Refleksi 1 Syawal 1447 H Kembali ke Fitrah, Kepala Kanim Entikong Pertegas Integritas Pelayanan Bersih di Etalase Negara

faktapagi.com    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Refleksi 1 Syawal 1447 H Kembali ke Fitrah, Kepala Kanim Entikong Pertegas Integritas Pelayanan Bersih di Etalase Negara

Foto istimewa.

ENTIKONG-FAKTAPAGI.COM.Gema takbir yang berkumandang menyambut 1 Syawal 1447 Hijriah membawa makna mendalam bagi seluruh umat muslim, tak terkecuali bagi jajaran penjaga pintu gerbang negara. Bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Idul Fitri tahun 2026 ini bukan sebatas perayaan kemenangan pasca-Ramadan, melainkan momentum krusial untuk mereset dan mengkalibrasi ulang komitmen integritas dalam melayani masyarakat.

​Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Fitra Izharry, A.Md.Im., S.H., M.H., menegaskan bahwa esensi "kembali ke fitrah" memiliki korelasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai profesionalisme aparatur sipil negara, khususnya di wilayah perbatasan.

​"Fitrah itukan artinya kembali suci, kembali bersih. Dalam konteks pengabdian, ini adalah titik nol bagi kita untuk menanggalkan segala kebiasaan buruk dan kembali pada niat awal untuk tetap melayani dengan jujur, tanpa pamrih, dan bersih dari segala bentuk penyelewengan. Integritas adalah wujud nyata dari fitrah seorang pelayan publik," ujar Fitra Izharry dalam keterangan resminya belum lama ini.

​Sebagai salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat tersibuk yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, Kanim Entikong memikul beban ganda. 

Selain sebagai fasilitator perlintasan yang aman dan nyaman, pos ini adalah etalase wajah penegakan hukum Indonesia di mata dunia.

​Fitra menyadari betul, bahwa godaan dan tantangan di wilayah perbatasan tidaklah mudah. Mulai dari potensi pelanggaran keimigrasian hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menjaga beranda terdepan Negara butuh lebih dari sekedar ketelitian dan juga membutuhkan keteguhan hati. "Puasa selama sebulan penuh telah melatih kita untuk menahan diri dari hal yang membatalkan maka pasca-Ramadan ini, Insyaallah jajaran Kanim Entikong semakin tangguh menahan diri dari segala bentuk kompromi yang mencederai integritas," tegasnya.

​Lebih lanjut, Fitra berharap agar spirit Idul Fitri 1447 H dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya para pelintas batas yang mudik atau bepergian melalui TPI Entikong, lewat pelayanan keimigrasian yang semakin ramah, transparan, dan humanis.

​"Atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita jadikan momen suci ini sebagai pijakan untuk melangkah maju, membawa Imigrasi Entikong menjadi garda terdepan yang tidak hanya kuat secara sistem, tapi juga mulia karena integritasnya," tutup Fitria (tino).

Ketua PGK Sumut Ajak masyarakat Dukung Program Pemerintah Sekarang

faktapagi.com    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Ketua PGK Sumut Ajak masyarakat Dukung Program Pemerintah Sekarang

Foto istimewa.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM. Ditengah memanasnya situasi geopolitik global, generasi muda di Indonesia khususnya di Sumatera Utara (Sumut) diminta  tetap fokus memberikan kontribusi positif bagi rakyat Indonesia. Salah satu cara dengan mendukung program-program pemerintah. 

"Kita berharap anak muda bisa semakin kompak dan semangat berkarya walaupun secara geopolitik global tidak menguntungkan karena perang. Walau demikian kita tetap fokus dan memberikan kontribusi positif bagi rakyat Indonesia,"jelas Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat, M,Si di sela-sela kegiatan buka puasa bersama dan untuk mendukung Kebijakan Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, Selasa (17/03/2026) di Medan. 

Program-program pemerintah seperti, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG) saling berkaitan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan keuntungan bonus demografi yang harus kita manfaatkan dengan optimal. Untuk itu, PKG Sumut kata Hendra, yang ada di tiap-tiap kabupaten harus terus mendukung program-program pemerintah serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna memberi dukungan dan pemantauan bagaimana program pemerintah ini berjalan dengan baik. 

