Faktapagi.com

Berita

Kalbar

Politik

Minggu, Februari 08, 2026

Buka RAT CU LKM, Bupati Sebut, CU Harus Mampu Sejahtera Anggota

Berfoto bersama usai pembukaan RAT CU LKM oleh Bupati dengan cara pemukul gong Sebanyak 7 kali, Sabtu (07/02/2026) di gedung Kateketik Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron,SH membuka secara resmi kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union (CU) Lawang Kuari Mandiri (LKM) tahun 2026. RAT tahun ini CU LKM mengusung tema "Memperkokoh Kebersamaan Dan Solidaritas Untuk mencapai Kesejahteraan Anggota", pada Sabtu (07/02/2026) di Gedung Kateketik Sekadau.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, bahwa RAT merupakan agenda yang harus dilakukan oleh koperasi setiap tahunya. Hal ini menunjukkan bahwa CU LKM secara organisasi adalah CU yang sehat dan memenuhi kriteria Koperasi. Selain itu CU juga Meri lembaga keuangan bagi masyarakat petani. "Atas dilakukannya RAT maka, atas nama Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau saya mengapresiasi langkah ini," ucapnya.

Dikatakan dia,meskipun baru tiga tahun berdiri, namun CU LKM telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, buktinya mereka telah melaksanakan RAT untuk ketiga kalinya. Bahkan aset' anggota setiap tahun mengalami kenaikan.

Masih dikatakan Aron, awal membentuk koperasi ini mereka melakukan diskusi ringan dirumahnya, dan terbukti saat ini CU ini sudah terlihat perkembangan luar biasa, sebagai koperasi pinjam simpan tersebut CU harus bisa mensejahterakan anggotanya. 

Karena lanjut dia, koperasi ini lebih kepada simpan pinjam, berbeda dengan koperasi merah putih, koperasi ini konsep berdagang.

"Saya berharap CU. LKM semakin berkembang dan anggota semakin bertambah," harapnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sekadau Tika Haryati dalam sambutanya memberikan apresiasi kepada pengurus dan pengawas CU. LKM yang telah melakukan RAT. Karena RAT merupakan kewajiban bagi setiap Koperasi. Karena satu-satunya tanda bahwa sebuah koperasi sehat adalah mereka rutin melakukan RAT setiap tahunya.

"Untuk itu saya berharap, CU ini  bukan hanya berjalan apa adanya saja, tapi mampu membaca peluang yang bisa menguntungkan, tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya," katanya.

Dijelaskan dia, bahwa saat ini di Kabupaten Sekadau ada sekitar 313 koperasi yang sehat, sedangkan pelaku UMKM juga sudah menunjukkan kenaikan secara jumlah. Mudah-mudahan setiap tahun koperasi maupun pelaku UMKM setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. "Karena sektor ini berbasis masyarakat kalangan bawah," ucapnya.

Sementara itu Aloysius Amaki, A.Md ketua pengurus CU LKM dalam sambutanya mengatakan, awalnya penamaan CU Lawang Kuari, merujuk pada ciri khas kabupaten Sekadau. Terinspirasi dari Lawang Kuari sebagai nama julukan kabupaten Sekadau,maka nama CU kami ambil dari nama Lawang Kuari.

Dikatakan Aloy lagi, tahun lalu CU LKM memiliki aset sekitar Rp 2,5 miliar namun tahun ini ternyata bisa terealisasi menjadi Rp. 3,2 miliar dengan jumlah anggota capai 535 orang. Secara umum CU LKM pertumbuhannya cukup baik.

Ia yakin bahwa CU LKM akan terus bertumbuh dengan baik. Semoga dengan hadirnya lembaga keuangan seperti CU LKM dapat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten Sekadau. 

"Karena CU LKM merupakan asetnya kabupaten Sekadau," ujarnya.

Ia juga berharap agar setiap anggota mesti hadir dalam setiap RAT, karena hanya pada RAT anggota bisa mengetahui perkembangan CU secara gamblang, karena akan diurai secara detil jumlah dan perkembangan CU serta aset-aset yang dimiliki.

