bebas beredar berasal dari luar negeri, pakaian tersebut baik, baju,sepatu celana panjang mau pendek kini membanjiri pasar-pasar lokal sampai pelosok desa. Hal ini tentu dapat merusak perekonomian secara umum, karena Pabrik-pabrik pakaian jadi asal dalam negeri terancam kelangsungan operasionalnya. "Karena masyarakat lebih doyan beli Lelong ketimbang pakaian jadi produk negri sendiri," kata ketua LSM Hadysa Prana kepada media ini, Rabu (14/05/2025) melalui pesan WhatsApp.
Menurut dia,barang-barang bekas yang diduga masuk dari jalur darat perbatasan Malaysia dan laut tersebut berasal dari cina , Singapura, Thailand, dan negara tetangga lainnya ini nyaris tanpa hambatan. "Pertanyaannya: di mana peran negara," kata dia mempertanyakan.
Sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa impor barang bekas tanpa izin adalah tindakan yang dilarang. "Namun faktanya, hukum ini seolah hanya menjadi simbol, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh.
"Negara tampak kehilangan wibawa dalam menegakkan aturan yang seharusnya menjadi tameng bagi ekonomi nasional," katanya.
Bukan hanya pakai bekas saja yang ang diselundupkan,tetapi simbol bobroknya pengawasan, lemahnya integritas aparat, dan celah hukum yang dibiarkan terbuka. Kita patut bertanya bagaimana bisa barang-barang ini lolos dari pengawasan jalur tikus, border perbatasan pelabuhan dan bandara? "Bagaimana mungkin pakaian bekas ilegal bisa beredar luas antar pulau,negara dengan begitu mudah, siapa yang bermain di balik semua ini," katanya.
Ia mencurigai adanya praktik pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum-oknum tertentu. Pernyataan Ini bukan sebagai tuduhan tak beralasan, seperti yang kita lihat sendiri di setiap sudut kota dan pasar, terdapat tokoh yang secara khusus menjual barang-barang Lelong dari luar negri secara bebas.
 |
| Salah satu pasar yang menjual pakai Lelong (foto istimewa) |
"Hal ini menjadi sinyal darurat bahwa sistem pengawasan kita tengah berada dalam krisis yang serius," ucapnya.
Dampak nyata UMKM tercekik, bahkan pakaian bekas ilegal dijual murah—jauh di bawah harga produksi lokal. Akibatnya, UMKM tekstil dan garmen dalam negeri terpuruk. Usaha kecil gulung tikar, lapangan kerja menyempit, dan roda ekonomi rakyat kecil berhenti berputar.
"Di saat yang sama, para penyelundup justru meraup untung besar di atas penderitaan bangsa sendiri," katanya.
Jika kita perhatikan dari segi kesehatan kata dia lagi, pakaian bekas ilegal ini sering tidak melewati proses karantina dan sterilisasi. Potensi penyebaran penyakit kulit, infeksi, bahkan virus lintas negara menjadi ancaman serius. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran dagang, tapi potensi bencana kesehatan.
Atas semua itu ia meminta Negara harus bertindak, bukan hanya Sekadar retorika, negara tidak boleh lagi hadir hanya sebagai penonton atau komentator.
Aparat penegak hukum, Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan seluruh unsur pengawas lintas sektor harus bertindak tegas. Penindakan tidak cukup dilakukan di hilir (pasar), tapi harus menyasar hulu pelabuhan tikus, gudang distribusi, dan mafia perdagangan ilegal.
"Impor pakaian bekas ilegal mencuri nafkah rakyat kecil, melukai martabat negara, dan merusak sistem ekonomi yang berkeadilan," ungkapnya.
Jika negara terus diam, maka publik berhak curiga apakah ini karena ketidaktahuan, atau karena ada yang sengaja membiarkannya.
"Negara harus menentukan sikap: berpihak kepada rakyat dan hukum, atau justru membiarkan para penyelundup terus menari di atas penderitaan bangsa dan memperkaya diri dengan para kroninya," pungkasnya (tar).