"Harus kita bantu untuk mensukseskan semua program pemerintah yang saling berkaitan untuk mensejahterakan masyarakat, disisi lain adanya peperangan yang terjadi di Luar Negeri, kita harus tetap komitment mendukung setiap kebijakan Pemerintah," ingatnya.

Diskusi tersebut menghadirkan Narasumber akademisi sekaligus tenaga pendidik, Ninda Ulfa, M.Pd, dalam pemaparannya, Ninda menyampaikan, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada tantangan bonus demografi pada tahun 2045 mendatang. Tentunya, bonus demografi tidak bisa dicapai kalau hanya sekadar program saja. 

Menurut dia, Visi Indonesia tahun 2045 mengharapkan agar Indonesia menjadi negara yang maju dengan SDM yang unggul dan berdaya saing. Harus dimulai dari pemenuhan gizi. Sebab gizi dengan  perkembangan intelektual sangat berhubungan. 

"Anak dengan  kecerdasan yang tinggi umumnya punya kecukupan gizi yang baik,"ungkapnya. 

Gizi, kata dia lagi, sangat berpengaruh pada kemampuan kecerdasan anak. Untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi bagi anak Indonesia pemerintah meluncurkan program MBG. 

Untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas pendidikan. Negara coba hadir dilingkungan masyarakat dengan program MBG. "Negara hadir dengan adil dan kesetaraan. Mari kita dukung program ini sambil melakukan pengawasan,"jelasnya.

"Manfaat lain, tingkat kehadiran siswa di sekolah lebih tinggi. Adanya program MBG anak-anak  jadi suka hadir ke sekolah. Waktu libur, MBG tetap diberikan. Selain kecerdasan dan gizi terpenuhi, animo siswa ke sekolah lebih meningkat.

"Setiap program yang dijalankan Pemerintah tentunya membawa dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga perlu kita dukung," cetusnya (tim).

Libur Idul Fitri, Dinas LH Atur Jadwal Pembuangan Sampah

faktapagi.com    Selasa, Maret 17, 2026    Comment   

Libur Idul Fitri, Dinas LH Atur Jadwal Pembuangan Sampah

 

Himbauan.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Lingkungan (LH) kabupaten Sekadau Apeng Petrus, S.STP menyampaikan bahwa, pada saat libur Idul Fitri tahun 2026 dari tanggal 20 sampai 22 Maret tim kebersihan dari Dinas LH tidak melakukan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan. Agar tidak menyebabkan penumpukan di Tempat Pengangkutan Akhir (TPA) maka diminta kepada seluruh masyarakat Sekadau yang tingal di lingkungan perkotaan,untuk tidak mengeluarkan sampah pada tanggal tersebut diatas.

"Karena pada tanggal tersebut petugas kebersihan tidak masuk kerja," katanya kepada media ını, Selasa (17/03/2026) melalui pesan Whatsapp.

Pada tanggal tersebut lanjut Apeng, masyarakat diminta memilah sampah sebelum diantar ke Boxtrol atau titik tumpukan pengangkutan armada sampah atau lebih dikenal dengan tempat penampungan sementara.

Pemilahan tersebut dimaksudkan, supaya sampah yang bisa dibuang pada saat libur hanya sampah tertentu, yakni sampah An-organik (Residu) karena sampah seperti ını bisa tahan lama seperti botol, kantong plastik dan lain-lain.

"Artinya sampah yang non -An-Organik tidak boleh di simpan di TPA pada hari libur yang dimaksud," pesan Apeng.

Untuk memperlancar semua aktivitas pengelolaan sampah, ia juga meminta agar masyarakat yang tinggal di lingkungan kota Sekadau, untuk taat membayar Restribusi baik melalui juru pungut maupun melalui non-tunai.

"Semua ini demi kelancaran pengelolaan sampah di kabupaten Sekadau," ingatnya (tar).

Jadi Sorotan, Penerimaan Mahasiswa Pindahan ke UNW Diduga Melanggar Prosedur

faktapagi.com    Senin, Maret 16, 2026    Comment   

Jadi Sorotan, Penerimaan Mahasiswa Pindahan ke UNW Diduga Melanggar Prosedur

Berfoto bersama.

SEMARANG-FAKTAPAGI.COM. Isu penerimaan mahasiswa pindahan ke Universitas Ngudi Waluyo (UNW)sarat dengan malapraktik adiministrasi , karna diduga mahasiswa yang di terima mantan mahasiswa yang terlibat Narko. Hal ini menjadi sorotan publik dan BNN disebabkan penerimaan tidak melalui prosedur administrasi yang dipersyaratkan masuk Perguruan Tinggi.

