Faktapagi.com

Berita

Kalbar

Politik

Iklan dewan

Iklan dewan

Kuliner

Minggu, November 02, 2025

Ikuti PJAD, Aparatur Desa Harus Pahami Dunia Jurnalistik

Berfoto bersama usai acara pembukaan PJAD oleh Sekda Ketapang, Sabtu (01/11/2025) di Ketapang.
KETAPANG-FAKTAPAGI.COM.Sebanyak kurang lebih 102 orang Aparatur Desa se-Kabupaten Ketapang, antusias mengikuti Pelatihan Jurnalistik Aparatur Desa (PJAD) Section 2 Kabupaten Ketapang. Kegiatan RPJAD tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para aparatur Desa dalam mengelola informasi serta mampu mempublikasikan program di ruang publik, kegiatan tersebut dibuka oleh Repalianto Sekretaris Daerah (Sekda) mewakili Bupati Alexander Wilyalo,Sabtu (1/11/2025) di Aula Kantor Bupati Ketapang.

Dalam sambutannya saat membuka cara ia menyambut baik inisiatif RPJAD sebagai program Kampung Borneo Multimedia (KBM) para aparatur Desa harus memahami dunia Jurnalis.

Menurut dia, penyelenggaraan PJAD bagi aparatur Desa sangat baik, agar informasi pembangunan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui media masa. Karena sejatinya, Desa tidak hanya melaksanakan pembangunan, tetapi juga harus mampu mengabarkan kemajuan yang dicapai. 

"Untuk itu diperlukan kemampuan dalam bidang jurnalistik oleh para aparatur desa,” sarannya. 

Selain itu lanjut dia, kegiatan ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola informasi, serta membuat publikasi kegiatan pemerintahan desa secara profesional dan bertanggung jawab.

Usai acara pembukaan,peserta pelatihan langsung mendapatkan asupan materi dari para narasumber. Pemateri pertama, Muhammad Khusyairi, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Barat, ia meyampaikan materi dasar-dasar jurnalistik. Berlanjut dengan pemateri kedua, Beni Sulastyo yang menyampaikan materi konten multimedia.

Para peserta saat pelatihan lansung diajak  praktik tentang teknik menulis berita dan membuat konten video yang memanfaatkan platform media sosial. Setelah rehat, peserta kembali mendapatkan materi penulisan berbasis Search Engine Optimization (SEO). Materi yang satu ini dibawakan Uun Yuniardi yang juga Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Kalbar.

Acara yang dipandu Steering Committee ((SC) R Rido Ibnu Syahrie ini akan dilanjutkan pada hari kedua, Minggu (2/11/2025). Lanjutan pelatihan tersebut aka menghadirkan pemateri dari Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Syamsul Islami.

Para hari kedua juga nantinya, para peserta akan kembali praktik lapangan hingga para peserta memiliki skill dasar dalam bidang jurnalistik sosial media. "Semoga dengan pelatihan ini dapat memperkuat peran desa dalam pengelolaan informasi dan tercipta satu desa satu jurnalis," kata Rido, SC PJAD. 

Turut hadir saat sesi pembukaan, Ketua DPRD Ketapang Ahmad Sholeh, perwakilan Dinas Kominfo, PLN Ketapang, serta Ketua DPC APDESI Ketapang H Yunendri (Penulis: Tim Peserta PJAD Ketapang/red) 

Sabtu, November 01, 2025

Pendeta Esra Soru Hadiri KKR Tahun 2025 Di Sekadau

Berfoto bersama usai acara pembukaan KKR bagi Jemaat Kristen se-kabupaten,. Jumat (31/10/2025) di gedung Cristian Center Desa Bokak Sebumbun kecamatan Sekadau hilir.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Wakil Bupati sekadau Subandrio, SH, MH secara resmi membuka kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Kegiatan seminar KKR tersebut di inisiasi oleh Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) kabupaten Sekadau. Acara yang bertajuk "Mengapa Keselamatan Hanya Melalui Yesus Kristus, tersebut akan dibawakan oleh Pendeta Dr, Esra Soru, Stn, M.Pd.K, Jumat (31/10/2025) di gedung Christian Center jalan Merdeka Timur Desa Desa Bokak Sebunbum

Dalam sambutannya Subandrio mengatakan,bahwa seminar KKR sudah memasuki tahun kedua, sedangkan untuk tahun 2024 kegiatan seperti ini juga sudah pernah dilaksanakan,waktu itu yang hadir adalah Pdt, Bambang Mursena. Sekarang yang jadi penceramah adalah pendeta Ersra Soru. 

"Saya mengucapkan selamat datang kepada pendeta Ersra Soru di bumi Lawang Kuari, julukan kabupaten Sekadau, "kata Wabup. 