"Jadi kehadiran anggota dalam RAT sangat penting," cetusnya.

Pembukaan RAT CU LKM oleh Bupati ditandai dengan pemukulan gong Sebanyak 7 kali, dan selingi dengan pembagian door prize dengan cara membagi nomor undian kepada anggota CU dan pengurus.

Hadir pada acara anggota DPRD Bernadus Mohtar, Unsur Forkopimda, Pengawas KSP CU LKM Sudarno serta dan pengurus CU LKM serta seluruh anggota (tar).

Sabtu, Februari 07, 2026

Gelar Rakor, Polri Jembatani Petani Jagung Untuk Atasi Kendala Permodalan

 

Rakor yang di inisiasi oleh Mabes Polri  untuk menjembatani petani jagung terkait permodalan, Jumat (06/02/2026) di Jakarta.
JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Polri menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Rakor tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian Jagung pakan ternak. Upaya ini untuk mengawal proses produksi Jagung dan memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku perwakilan dari  posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi," ujar Brigjen Langgeng dalam keterangan yang diterima, Jumat (06/02/2026) Di Mabes Polri.

Polri hadir sebagai jembatan bagi kelompok Tani (Poktan) Jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Salah satu implementasi dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, dimana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Senior vice president BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp 6.400 per kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog," kata Brigjen Langgeng Purnomo.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia (tim).

Jumat, Februari 06, 2026

Peringati HUT Ke 18 Partai Gerindra, DPC kabupaten Sekadau Gelas Baksos

 

Foto saat para pengurus DPC Partai Gerindra kabupaten Sekadau saat menyerahkan bantuan Sembako di panti asuhan Filipi dan Harapan Bunda, Jumat (06/02/2026) di Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang ke I8 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sekadau mengelar Bakti Sosial (Baksos) ke dua panti asuhan. Yakni panti asuhan Filipi dan panti asuhan Harapan Bunda. Pembagian Sembako kedua pantil asuhan tersebut sebagai bentuk kepedulian partai besutan Prabowo Subianto. 

"Kami tidak merayakan HUT dengan  meriah, tapi lebih kepada kepedulian terhadap sesama yang perlu diperhatikan," kata Handi, SE ketau DPC partai Gerindra kepada media ını, Jumat (06/02/2026) melalui pesan WhatsApp.

Menurut dia, bantuan yang diberikan sesuai arahan dari DPP dan DPD, karena partai Gerindra di harapkan bisa melihat kebutuhan rakyat secara nyata.

"Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban pengurus panti asuhan," katanya.

Selain itu kata dia, pada momen peringatan HUT yang ke 18 tahun ini, kita juga melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029.

Ia mengajak warga seluruh pengurus dan simpatisan partai Gerindra kabupaten Sekadau untuk lebih memperhatikan kesulitan masyarakat. "Terutama para anggota DPRD dari partai Gerindra, mereka harus peka terhadap kesulitan masyarakat,," pesan Handi.

Hadir pada pembagian Sembako tersebut pengurus dan seluruh anggota DPRD dari partai Gerindra (tar)





Untuk Meningkatkan IPM Bidang Pendidikan, Pemkab Sekadau Teken MoU Dengan UT Pontianak

Bupati Sekadau usai menandatangani MoU dengan UT Pontianak, Jumat (06/02/2025) di Pontianak.
PONTIANAK-FAKTAPAGI.COM. Untuk meningkatkan pendidikan di kabupaten Sekadau, agar anak-anak tamatan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) asal kabupaten Sekadau supaya lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Bupati Sekadau Aron S.H melakukan penanda tangani kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas terbuka Pontianak. MoU tersebut dilakukan disela-acara acara seminar Jumaat (06/02/2026)di Aula Universitas Terbuka (UT) Pontianak.

"Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan acara wisuda Daerah dengan di hadiri 100 calon wisudawan yang hadir secara langsung dan di ikuti sekitar 692 calon wisudawan secara virtual melalui aplikasi zoom," Abang Muhammad Firman kata kepala SALUT kabupaten Sekadau kepada media ini melalui pesan singkat.

Dikatakan Firman, bahwa peminat anak-anak Sekadau untuk melanjutkan kuliah di kabupaten Sekadau sangat tinggi, bahkan mereka percaya dengan SALUT kabupaten Sekadau sebagai penyelenggara UT Pontianak di kabupaten Sekadau. Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahun ajaran baru anak-anak yang masuk kuliah di SALUT kabupaten Sekadau cukup banyak.

"Saat ini sekitar 1023 orang mahasiswa aktif yang kuliah di SALUT Kabupaten Sekadau, dan yang wisuda hari ini mencapai 792 orang. Artinya UT sangat dipercaya oleh masyarakat Sekadau," tutur Firman.

"Pada acara tersebut bupati Sekadau Aron S.H juga akan memberikan sambutan terkait Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa," cetusnya.

Sementara itu dalam sambutanya bupati Sekadau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada UT Pontianak atas terselenggara MOU hari ini,.mengingat mahasiswa aktif UT Sekadau berjumlah 1023 orang, angka ini cukup besar artinya UT sangat diminati oleh anak-anak di kabupaten Sekadau.

Pemerintah Daerah kata dia,dalam hal ini terbuka untuk mengakomodir kepentingan dan menfasilitasi terkait Tri Darma Perguruan Tinggi. Terutama riset dan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kabupaten Sekadau.

"Khusus Mahasiswa PGSD yang akan melaksanakan praktik di SD-SD yg berada dibawah Pemda, karena mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) hampir 50 presen dari jumlah mahasiswa aktif," ucap Aron.

Ia berharap kedepannya, bagi para  lulusan PGSD bisa mengabdi di Kabupaten Sekadau menjadi Guru di kampung sendiri karena Sekadau masih banyak kekurang tenaga guru.

Bagi masyarakat maupun putra-putra yang ada di kabupaten yang ingin melanjutkan kuliah, UT adalah jawaban karena kuliah bisa sambil kerja dan biaya murah.

"Kuliah di UT sangat bagi anak-anak yang sudah bekerja, karena bisa kuliah sambil kerja," sarannya.

Sementara itu ditempat yang sama Direktur UT Pontianak dalam sambutanya ia mengucapkan terimakasih kepada Bupati Sekadau yang telah sudi menandatangan MoU dengan UT Pontianak,apalagi UT di Sekadau siswa mengalami peningkatan yang signifikan jumlah mahasiswa setiap tahun.

Ia berharap dengan ada sinergi dengan pemerintah daerah dan UT akan kedepannya akan semakin mampu untuk menjangkau daerah-daerah demi keterjangkauan pendidikan tinggi di Sekadau. "Karena dengan adanya' penguruan tingi akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabu Sekadau," tutupnya (tar)

Tekan Beredarnya Berita Media Abal-Abal, SMSI Kalbar Inisiasi FGD

 

Ketua SMSI Kalbar M.Kusyairi menyerahkan satu bundel kepada salah satu peserta pada acara FGD, Kamis (05/02/2026) di hotel Neo Pontianak.
PONTIANAK-FAKTAPAGI.COM.Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) provinsi Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Literasi Digital dan Etika Jurnalistik: Strategi Menangkal Hoaks dan Akun Media Sosial Ilegal”. Kamis (5/2/2026) Di hotel Neo Pontianak. FGD kali ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026. Rencananya kegiatan tersebut akan diikuti sekitar 80 peserta dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, organisasi pers, penggiat media sosial, hingga organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di provinsi Kalimantan Barat.