Hal ini menjadi sorotan dilingkungan Kampus bagaimana bisa menerima mahasiswa yang pernah terlibat penyalahgunaan  narkoba di lingkungan perguruan tinggi

 Kali ini, perhatian tertuju pada Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran terkait dugaan pelanggaran prosedur penerimaan mahasiswa baru yang mengabaikan aspek pencegahan narkoba dan aturan administratif kepolisian.

Dugaan sementara diduga terjadi  Maladministrasi dan Keterlibatan Oknum Dosen fakultas hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul dugaan kuat adanya praktik "jalur belakang" dalam penerimaan mahasiswa pindahan. 

Kasus ini mencuat melibatkan seorang mahasiswa berinisial " "AM, " pindahan dari Universitas Tarumanagara, yang mendaftar di Fakultas Hukum melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Pendaftaran AM diduga difasilitasi oleh oknum dosen berinisial AC, yang menjabat sebagai salah satu Ketua Program Studi (Kaprodi). AC diduga memberikan janji kepada orang tua AM bahwa anaknya dapat diterima tanpa melalui tes akademik maupun tes kesehatan bebas narkoba, yang seharusnya menjadi syarat mutlak masuk universitas.

Bahkan, muncul iming-iming kemudahan mendapatkan ijazah S-1 Hukum tanpa melalui prosedur akademik yang semestinya.

Ironisnya, AM diduga memiliki rekam jejak sebagai pecandu dan pengedar narkoba, serta dikabarkan pernah berurusan dengan pihak kepolisian di Jakarta Selatan. 

Pengabaian syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan tes urin oleh pihak rektorat dalam kasus ini dinilai sangat berisiko bagi stabilitas keamanan kampus.

Mendengarkan hal itu,respons tegas kepala BNN Provinsi Jawa Tengah menyikapi fenomena ini, Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Pol. Dr. Agus Rohmat,Sik.Mhum memberikan imbauan keras kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di Jawa Tengah, termasuk Universitas Ngudi Waluyo, untuk memperketat pengawasan.

Menurut dia, Mahasiswa yang sudah terkontaminasi NAPZA sangat sulit mengikuti perkuliahan dengan baik karena fungsi kognitif otak mereka terganggu. "Kami meminta pihak kampus tidak berkompromi dengan prosedur, terutama tes bebas narkoba bagi mahasiswa baru maupun pindahan," tegas Brigjen Pol. Agus Rohmat. 

Strategi BNN dalam Membentengi Kampus BNN RI bersama Polda Jateng terus mendorong langkah-langkah strategis untuk menciptakan kampus BERSINAR (Bersih Narkoba) melalui empat pilar utama:

Yakni dengan acar tindakan preventif serta sosialisasi masif mengenai bahaya New Psychoactive Substances (NPS) dan pembentukan Satgas Anti Narkoba di tingkat mahasiswa.

Kemudian cara yang kedua dengan pemberdayaan masyarakat: Melatih mahasiswa menjadi agent of change yang memiliki ketahanan diri untuk menolak narkoba.

Selanjutnya dengan cara melakukan rehabilitasi dengan cara mengajak mahasiswa yang terjerat sebagai korban narkoba untuk melapor dan menjalani rehabilitasi medis tanpa rasa takut dipidana.

Serta penegakan Hukum, BNN tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap oknum, bandar, atau kurir yang mencoba menyasar generasi muda di lingkungan pendidikan.

BNN juga mengingatkan dampak fatal penyalahan narkoba, bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak langsung pada penurunan prestasi yang disertai dengan gangguan daya ingat dan hilangnya konsentrasi.

Perubahan perilaku,sering membolos, apatis, dan pola tidur terganggu. Kemudian masalah mental,memicu depresi dan kecemasan akut. Sanksi berat serta risiko pemberhentian studi (Drop Out) dan jeratan hukum pidana.

Saat wartawan diminta pendapat terkait penyalahgunaan Narkoba kepada BNN Minggu (15/03/2026) kemarin 

Pihak BNN dan Polda Jateng berharap agar manajemen universitas tetap tegak lurus pada aturan demi menjaga integritas institusi pendidikan dan menyelamatkan generasi emas Indonesia dari ancaman narkotika. Ujarnya kepada rekan media (tim).