Dikatakan Wabup lagi,tujuan KKR bagi umat Kristen adalah untuk membangunkan kembali semangat rohani umat Kristen, meningkatkan iman, dan mengajak orang lain untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. 

Selain itu, KKR juga bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Kristen, seperti mengaplikasikan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai wadah untuk mendoakan bangsa dan sesama. 

Tujuan utama KKR adalah membangunkan kembali spiritualitas membantu umat Kristen untuk "membangunkan" kembali iman dan semangat mereka melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan.

Serta untuk meningkatkan iman, memperkuat iman secara pribadi dan mendorong Jemaat untuk mengaplikasikan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu KKR juga sebagai bentuk Penginjilan yakni mengajak orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus untuk menerima-Nya sebagai juru selamat dan mengalami perubahan hidup.

Karena kata dia lagi, hanya dengan doa dan pemulihan sebagai wadah untuk doa khusus bagi Jemaat yang membutuhkan pemulihan, baik secara rohani maupun jasmani.

Ada juga tujuan lainnya, adalah untuk penguatan, pada acara tersebut para Jemaat dapat saling berbagi pengalaman tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, serta memberikan penguatan dan penghiburan satu sama lain. 

"Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, serta bisa menambahwawasan para Jemaat yang hadir,  karena penceramah pendeta Esra Soru sudah terbiasa memberi materi di seluruh pelosok tanah air," ucapnya. 

Hadir pada acara tersebut Kadis Dispora Bayu Dwi Harsono, Kepala BKDSDM Radius, Sekretaris Kesbangpol, Kabag Kesra Antonius Uladin,ketua Bamag Martin Jasmin, S. Th., M.Pda serta seluruh pendeta se-kabupaten Sekadau dan para Jemaat dari berbagai Gereja (wos/tar) 




.

Klarifikasi Isu Pungli Proses Kenaikan pangkat ASN, BKPSDM Gelar Konferensi Pers ‎

 

Para pihak terkait menunjuk berkas kepada awak media usai melakukan konferensi pers terhadap isu Pungli di Medsos, Jumat (32/10/2025) di Gedung Kominfo Deli Serdang.
LUBUK PAKAM-FAKTAPAGI.COM.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa proses kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang berlangsung transparan, profesional, dan akuntabel tanpa adanya Pungutan liar (Pungli) Hal ini disampaikan oleh Plt Kadis Kominfostan Anwar S.Seregar, SE.M,Si didampingi kepala bidang mutasi dan promosi BPKSDM Ahmad Junaidi NST dan Plh, Kepala bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Agung Tritantyo dalam konferensi pers, Jumat (31/10/2025).Di gedung kantor Kominfo Deli Serdang.

‎Langkah klarifikasi tersebut dilakukan sebagai respon terhadap sejumlah isu yang beredar di media sosial, mengenai tuduhan adanya Pungli dan pemerasan dalam proses kenaikan pangkat Farida Deliana Purba salah seorang bidan yang bertugas di UPT Puskesmas Percut Sei Tuan.

‎“Kita luruskan, bahwa Farida mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di Kantor BKN Regional VI Medan, bukan di BKPSDM Deli Serdang,” jelas Agung.

‎Menurutnya, Farida tidak lulus ujian penyesuaian pangkat karena yang bersangkutan tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan yang telah ditetapkan BKN dan Pemkab Deli Serdang.

‎Hasil nilai Farida hanya 225 dari total nilai yang dibutuhkan sesuai kriteria adalah 500 dengan rincian:

‎Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 75

‎Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 10

‎Tes Intelegensia Umum (TIU): 85

‎Tes Stabilitas dan Integritas (TSI): 55

‎Berdasarkan nilai yang ia dapatkan, menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak lulus ujian. 

"Maka tuduhan adanya Pungli atau permainan tidak benar, bahkan realaes lis hasil nilai juga live atau langsung bisa dilihat setelah tes usai,” jelas Agung.

‎Lebih lanjut Agung menjelaskan, bahwa pada pelaksanaan UPKP tahun 2025, terdapat 81 peserta ASN dari Deli Serdang, namun hanya 23 orang yang lulus sesuai ketentuan nilai ambang batas.

‎Bahkan ‎proses pendaftaran hingga pelaksanaan ujian dinyatakan transparan. BKPSDM menyurati seluruh UPT untuk mendata peserta ujian, kemudian mengirim data ASN ke BKN, dan ujian dilaksanakan secara CAT (Computer Assisted Test) oleh BKN Medan dengan hasil yang diumumkan secara real time dan terbuka.