Tampak hadir saat itu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kalbar, Maria Wijayanti, ST, M.T, perwakilan Dirkrimsus Polda Kalbar AKP Anita Sitorus, S.H., M.H, mewakili Kepala Bidang Humas Polda Kalbar AKBP Prinanto, Ketua Hoax Crisis Centre Indonesia (HCCI) Kalbar Reinardo Sinaga, S.H., perwakilan Kejati Kalbar Wayan, S.H., M.H, perwakilan Kejari Pontianak Adryan Perdana, S.H, serta perwakilan Dandim 1207 Pontianak Mayor Czi Edi Santoso.

Ketua Panitia FGD, Ahmad Madani, dalam sambutannya menegaskan, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara swadaya oleh pengurus SMSI Kalbar tanpa dukungan pembiayaan dari pihak mana pun. 

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian SMSI Kalbar terhadap kondisi ekosistem informasi yang kian tergerus oleh maraknya media sosial ilegal dan media “abal-abal”.

“Fenomena pengumpulan dan penyebaran berita oleh pihak yang tidak terikat Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semakin mengkhawatirkan,” ujarnya.

Sementara, Ketua SMSI Kalbar, Muhammad Khusyairi, menyampaikan organisasi SMSI secara nasional menaungi 3.081 media online yang telah terverifikasi Dewan Pers. Untuk di Kalimantan Barat sendir kata diai, tercatat sebanyak 45 media online yang menjadi anggota SMSI.

Dikatakan pria asal Tayan ini lagi, bahwa FGD ini bertujuan memetakan persoalan, menganalisis akar masalah, sekaligus mencari solusi kolaboratif agar ruang publik di Kalimantan Barat tetap sehat dan berintegritas. 

Kesempatan sama, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kalbar, Maria Wijayanti, yang mewakili Kadis Kominfo Kalbar, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar kepada SMSI atas terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Maria menilai tantangan etika jurnalistik saat ini semakin kompleks, terutama dengan munculnya akun media sosial ilegal yang mengutamakan kecepatan dibanding akurasi dan kredibilitas informasi.

“Menangkal hoaks dan media sosial ilegal tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta insan pers,” ujarnya.

Ditambahkan, strategi menangkal hoaks dan media sosial ilegal tidaklah mudah, butuh kebersamaan dan kolaborasi dari instansi terkait dan teman-teman insan pers sekalian.

"Semoga outcome dari kegiatan ini dapat memberi dampak khususnya di Kalimantan Barat,"harapnya. 

Dalam FGD tersebut, sejumlah narasumber memaparkan materi, di antaranya AKP Anita Sitorus yang membahas pengalihan pasal-pasal pidana UU ITE ke dalam KUHP baru.

Lantas, M. Ferri Sutriana, S.Kom. dari Diskominfo Kalbar yang mengulas strategi penanganan hoaks dan penguatan etika digital 2026.

Kemudian, Ketua Hoax Crisis Centre Indonesia (HCCI) Kalbar, Reinardo Sinaga, S.H. dengan penyampaian materi tentang “Viral Vs Vital. Media ikut membagikannya tanpa cek fakta.”.

‎Kegiatan ditutup dengan pembacaan sikap peserta FGD yang dipandu oleh salah satu pembina SMSI Kalbar, Mujib Tabah, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat literasi digital dan menjaga etika jurnalistik di Kalimantan Barat (tar)

Kamis, Februari 05, 2026

Koperasi Harus Memiliki SDM Yang Baik

Kegiatan Diskusi publik dalam rangka membahas kesiapan SDM pengurus Koprasi tingkat Desa dan Kelurahan, Rabu (04/02/2026) di Lubuk PAKAM.
LUBUK PAKAM-FAKTAPAGI.COM.Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sumatera Utara, Zulkifli Utama, SE berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan Koperasi Merah Putih (KMP) dan Koperasi konvensional sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. 

Untuk itu, Dekopin Sumatera Utara berharap agar koperasi kedepannya bisa semakin eksis dan berkembang dalam rangka mendukung ekonomi kerakyatan serta mampu meningkatkan perekonomian Nasional. 

Mengenai permasalahan yang dihadapi koperasi kita hari ini adalah sejauh mana Sumber Daya Manusia (SDN) sebagai pengelola koperasi dalam memahami fungsi dan peranan koperasi yang sesungguhnya.