Ponpes Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, Buka Pendaftaran Santri Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Secara Gratis

faktapagi.com    Senin, Maret 16, 2026    Comment   

Ponpes Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, Buka Pendaftaran Santri Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Secara Gratis

 

Pamplet penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-20227.

PADANG PARIAMAN-FAKTAPAGI.COM.Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas yang berlokasi di Korong Lubuak Aro, Nagari Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman, resmi membuka penerimaan santri baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Pembukaan pendaftaran bagi santri baru adalah agenda rutin setiap tahunnya. Hal ini menjadi kesempatan bagi para orang tua yang ingin memberikan pendidikan agama yang kuat sekaligus membentuk karakter anak menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlak mulia.

Pondok pesantren ini terus berkomitmen mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan luas serta kemampuan beradaptasi di tengah perkembangan zaman. 

Dengan lingkungan pendidikan yang religius dan disiplin, para santri dibina agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, serta siap berkontribusi bagi masyarakat.

Berbagai program unggulan telah disiapkan untuk mendukung proses pembinaan para santri. Di antaranya Program Halaqah atau Mangaji Duduak yang menekankan penguatan ilmu agama, Program Muhadarah yang melatih kemampuan dakwah dan berbicara di depan umum, serta Program Maulang Kaji yang bertujuan memperdalam pemahaman keagamaan secara berkelanjutan.

Selain itu, para santri juga dibekali dengan kegiatan pengembangan diri melalui Program Literasi, Program Olahraga, serta berbagai perlombaan antar santri yang bertujuan menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, serta jiwa kompetitif yang positif.

Menariknya, proses pendaftaran santri baru di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ini tidak dipungut biaya atau gratis. Hal ini menjadi bentuk komitmen pondok pesantren untuk memberikan akses pendidikan agama yang luas bagi masyarakat.

Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak atau kemenakan, dapat langsung menghubungi panitia penerimaan santri baru melalui nomor 0831-1009-0712 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses pendaftaran.

Dengan berbagai program pembinaan yang dimiliki, Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas diharapkan terus menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang melahirkan generasi Qur’ani, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat (Rasyid).

Intelkam Polda Sumut Subdit 2 Ekonomi, Buka Puasa Bersama Menjalin Tali Silaturahmi

faktapagi.com    Sabtu, Maret 14, 2026    Comment   

Intelkam Polda Sumut Subdit 2 Ekonomi, Buka Puasa Bersama Menjalin Tali Silaturahmi

Berfoto bersama usai berbuka puasa bersama intelkam Polda Sumut, Jum'at (13/03/2026) kemarin.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Semangat kebersamaan di acara buka puasa bersama menjadi momentun bulan suci Ramadhan dimanfaatkan oleh Subdit 2 Ekonomi Intelkam Polda Sumut yang dilaksanakan di Ruang Kuphi jl. Kapten Muslim Kecamatan. Medan Helvetia, Jum'at.(13/03/2026) kemarin. 

Kegiatan buka bersama ini dipimpin langsung Kasubdit 2 Ekonomi Intelkam Kompol Trio Romy Manik, S.H, bersama puluhan personil anggota lainnya.

Semangat mempererat hubungan antar personil di suasana buka bersama menjadi tujuan utama dengan penuh kehangatan sembari menikmati hidangan buka puasa sederhana namun penuh makna.

Usai melaksanakan buka puasa bersama ,kegiatan dilanjutkan dengan membagi sembako kepada semua personil yang hadir.

Bulan Ramadhan yang penuh berkah dan di moment buka puasa ini kita lebih tingkatkan solidaritas dan kebersamaan  anggota intelkam," ujar Kompol Romy.

Kasubdit berterima kasih kepada semua anggota unit 2 dan berharap tiap personil mempererat kebersamaan selalu (tim).

Raja Murka, Sungai Tercemar, Desak Pihak Terkait Periksa Amdal Dan IPAL PT GKM

faktapagi.com    Sabtu, Maret 14, 2026    Comment   

Raja Murka, Sungai Tercemar, Desak Pihak Terkait Periksa Amdal Dan IPAL PT GKM

 

Gusti Arman.