‎“Jadi sangat jelas, UPKP dilaksanakan oleh BKN. BKPSDM hanya memfasilitasi administrasi. Tidak benar ada Pungli dan permainan dalam proses ini,” tegasnya.

‎Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemungkinan adanya oknum di internal BKPSDM, Agung menegaskan pihaknya akan meminta Inspektorat untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

‎“Kami akan meminta Inspektorat melakukan penelusuran agar semuanya terang benderang dan menghindari persepsi negatif kepada BKPSDM,” ujarnya.

‎BKPSDM Deli Serdang menutup konferensi pers dengan menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kepegawaian tanpa biaya, profesional, dan sesuai peraturan yang berlaku.

‎Hal ini sesuai dengan arahan Bupati Deli Serdang dr. Asri Luddin Tambunan yang selalu beliau sampaikan di beberapa kesempatan, "Jangan buat susah para ASN dan pegawai, kalau bagus kinerjanya akan kita kasi reward dan promosi, kalau tidak bagus kinerjanya akan kita evaluasi," katanya (tim/red)

Jumat, Oktober 31, 2025

Membongkar Cara Licik Menikmati Bunga Bank oleh Kepala Daerah?

Foto ilustrasi AI
FAKTAPAGI.COM. Ente pernah dengar ndak, ada keluhan, dana pusat belum turun. Uangnya nanti dirafel tiga bulan atau enam bulan sekali. Proyek baru jalan di akhir tahun. Padahal, uang itu ada di bank, cuma diendapkan agar bisa menikmati bunganya. Itu salah satu cara licik Pemda. Mari kita bongkar praktik licik ini sambil seruput kopi tanpa gula, wak

Kalau nuan masih percaya uang rakyat itu langsung loncat ke jalan berlubang, sekolah reyot, atau perut warga miskin, selamat, pian baru saja jadi alumni negeri dongeng. Di dunia nyata, uang itu nggak langsung kerja. Ia ngaso dulu di tempat lebih adem dan ber-AC, rekening kas umum daerah. Semua dimulai dari Transfer Keuangan Daerah (TKD), mahakarya Kementerian Keuangan yang katanya demi pemerataan pembangunan, tapi sering berakhir jadi “rekening meditasi pejabat”.

Prosedurnya sih suci. Kemenkeu lewat KPPN menyalurkan dana ke rekening kas umum daerah di bank yang sudah ditunjuk. Biasanya Bank Pembangunan Daerah (BPD) bank yang senyumnya manis, tapi giginya kayak lintah. Dana dari APBN itu lalu resmi jadi bagian APBD. Dari sanalah uang rakyat mulai belajar tidur nyenyak sambil beranak bunga.

Ketika bunga mulai tumbuh, dimulailah babak ajaibnya. Bank tidak mengenal tidur siang. Setiap rupiah di rekening, dihitung bunganya per detik. Secara hukum, bunga itu milik kas daerah. Secara moral, mestinya juga begitu. Tapi di realitas politik lokal, moral cuma jadi asesoris. Ada kepala daerah yang lihai bilang, “Ini buat optimalisasi aset.” Padahal aset yang dioptimalkan cuma aset pribadi. Bunga bank pun tersesat arah. Dari kas daerah nyasar ke rekening pribadi, dibungkus jargon “kerja sama strategis”.

Sementara itu di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto baru aja teken Perpres Nomor 79 Tahun 2025, menaikkan gaji PNS mulai Oktober. Katanya demi meningkatkan kesejahteraan aparatur. Lucunya, sebagian daerah malah belum nyalurin anggarannya, karena uangnya masih tidur di bank, beranak bunga, tapi belum sempat dipakai. Jangan heran kalau PNS di daerah belum merasakan “kenaikan gaji”, karena dananya masih ngopi bareng direktur bank.

Akang bayangin! Ratusan miliar rupiah dari DAU, DAK, dan DBH ngendon di bank. Di atas kertas, sedang “menunggu kegiatan”. Tapi di balik meja, sedang “menunggu bunga”. Kepala daerah yang licik cukup senyum simpul, “Pembangunan bisa nanti, bunga bisa sekarang.”

Di luar sana, rakyat masih antre di puskesmas sambil berharap ada dokter. Ironisnya, di saat uang rakyat beranak di bank, seorang ODGJ tewas ditembak tiga anggota polisi di OKU. Nyawa rakyat melayang, sementara rupiah rakyat malah dipelihara dengan penuh kasih di rekening pemerintah. Dunia memang adil bagi yang punya saldo.