"Sesuai UU Nomor 25 tahun 1992  ada 3 perangkat organisasi yakni, Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan Pengawas,"jelas Ketua Dekopin Sumatera Utara, Zulkifli Utama, SE di sela-sela kegiatan Diskusi Publik Tantangan dan Hambatan Serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Nasional Melalui Peningkatan Kapasitas Koperasi di Wilayah Sumatera Utara, Rabu (04/02/2026) di Lubuk Pakan.

Tanpa memiliki SDM yang baik kata dia lagi, tidak mungkin koperasi berjalan dengan baik. Untuk itu, salah satu tujuan diskusi publik hari ini meningkatkan kualitas SDM para pengurus koperasi. "Semoga ke depannya koperasi ini berjalan dengan baik,"jelasnya. 

Sementara, Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, Juniari Siahaan, S.Kom, M.Si,  mengatakan,bahwa tahun 2026 baru sekitar 6100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sudah terbentuk. Dari angka itu,  masih sekitar  20 persen yang memiliki gerai. "Dengan diskusi ini kita mau menginventarisir apa permasalahan yang ada di lapangan. Ini akan berjalan dengan baik apabila pengurus, anggota dan pengawas sejalan dengan pemerintah. Supaya semua ikut terlibat agar koperasi di Sumut berjalan dengan baik,"jelasnya. 

Pihaknya akan menyampaikan masukan dari para peserta, salah satunya terkait wacana KDKMP yang lebih berperan aktif dalam hal kemitraan pada dapur MBG dan koperasi konvensional yang sudah siap serta punya aset untuk terlibat dalam program MBG. 

Sementara, Kadis Koperasi Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, MM menambahkan, pertemuan ini diharapkan bisa mendapatkan gambaran seperti apa koperasi kita saat ini dan mengahasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemda dan Pemprov. "Terimakasih kepada Dekopin Sumut sudah menggagas acara ini, mudah-mudahan posisi strategis Sumatera Utara dapat meningkatkan posisi dan kualitas management dalam hal pengelolaan koperasi, "jelasnya.

Koperasi hari ini, lanjut Miska, dihadapkan pada tantangan perubahan, zaman, teknologi dan kebijakan.  Tantangan Ini membawa implikasi masing-masing. 

"Kita berharap koperasi jadi sokoguru perekonomian di Indonesia. Kita harus punya semangat yang sama koperasi tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Meminimalisir sektor simpan pinjam dan mengutamakan sektor riil,"tukasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Kadis Koperasi dan UKM Deliserdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, MM, Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, Juniari Siahaan, S.Kom, M.Si dan para pengurus KDKMP dan koperasi konvensional (tim)


Rabu, Februari 04, 2026

Tutup Kegiatan FBM, Wabup Ingatkan Budaya Harus Tetap Eksis

 

Berfoto bersama usai acara penutupan seluruh rangkaian kegiatan FBM yang ke IV kabupaten Sekadau, Selasa (03/02/2026) di rumah adat Melayu Sekadau jalan Merdeka Timur Sungai Tingin.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Wakil Bupati (Wabup) Sekadau Subandrio,SH.MH menutup secara resmi rangkaian kegiatan Festival Budaya Melayu (FBM) Kabupaten Sekadau yang ke IV Tahun 2026. Kegiatan FMB tahun ini mengambil tema 'Menjujung Tuah,Menjaga Marwah. Meski sempat diguyur hujan, namun para penonton begitu antusias menyaksikan acara penutupan, Selasa (03/02/2026) di Rumah Adat Melayu Sekadau jalan merdeka Timur desa Sungai Ringin.

Dalam sambutannya Wabup mengatakan, dirinya mengapresiasi sekali acara budaya seperti ini, karena selain untuk mengingatkan agar kaum muda paham budaya. Kegiatan ini juga bisa menambah khasanah budaya di kabupaten Sekadau Sekadau.