SANGGAU-FAKTAPAGI.COM. Raja Sanggau Gusti Arman murka terhadap dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan Crude Palm Oil (CPO) milik PT GKM diduga mengalir dan mencemari Sungai Sekayam, menjadi pemicu kemarahan masyarakat. Akibat dicemari limbah tersebut kondisi air sungai yang berubah menjadi hitam pekat dan berbau menyengat, sehingga warga yang masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan hidup tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Raja, limbah aktivitas pengolahan CPO milik PT GKM diduga mengalir melalui aliran sungai kecil di sekitar pemukiman warga, hingga masuk sampai ke Sungai Sekayam, yang sampai saat ını masih menjadi salah satu sumber air penting bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau.

“Ini persoalan serius. Air sungai yang selama ini digunakan masyarakat sekarang berubah menjadi hitam pekat dan berbau menyengat. Ini tidak bisa dianggap sepele,” kata Raja.

Adanya isu dugaan pembiaran oleh pihak terkait membuat Raja Sanggau ini murka, apabila benar terjadi pembiaran terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat. Maka konsekuensinya adalah tuntutan langsung dari masyarakat itu sendiri kepada perusahaan tersebut.

“Apalagi limbah tersebut sudah mencemari Sungai Sekayam. Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi sudah menyangkut hajat hidup masyarakat, karena air adalah kebutuhan mendasar bagi manusia," ujar dengan nada meninggi.

Raja Sanggau menegaskan bahwa Sungai Sekayam memiliki peran vital karena menjadi salah satu sumber air baku bagi PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau, yang setiap mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kota Sanggau dan sekitarnya.

Ia mengingatkan jika pencemaran tersebut tidak segera ditangani, ia khawatir dampaknya akan semakin luas dan mengancam kesehatan masyarakat. Apalagi bagi anak-anak yang suka bermain dan berenang di sungai tersebut.

Untuk itu ia mendesak pihak berwenang, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, agar segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT GKM.

“Dinas Lingkungan Hidup harus segera mengevaluasi IPAL dan Amdal PT GKM. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Jika terbukti mencemari lingkungan, maka harus ada tindakan tegas,” pintanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT GKM maupun dari instansi terkait mengenai dugaan pencemaran limbah tersebut. Sementara masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan kondisi sungai serta menindak pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti terjadi pelanggaran lingkungan (tino).

Hadiri Gerakan Pangan Murah Kepolisian, Ini Harapan Bupati Dan Dewan Sekadau

faktapagi.com    Sabtu, Maret 14, 2026    Comment   

Hadiri Gerakan Pangan Murah Kepolisian, Ini Harapan Bupati Dan Dewan Sekadau

Kegiatan zoom meeting pangan murah secara serentak seluruh Indonesia oleh kepolisian Republik Indonesia dan diikuti oleh Polres Sekadau dan unsur Forkopimda kabupaten Sekadau, Jumat (13/03/2026) di Terminal Lawang Kuari Sekadau.

 

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH menghadiri kegiatan pangan murah Kepolisian Republik secara serentak seluruh Indonesia melalui zoom meeting, Jumat (13/03/2026) di terminal Lawang Kuari Sekadau. Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri bertujuan untuk menstabilkan harga bahan pokok, mengendalikan inflasi daerah, dan memastikan ketersediaan pangan terjangkau bagi masyarakat. Program ini, bekerja sama dengan Bulog, juga bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, mencegah panic buying, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Kepada awak media Bupati mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menstabilkan harga pangan ditengah-tengah perang Amerika vs Iran. Karena jika perang tersebut terus berlanjut bukan tidak mungkin lonjakan harga kebutuhan pokok seperti beras bisa naik secara tiba-tiba. Hal ini memang perlu di antisipasi dari sekarang, seperti yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia.

"Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sudah sangat tepat, selain mengantisipasi naiknya inflasi langkah ini juga untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok," katanya.

Pemerintah Daerah kabupaten sangat mendukung program kepolisian dan antusias masyarakat cukup baik, bahkan dalam sekejap beras habis terjual, hal ini menandakan masyarakat sangat membutuhkan.

"Sebagai kepala Daerah, atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat kabupaten saya mengucapkan terimakasih kepada kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Resort Sekadau," ucapnya.