Begitulah filsafat bunga versi birokrat. Uang rakyat boleh tidur di bank, asal bangunnya membawa bunga yang tak pernah diketahui siapa yang memetik. Anak uang ini tak sempat sekolah, langsung diculik pejabat yang lihai pura-pura tak tahu. Tak ada bukti hitam putih, tapi aroma parfum pejabat masih menempel di kursi direktur bank setiap rapat malam tiba. Bukan teori konspirasi, ini cuma simfoni bunga dan kuasa.

Padahal aturan sudah jelas. Peraturan Menteri Keuangan mengatur, bunga bank hasil TKD wajib disetor ke pendapatan daerah. Tapi pengawasan di lapangan sering kayak jaring laba-laba berlubang. BPK sudah menemukan bunga deposito APBD yang raib, bahkan tak dicatat. Nilainya bisa miliaran per daerah, triliunan kalau nasional. Kalau BPK nanya, jawabannya selalu menenangkan hati, “Sudah disetor kok.” Disetor ke mana? Ya, siapa yang tahu, mungkin ke langit bersama doa.

Begitulah permainan halus tapi menggigit. Kepala daerah tak mencuri uang rakyat. Mereka cuma mendiamkan uang itu agar beranak. Ketika bunga tumbuh, ia memetiknya sambil bilang, “Rezeki jangan ditolak.” Filosofinya sederhana. Kalau rakyat menabung pahala, pejabat menabung bunga (Oleh Rosadi Jamani, ketua Satupena Kalbar)

Warga Lima Desa Dukung Program FPKM Dan Replanting Kebun PT. PHS.

Jaya 
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Mentri Pertanian (Permentan) nomor 18 tahun 2021 tentang Pembangunan Kebun Masyarakat dan Replanting. PT Permata Hijau Sarana (PHS) terus melakukan sosialisasi ke berbagai pihak, dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat Desa bahkan sampai ke tingkat dusun, untuk bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat dari program Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).

Sosialisasi secara masif dilakukan agar masyarakat paham, tentang program FPKM serta replanting kebun. Inilah tujuan yang harus dicapai, agar masyarakat paham dengan program serta tujuan dari replanting.

Menanggapi masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh PT. PHS, kepala desa Seraras Jaya kepada media ini, Jumat (31/10/2025) melalui pesan WhatsApp mengatakan,sebagai Kepala Desa dirinya tentu sangat mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh perusahaan, karena apa yang dilakukan oleh perusahaan tentunya berhubungan dengan kemajuan perekonomian masyarakat.

"Jadi sebagai Kades saya pasti mendukung upaya perusahaan, terkait replanting dan program FPKM," katanya.

Menurut dia, dengan adanya replanting kebun perusahaan, kami selaku pemerintah desa serta masyarakat mendukung penuh kegiatan tersebut.

Sebab, di usia tertentu pokok Kelapa Sawit harus di remaja ulang atau replanting, tujuannya agar produksi tetap stabil. Karena semakin tua pokok Kelapa Sawit rendemennya juga semakin turun, jika rendemen turun akan berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Karena patokan untuk menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS) adalah rendemen yang dihasilkan perusahaan.

Mengingat usia dari sawit tersebutpun sudah sesuai dengan jangka waktu usia produktif dari pertumbuhannya.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami serta dari pihak perusahan, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang kami harapkan," tutupnya.

Sementara itu kepala Desa Gonis Tekam Rijal Arafat melalui pesan singkatnya kepada media ini, Jumat (31/10/2025) mengatakan, pihaknya juga sangat mendukung upaya replanting dan program FPKM dari PT.PHS. Karena, program tersebut sangat baik bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat. "Bayangkan saja, masyarakat yang dulu menyerahkan lahan secara jual lepas kepada PT. PHS sekarang dapat kompensasi, meskipun hanya 20 persen dari lahan yang dijual," kata Rijal.

Ini lanjut dia, seperti mendapatkan durian runtuh, untuk itu sebagai kepala Desa dirinya sangat mengapresiasi atas kejujuran pihak perusahaan, sehingga memberikan informasi yang jelas dengan cara sosialisasi.

Bahkan, untuk replanting kami juga mendukung, bahkan untuk wilayah desa Gonis Tekam, rencananya tanggal 3 November 2025 akan diadakan acara Ngudas atau syukuran sebelum pelaksanaan replanting.  

"Saya yakin semua masyarakat pasti mendukung semua kegiatan perusahaan," pungkasnya (tar)

Tingkatkan PMI Sesuai Prosedur, APJATI Selalu Berkordinasi Dengan Pemerintah

Kegiatan FGD APJATI Sumut guna menghindari terjadinya TPPO dengan mendorong PMI secara Legal, Kamis (30/10/2025) di Medan.
MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumatera Utara (Sumut),Dr, Asa Binsar Siregar menegaskan,bahwa APJATI Sumut berkomitmen dalam memerangi dan menyuarakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penempatan pekerja migran (PMI) non-Prosedural. Untuk meningkatkan penempatan PMI secara prosedural, APJATI Sumut selalu berkordinasi dengan pihak pemerintah di semua lini.