"Sesuai pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budayanya, pepatah ini mengingatkan kita terhadap pentingnya pelestarian budaya," tukas Wabup.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta lomba, seniman, dan budayawan yang telah aktif meramaikan festival. Kepada para budayawan ia berharap teruslah berkreasi dan berinovasi agar budaya yang ditinggalkan para nenek moyang kita dahulu,tetap eksis di kalangan kaum muda.

Ditempat yang sama Ketua Majelis Adat Budaya Melayu(MABM) Kabupaten Sekadau Drs, H. Safe'i Yanto dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepala Pemerintahan Daerah kabupaten Sekadau dan semua pihak yang telah mensuport kegiatan FBM tahun ini.

"Terimakasih kepada Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau atas dukungan dan supportnya sehingga pelaksanaan FBM tahun bisa sukses," ucapnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada para donatur dan semua pihak yang membantu baik moral maupun matrial terhadap kegiatan FBM tahun ini.

Menurut dia, bahwa festival kali memperlombakan beberapa budaya diantaranya lomba Jepen, Pantun Bersambut, Bertutur,Busana anak putra-putri, Bersyair,Dendang Melayu putra-putri.

Turut hadir, Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bahri,Kejari Sekadau Dandim 1204 Sgu-Skd, Raja Sekadau Pangeran muhamad Gusti Efendi,ketua DAD kabupaten Sekadau, ketua MABT Kabupaten Sekadau, camat Sekadau Hilir, para OPD, serta tamu undangan lainya (tar/wos)

Selasa, Februari 03, 2026

Wabup Hadiri Apel Gelar Operasi Keselamatan Kapuas 2026

 

Berfoto bersama usai acara apel gelar pasukan OKK tahun 2026 Senin (02/02/2026) di Mapolres Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Polres Sekadau menggelar apel persis Operasi Keselamatan Kapuas (OKK) tahun 2026. Rencananya OKK tersebut berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 2 -15 Februari 2026. Seperti biasa sebelum pelaksanaan operasi diawali dengan apel gelar pasukan dihalaman Mapolres Sekadau, Senin (2/2/2026) di Halaman Mapolres Sekadau.

Apel tersebut dipimpin oleh Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri, dalam amanatnya ia menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan kebutuhan mendasar yang harus diwujudkan melalui kepatuhan dan kesadaran seluruh pengguna jalan.

“Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menuntut dilaksanakannya Operasi Keselamatan sebagai langkah nyata untuk menekan risiko serta fatalitas korban di jalan raya,” ujar Kompol Bakri, mengutip amanat Kapolda Kalbar.

Ia menyampaikan, sepanjang tahun 2025 di wilayah Kalimantan Barat tercatat 1.378 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, 421 orang meninggal dunia, 693 orang mengalami luka berat, dan 1.357 orang luka ringan, dengan total kerugian materiil mencapai sekitar Rp6,6 miliar.

“Angka-angka tersebut bukan sekadar data, tetapi menjadi pengingat akan besarnya dampak kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat,” katanya.

Operasi Keselamatan Kapuas 2026 mengusung tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.” Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Polda Kalbar dengan melibatkan 765 personel

Pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Meski demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan tetap dilakukan secara humanis dan profesional.

Menutup amanatnya, Kompol Bakri menekankan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab, menjadi teladan bagi masyarakat, memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder, serta mengutamakan keselamatan selama pelaksanaan operasi.

Di tingkat Polres Sekadau, Operasi Keselamatan Kapuas 2026 melibatkan 40 personel yang tergabung dalam satuan tugas preemtif, preventif, penegakan hukum (Gakkum) dan bantuan operasi (Banops).

Sementara itu wakil Bupati Sekadau kepada awak media berpesan, kepada seluruh maskapai Sekadau agar sebelum berangkat dari rumah baik mengunakan kendaraan roda dua maupun roda empat sebaiknya segala perlengkapan kendaraan disiapkan.

"Seperti lampu sen disaat menyala,. kemudian Rem, serta surat-surat kendaraan juga harus dipersiapkan," ingatnya.