Sementara itu Yodi Setiawan ketua komisi dua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sekadau mengapresiasi langkah Polri melakukan pangan murah bagi masyarakat kabupaten Sekadau. Karena ia menilai langkah ini merupakan terbaik untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan di sela-sela eskalasi perang Iran -Amerika dan Israel. Selain itu, kegiatan pangan murah ini dilakukan dalam rangka persiapan masyarakat untuk menghadapi hari raya Idul Fitri dan untuk memastikan ketersediaan pangan cukup. 

Menurut Yodi, langkah ini dinilai sangat baik, maka dari itu kegiatan ini kedepannya harus tetap berlanjut. Agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Untuk itu ia mengucapkan terimakasih kepada jajaran Polres Sekadau atas langkah yang baik ini, karena ia yakin masyarakat pasti terbantu dengan program ini.

"Saya yakin masyarakat pasti terbantu dengan program pangan murah ini,"tutupnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama dan jajaran, perwakilan dari Dandim 1204 Sanggau, perwakilan dari kejaksaan negeri Sekadau, Camat Sekadau Hilir Gustiar Indarto, serta para undangan lainnya (tar/wos).

 

Terbantah Dinilai Mencederai Penegakan Hukum

faktapagi.com    Jumat, Maret 13, 2026    Comment   

Terbantah Dinilai Mencederai Penegakan Hukum

Suasana sidang lapangan.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus gugatan pihak ketiga Derden Verzet yang telah terdaftar di Pengadilan Negri (PN) Medan dengan  nomor register : 584/Pdt.Bth/2025/PN Medan, Mahmud Irsad Lubis SH pengacara minta agar hakim yang menangani kasus ini bisa lebih objektif, dan memutuskan, bahwa pembantah adalah pembantah yang baik dan berhak atas tanah yang didalilkan dalam gugatan bantahan tersebut. 

"Hari ini kita baru saja menyelesaikan pemeriksaan setempat (descente) atas perkara 584/Pdt.Bth/ 2025/ PN MDN bahwa  pelaksanaan descente dihadiri Majelis Lengkap, Panitera Pengganti serta pembantah/kuasanya dan terbantah/kuasanya.

"Dalam pelaksanaan tersebut pembantah telah menunjukkan lahannya seluas 4,5 Ha dengan batas-batas yang dalam gugatan telah disebutkan gugatan yang telah incraht yang sebelumnya dimenangkan para terbantah ternyata masuk dalam wilayah tanah milik pembantah,"Mahmud Irsad Lubis. 

Dikatakan dia,, indikasi yang menyatakan para terbantah menguasai lahan fisik tidak dapat dibuktikan dan ada keraguan dari para terbantah karena tidak konsisten dari perkataannya. "Ada Insiden kecil soal mekanisme hukum yang kurang dihormati para terbantah yang dapat mencederai penegakan hukum. Disini mungkin para terbantah kurang memahami makna pelaksanaan Descente,"jelasnya. 

Dalam sidang lapangan tersebut sempat hampir terjadi adu jotos antara pengacara terbantah Said Azhari dengan pihak ahli waris. Bahkan, pihak terbantah melalui pengacara dan ahli waris  Rifan sempat di usir dari tanah tersebut.

Pasalnya, pernyataan Said Azhari yang tidak menguasai objek tanah tersebut dengan ahli waris kepada hakim PN Medan memicu kemarahan. Maka terjadi keributan kecil pihak pengacara, Said Azhari berupaya memukul ahli waris yang mengklaim tanah tersebut.

Hal senada disampaikan Penggugat (pembantah), M Nur Azadin yang menjelaskan bahwa , pada hari ini (Kamis 12 Maret 2026) telah dilakukan  pemeriksaan setempat (Descente) di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.  Pihak pengugat (bantahan) ini telah terlaksana proses sidang lapangan menunjukan batas-batas lahan  bersamaan dengan  Hakim, Abdul Hadi nasution yang menyaksikan secara langsung dengan seksama lokasi tersebut. Serta adanya  fakta peta  petunjuk makam keramat  Datok Pulo yang menandakan bentuk fakta di lapangan.  

Sementara pihak terbantah,  melalui pernyataan pengacara tersebut tidak bisa menguasai tanah pengugat di depan hakim, "Saya berterimah kasih kepada Hakim beserta jajaran  PN Medan yang sangat profesional menanggani kasus tanah ini,"ungkap Pembantah. 