"Komitmen APJATI Sumut dalam  memberantas TPPO kami tidak akan melakukan penempatan tenaga kerja  yang terindikasi TPPO. Kami (APJATI Sumut) selalu menyuarakan dan memerangi TPPO,"jelasnya pada wartawan, Kamis (30/10/2025) di Medan.

Dikatakan dia lagi, sebagai bukti komitmen APJATI Sumut dalam menyuarakan dan memerangi TTPO, adalah pekan lalu tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2025, APJATI Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Jumlah Pekerja Migran Indonesia oleh DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumut dalam rangka pencegahan dan mengurangi korban TPPO serta mencegah penempatan PMI Non-Prosedural/ Ilegal ke Luar Negeri".

FGD yang dihadiri puluhan perwakilan perusahaan jasa tenaga kerja ini, Ketua APJATI Sumut, Dr Asa Binsar menyampaikan, salah satu faktor yang menyebabkan mudahnya masyarakat tergiur kerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat yang lemah jadi penyebab utama. "Begitu mendengar ada tawaran kerja ke luar negeri dengan gaji yang menjanjikan mereka akan tergiur tanpa memikirkan apa itu baik dan sesuai peraturan,"imbuhnya.

Untuk itu sambung Binsar, apabila ada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan mudah percaya dengan informasi dan proses penempatan melalui orang-perorang tanpa ada lembaga penyalur tenaga kerja yang jelas. Misalnya lembaga paling dekat tanya ke Kepala Desa, apakah benar ada rekrutmen penempatan kerja ke luar negeri, kantornya dimana.Tanya Disnaker benar tidak informasi yang diperoleh. Kalau hanya ketemu di jalan, tawarannya bagus imingnya bagus itu terindikasi kejahatan TPPO. 

"Sekali lagi kalau orang ditawari kerja tanpa jelas kantor, lembaga dan keberadaannya itu adalah indikasi TPPO,"urainya. 

Dalam FGD itu Binsar juga memaparkan ciri-ciri dan modus operandi TPPO mulai dari adanya kekerasan dan ancaman untuk mengontrol korban, rayuan yang menipu sering kali berkedok tawaran kerja yang menggiurkan tapi tak sesuai dengan kenyataan, penyalahgunaan kekuasaan sampai dijerat utang. "Korban dijerat utang yang tak sanggup dibayar agar tetap dalam kendali pelaku,"jelasnya (tim/red)

Sebagai Bentuk Kepatuhan Terhadap Aturan Pemerintah, PT.PHS Kembali Lakukan Sosialisasi FPKM Dan Replanting

Suasana sosialisasi Replanting dan FPKM di dusun Nanga Gonis Desa Merapi kecamatan Sekadau hilir, Kamis (30/10/2025) di Gedung Posyandu Mawar Nanga Gonis.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah,PT. Permata Hijau Sarana (PHS) terus melakukan sosialisasi replanting dan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FKPM) kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat. Setelah sebelumnya di dua desa yakni Desa Seraras dan Desa Gonis Tekam, kali ini sosialisasi tersebut dilaksanakan di Desa Merapi Dusun Nanga Gonis, kecamatan Sekadau hilir.Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan,supaya masyarakat mengetahui, pihak perusahaan akan melakukan replanting dan FPKM, pada Kamis (30/10/2025) di gedung Posyandu Mawar Nanga Gonis.

Kegiatan tersebut dipandu oleh Saleh kepala desa Merapi dan dibuka oleh wakil Bupati (Wabup) Sekadau Subandrio, SH.MH. Dalam sambutannya Wabup mengatakan,bahwa kegiatan replanting dan FPKM yang akan dilakukan oleh PT.PHS mencakup 5 desa yaitu desa Merapi, Desa Seraras, Desa Gonis Tekam, Desa Tapang Semadak, dan Desa Sungai Ayak I. Masing-masing sosialisasi dilakukan oleh perusahaan terhadap warga yang mendapatkan manfaat FPKM, misalnya untuk Desa Merapi di dusun Nanga Gonis, untuk Desa Gonis Tekam di Dusun Sengkabang Melayang, sedangkan bagi Desa Tapang Semadak di Dusun Sebatu,untuk Desa Sungai Ayak I di dusun Sebedau dan  Desa Seraras di dusun Seraras.