Kasus ini bermula saat M Nur Azaddin yang mengklaim sebagai pemilik lahan berdasarkan dokumen legalisasi pelepasan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor: 68/PPGGR/PTTSDBT/22/11/2023 tanggal 20 November 2023, mengetahui bahwa tanah miliknya tiba-tiba menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor: 10/Eks/2019/251/Pdt.G/2011/PN Mdn.

Setelah melakukan penelusuran, ia menemukan bahwa lahan yang disengketakan dikaitkan dengan Grant Sultan Deli Nomor 1657 tahun 1916 dan 1906. Namun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 24.19/IM-SD/2024, diketahui bahwa lokasi yang disebutkan dalam Grant Sultan tersebut sebenarnya berada di atas tanah konsesi milik Deli Cultuur Maatschappij (Kebun Maryland), berdasarkan perjanjian antara Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alam dengan T.H. Muntinga pada 23 Maret 1869.

Dengan demikian, menurut pelapor dan kuasa hukumnya, Grant Sultan atas tanah tersebut tidak pernah diterbitkan secara sah di atas lahan yang kini disengketakan. Hal ini menjadi dasar pelapor melaporkan kasus ini sebagai dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Sumut.

“Surat keterangan Sultan Deli yang kami miliki mempertegas bahwa Grant Sultan Nomor 1657 tidak pernah diterbitkan untuk lahan tersebut. Maka itu, kami menilai ini adalah bentuk pemalsuan yang merugikan hak kepemilikan klien kami,”jelas M Azadin belum lama ini. 

Ia berharap kasus ini segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (tim).

Kegiatan PETI Marak Di Sungai Mauh Dan Sungai Raya Desa Tanjung

faktapagi.com    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

Kegiatan PETI Marak Di Sungai Mauh Dan Sungai Raya Desa Tanjung

 

Foto ilustrasi.

SEKADAU-FAKATAPAGI.COM. Maraknya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tanjung masih belum tersentuh oleh aparat penegak Hukum dari Polres Sekadau, para pelaku seperti Hokleng, Roni dan Apo pernah mengatakan, bahwa mereka mengaku sudah setor kemana-mana. Merasa sudah setor, ketiga pelaku seperti menganggap para awak media menggangu kegiatan ilegal mereka, meskipun pekerjaan mereka jelas melanggar hukum, namun mereka terlihat tenang dan santai seolah-olah hukum tidak mempan mengadili mereka.

"Untuk itu kepada kepolisian resort Sekadau, dan Polda Kalbar untuk menindak pelaku pelanggaran Undang undang pertambangan," kata warga yang tidak mau namanya di publikasikan di media, Kamis (12/03/ 2026) kemarin.

Menurut dia, jika dibiarkan maka kerusakan hutan dan lahan akan merugikan masyarakat Sekadau, apalagi mereka melakukan aktivitas PETI tidak jauh dari sungai Kapuas.
Ia juga menjelaskan, bahwa mengenai
UU tentang PETI Ilegal dan hukuman bagi pelakunya.Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ilegal diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pelaku PETI terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar berdasarkan Pasal 158 UU 3/2020 dan Pasal 161. 

UU dan Poin Penting Mengenai PETI Ilegal: UU Nomor 3 Tahun 2020: Merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mempertegas sanksi bagi penambang ilegal dan pembeli hasil tambang ilegal.

Definisi PETI: Kegiatan mengambil mineral atau batubara tanpa izin resmi, termasuk pengolahan, pengangkutan, dan penjualan. 
Jadi kata dia lagi, bahwa aturan sudah jelas kini kita tunggu sejauh mana aparat dari Polres Sekadau dan Polda Kalbar dapat melakukan penertiban terhadap pelaku.
Ketika media ını mengkonfirmasi kebenaran adanya kegiatan PETI di Desa Tanjung kepada Syamsudin kepala desa Tanjung melalui telpon selulernya beberapa waktu lalu,dirinya juga merasa gerah dan jengkel dengan ulah para pekerja,namun ia juga mengakui pernah melakukan mediasi antara pekerja, waktu itu Roni dan Hokleng melarang warga desa Tanjung untuk bekerja, namun setelah mediasi itu lakukan barulah warga setempat diperbolehkan bekerja.
"Belum lama ini saya sebagai kepala desa melakukan mediasi antar warga kampung dengan Roni dan Hokleng, karena keduanya melarang warga Tanjung bekerja di lokasi tersebut," ucapnya (tar).