"Lima desa inilah yang mendapat manfaat dari program FPKM, sesuai Permentan nomor 18 tahun 2021 tentang pembangunan kebun masyarakat," jelasnya.

Menurut Wabup, pembangunan suatu daerah bisa berjalan,jika dilakukan dua pihak yaitu pihak Pemerintah melalui dana Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pihak swasta, seperti yang kita sosialisasikan hari ini.

Sedangkan Replanting lanjut Wabup, adalah suatu kewajiban bagi perusahaan dalam rangka peremajaan kembali Kelapa Sawit yang sudah tidak produktif lagi. 

"Tanaman Kelapa Sawit yang sudah tidak produktif harus di replanting, agar produksinya kembali meningkat,"katanya.

Oleh karena itu, replanting yang dilakukan oleh PT. PHS bukan berarti masa berlaku HGU berakhir, tetapi masa  umur kelapa Sawit sudah berakhir dan sudah seharusnya di Replanting kembali. "Jadi masyarakat jangan salah paham dalam hal ini, makanya ketika sosialisasi dilakukan, simak dengan baik,agar paham makna dari sosialisasi tersebut," sarannya.

Sementara itu ditempat yang sama dalam paparannya, Kepala Desa (Kades) Merapi Saleh menyampaikan,bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah masih dalam rangkaian lanjutan dari sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak Perusahaan di tingkat kabupaten bulan Agustus lalu.

Artinya, perusahaan selalu menganggap bahwa masyarakat adalah mitranya, karena setiap kegiatan perusahaan baik itu Replanting maupun FPKM, mereka selalu melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan melalui sosialisasi seperti saat ini. Apalagi,bagi masyarakat yang terkena manfaat dari FPKM tersebut, sehingga sosialisasi seperti ini pastinya sangat bermanfaat, tujuannya supaya masyarakat mengetahui langkah-langkah yang di ambil oleh perusahaan.

"Saya berharap sosialisasi ini sebagai pintu pembuka bagi masyarakat yang terkena manfaat FPKM untuk mengetahui secara mendalam," kata Kades.

Sementara itu Pimpinan PT.PHS Josaphat DH menyampaikan, bahwa kegiatan sosialisasi hari ini merupakan sosialisasi untuk yang ke sekian kalinya di dusun Nanga Gonis mengenai FPKM dan replanting. 

"Hari ini,merupakan sosialisasi yang ke sekian kalinya di dusun Nanga Gonis" katanya.

Artinya, kami dari pihak perusahaan selalu melibatkan masyarakat dalam hal apapun, baik saat melaksanakan regulasi dari pemerintah yakni FKPM, dan Replanting.

Sementara itu ditempat yang sama, Dapot Hutagaol yang juga perwakilan dari PT.PHS  dalam paparannya  mengatakan,bahwa tema sosialisasi kita hari ini adalah "Replanting dan FPKM". Artinya, ada dua agenda yang kita sosialisasikan kepada masyarakat yakni kepada penerima manfaat FPKM dan Replanting kebun PHS yang berada di wilayah desa tersebut.

Menurut dia, PHS adalah salah satu perusahaan yang sangat serius membangun kebun, dan kami dari Management selalu tunduk kepada setiap regulasi yang ada. Sebagai contoh, sebelumnya PHS salah satu perusahaan yang cara mendapatkan lahan dengan cara jual beli dari masyarakat, bahkan pembangunan kebun sejak tahun 1997, sampai sekarang sudah berjalan. 

Namun, karena adanya regulasi baru dari pemerintah yakni sesuai dengan Permentan nomor 18 tahun 2021,maka sebagai kewajiban, kami siap membangun kebun masyarakat sesuai aturan yakni 20 persen dari lahan yang di beli.

Untuk replanting lanjut dia, perusahaan juga saat ini meskipun masa berlaku HGU masih lama dan belum saat diperpanjang, namun karena sudah waktunya lahan tersebut akan di Replanting, maka bulan depan yakni bulan November tahun2025, PHS akan melakukan replanting kebun seluas 810 haktare.

"Artinya, hari ini sebagai bentuk keterbukaan dengan masyarakat sebagai mitra, kami melakukan sosialisasi replanting dan FPKM, untuk beberapa desa yang mendapatkan manfaat," kata Dapot.

Untuk desa Merapi dusun Nanga Gonis kebun masyarakat yang akan di bangun dengan sesuai program FPKM seluas 29.65 Hektare, namun perusahaan naikan dengan digenapkan menjadi 30 Hektare. 

Sedangkan model pembangunan kebun nanti, kita akan plot perkaplling satu haktare, tujuan adalah ketika ada pembagian luasan kurang dari satu hektare, maka pembagian tidak terlalu banyak.

Misalnya, ada warga yang menyerahkan lahan melalui jual beli putus pada waktu itu hanya sikit, dan tidak sampai satu hektare pembagian, maka cara pembagian lebih mudah jika kapling di plot satu hektare.

"Ini hanya teknis agar mempermudah jika ada pembagian nanti, karena sesuai aturan hanya 20 persen dari luas lahan yang dulu dijual," kata Dapot.

Selain itu, perusahaan juga akan memberikan 4 hektare kebun untuk kas desa, yang mana tujuan dari pemberian  4 hektare lahan untuk desa kedepannya, adalah untuk menambah pendapatan desa dan pembiayaan operasional Pemerintah Desa. Kemudian acara dilanjutkan dengan tanya jawab dengan masyarakat penerima manfaat FPKM.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kasat intelkam Polres Sekadau beserta jajarannya, Danramil Sekadau hilir, Camat Sekadau hilir, perwakilan dari DAD, Perwakilan dari MABM, para tokoh masyarakat BPD desa serta para undangan lainnya (tar/wos)



Kamis, Oktober 30, 2025

Muhadarah Khusus PPMINI Dihadirkan, Santri PPMINI Kian Bersemangat

Suasana Muhadarah PPMINI beberapa waktu lalu. 
PADANG PARIAMAN-FAKTAPAGI.COM. Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas (PPMINI) kembali menggelar kegiatan Muhadarah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini merupakan latihan berpidato dan berceramah bagi para santri, sebagai wadah untuk melatih keberanian, kemampuan retorika, dan penguasaan materi keagamaan.pada Rabu (29/10/2025) malam. 

Kegiatan Muhadarah dimulai pukul 20.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB, dengan antusiasme tinggi dari para santri dan guru tuo pondok pesantren.

Namun, ada yang berbeda dari pelaksanaan Muhadarah kali ini. Perbedaan yang paling signifikan adalah para santri berceramah/berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Makanya Muhadarah kali ini dinamakan Muhadarah khusus karena pelaksanaan Muhadarah sebelumnya menggunakan bahasa daerah.

Tuo Riski Candra S.Pd  selaku ketua Muhadarah ketika dihubungi rekan media mengatakan,bahwa pelaksanaan Muhadarah malam hari ini berbeda dengan pelaksanaan Muhadarah sebelumnya, karena penggunaan bahasa yang disampaikan tentu membuat santri belajar lagi karena biasanya program Muhadarah dilaksanakan menggunakan bahasa Minangkabau, tetapi malam ini kita mengubah bahasa yang digunakan oleh Santri karena dengan perkembangan IPTEK zaman sekarang, tentu kita harus memikirkan ke depan untuk para santri ini. "Makanya saya selaku ketua pelaksana Muhadarah menjabarkan ide saya dan juga melaksanakan ide tersebut. Alhamdulillah saya melihat santri sangat antusias karena ide saya bisa diterima dengan baik, "cetusnya.

Sementara itu pimpinan PPMINI Tuo Abdul Al Rasid,S.Hum sangat mendukung, ia mendukung penuh program ini. Menurut dia, malam. ini adalah malam yang penuh rahmat dari Allah SWT karena PPMINI kembali melaksanakan program terbaru yaitu Muhadarah dengan Santri belajar berceramah menggunakan bahasa Indonesia. Dikatakan dia lagi, kenapa Muhadarah ini menggunakan bahasa Indonesia, karena menurut hemat saya kemajuan zaman juga mendorong santri tumbuh bisa belajar banyak bahasa, khususnya belajar berceramah berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, maka dari itu santri juga dibekali pengetahuan pentingnya berceramah dengan menggunakan bahasa Indonesia serta tidak meninggalkan bahasa daerah dan lokalitas budaya. 

Dahulu Almarhum kata dia, ayah saya H Sulkani TK Sutan, pendiri Pondok Pesantren selalu mengingatkan kepada saya untuk mengaplikasikan ide-ide yang saya dapat dari bangku perkuliahan, namuna karena kondisi saat, hal itu belum bisa diwujudkan. 

"Hal ini yang membuat dirinya sekarang berterimakasih kepada guru tuo di lingkungan PPMINI, karena kita bisa merealisasikan cita-cita dari Abuya kita,"ucapnya.

PPMINI yang berlokasi di Korong Lubuak Aro, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen melahirkan generasi da’i yang intelektual, religius, dan berdampak bagi umat. (Ajr/red) 

Tidak Ada Pungli Untuk Mengurus Kenaikan Pangkat Bagi ASN Di Kabupaten Deli Serdang

Kantor BKPSDM kabupaten Deli Serdang) foto dok).
DELI SERDANG-FAKTAPAGI.COM.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang, bahwa pihaknya memastikan tidak pernah mempersulit pegawai untuk mengurus kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang. "Tidak hanya itu, BKPSDM juga tidak melakukan pungutan apapun kepada pegawai untuk proses kenaikan pangkat," tegas Rudi Akmal Tambunan ST, MAB Plt Kepada BKPSDM kabupaten Deli Serdang, Rabu (29/10/2025) di Deli Serdang.

Pernyataan itu dikatakan oleh Rudi Tambunan Plt BKPSDM menjawab tudingan dari salah satu pegawai Farida Deliana Purba, Amd Kes salah satu bidan yang berpangkat II C pengatur yang bertugas di unit pelaksana teknis (UPT) Puskesmas Banar Khalipah kecamatan Percut Sei Tuan, yang tudingan viral di media sosial.

"Pada dasarnya, BKPSDM Kabupaten Deli Serdang tidak pernah mempersulit proses kenaikan pangkat Ibu Farida dan segala layanan kepegawaian di BKPSDM itu gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun,"kata Rudi.

Dijelaskan, sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No.33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya, harus memenuhi syarat salah satunya mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Mengacu pada peraturan tersebut dan Keputusan Bupati Deli Serdang No.450.a Tahun 2025 tentang Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025. Pada saat dilakukan tes, Farida Purba tidak memenuhi syarat untuk diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat karena tidak memenuhi Nilai Ambang Batas pada saat ujian Dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang telah dilaksanakan, pada tanggal 4 September 2025 di Kantor Regional VI BKN Medan.

"Sehingga, ia tidak dapat diproses kenaikan pangkat dari Pengatur Golongan Ruang (II-c) menjadi Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III-a),"pungkas Rudi.

BKPSDM  kata dia lagi, selalu memegang prinsip layanan gratis dan tidak dipersulit. "Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan mudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,"terangnya.

"Dengan demikian, tuduhan proses kenaikan pangkat dipersulit dan disinyalir ada terdapat pungutan liar tidak benar," tegasnya.

Menurut dia, penundaan proses kenaikan pangkat bagi pegawai, semata-mata disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat kelulusan ujian yang menjadi ketentuan hukum yang berlaku bagi semua pegawai negeri sipil (PNS). 

"Kami mengapresiasi setiap pegawai yang berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya dan siap mendukung proses tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku," tutupnya (tim/red)

Rabu, Oktober 29, 2025

Pegiat Literasi Maman Suherman Raih Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka

Maman Suherman 
JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Majelis Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Maman Suherman,menerima penghargaan tertinggi di bidang Perpustakaan, yakni Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk kategori Pegiat Literasi,Selasa (28/10/2025) di Jakarta.

Penganugerahan Nugra Jasa Dharma Pustaloko diberikan kepada Maman Suherman dalam acara Festival Literasi Perpusnas yang berlangsung dari 27 sampai 29 Oktober 2025 di Grand Mercure Kemayoran Hotel di Jakarta Pusat.

“Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini, sehingga kegiatan keliterasian saya bisa terus berjalan dan Insya Allah memberi manfaat,” kata Maman usai menerima penghargaan tersebut.

Maman Suherman adalah, seorang pegiat literasi nasional yang aktif menulis buku dan puisi. Karya paling barunya yang diluncurkan pada November 2024 berjudul “Dan Janda Itu Ibuku”.

“Berkat dukungan Bapak/Ibu semua, hari ini saya mendapat Amanah luar biasa dari Perpustakaan Nasional, berupa penghargaan “Nugra Jasa Dharma Pustaloka."Mohon selalu mendoakan saya, agar bisa Amanah dengan apresiasi yang tidak mudah dan tidak ringan ini,” tutur Majelis Kehormatan PP IWO ini.

Sekretaris Jenderal IWO Telly Nathalia yang memperoleh kabar bahagia ini meluapkan rasa syukurnya.

“Kepercayaan kepada Kang Maman Suherman, yang adalah Majelis Kehormatan PP IWO, memperoleh anugerah “Nugra Jasa Dharma Pustaloka” dari Perpusnas, semoga dapat menjadi penambah semangat bagi keluarga besar IWO di seluruh Indonesia, agar lebih meningkatkan kemampuan gerak di bidang literasi di negeri ini,” kata Nathalia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa,(28/10/2025) melalui pres realaes.

Menurut Nathalia, pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia harus dapat mensinergikan penghargaan kepada Kang Maman Suherman dari Perpusnas dengan meningkatkan aktivitas literasi di daerah-daerah (tar)

Iklan dewan

Iklan dewan

Lifestyle

Kuliner

Kesehatan