Tujuan lanjut dia, selain menghidari kecelakaan lalulintas,juga menghindari Tilang. Tujuannya agar saat kita berkendara bisa tenang dan nyaman, yang paling penting adalah saling menghormati sesama pengguna jalan raya. "Jika sudah begitu maka angka kecelakaan lalulintas bisa berkurang," pesannya.

Hadir pada kegiatan apel tersebut adalah Anggota DPRD Sekadau Valentinus, Kasubsi Pidum Kejaksaan Negeri Sekadau Ana Marito Ompusunggu, Danramil Sekadau Hilir Kapten Inf Sy. Mahendra, para pejabat utama Polres Sekadau, personel Polres Sekadau, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta tamu undangan lainnya(tar/wos)


Tata Ruang Berubah, Warga Bokak Datangi Kantor DPRD, Dua Desa Sertifkat Tanah Tidak Bisa Agunan Bank.

Berfoto bersama usai audiensi dengan warga Bokak bersama komisi III, Senin (02/02/2026) di ruang rapat komisi kantor DPRD kabupaten Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Sebanyak 14 perwakilan dari warga Desa Bokak Sebumbun yang didampingi kepala desa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau. Kedatangan rombongan disambut oleh wakil ketua DPRD Jefray Raja Tugam didampingi ketua Komisi III Valentinus, Senin (02/02/20226) di ruangan rapat komisi.

Kedatangan rombongan warga Desa Bokak tak lain untuk meminta penjelasan terkait sertifikat tanah di wilayah tersebut tidak bisa dijadikan agunan ke bank sebagai jaminan pinjam. Konon katanya wilayah desa Bokak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masuk sebagai wilayah hutan resapan air.

"Kami minta agar perubahan tata ruang mestinya ada sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu jauh-jauh hari," kata Klemen kepada desa Bokak saat audiensi berlangsung.

Kalau sudah begini kan susah, masak tiba-tiba warga kami mau masukan pinjaman ke Bank mengunakan sertifikat di tolak dengan alasan yang tidak jelas.

Hal ini kata dia, sudah jelas bisa menggangu pertumbuhan perekonomiannya masyarakat, karena salah satu tujuan dibuat sertifikat tanah atau rumah oleh masyarakat tentu untuk mengembangkan usaha dengan cara melakukan pinjaman ke bank dengan agunan tentunya sertifikat.

Untuk itu, kami warga desa Bokak meminta agar Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau mencari solusi terbaik bagi warga desa Bokak supaya sertifikat yang sudah ada bisa dijadikan agunan ke bank maupun ke lembaga keuangan lainnya," pinta Kades.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Jefray Raja Tugam dalam penjelasan mengatakan, bahwa wilayah hutan resapan air adalah area bervegetasi (hutan) yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap air hujan ke dalam tanah, berfungsi sebagai tempat pengisian air tanah (akifer) alami, serta menjaga kestabilan cadangan air dan mencegah banjir serta erosi. Area ini merupakan bagian dari konservasi tanah. 

Berdasarkan RTRW yang sudah diubah tahun 2015 adalah tiga Desa Di wilayah kabupaten Sekadau yakni Desa Bokak, Desa Gonis Tekam dan sebagian wilayah desa Nanga Menterap termasuk wilayah resepan air. 

"Setelah pertemuan ini nanti kita akan menanyakan ke pihak Pemerintah Daerah terkait keluhan masyarakat ini, serta mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat," kata Jefray.

Menurut informasi yang beredar taunya tiga desa tersebut masuk wilayah resepan air adalah, karena Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau melalui Bupati hendak melakukan perubahan Tata Ruang Wilayah ke Pemerintah Pusat (Pempus). Namun, Tata Ruang sudah berubah sejak tahun 2015 dan dua desa di kecamatan Sekadau hilir yakni Desa Mungguk dan Desa Sungai Ringin masuk wilayah hutan kota.

"Jika ini benar maka warga dua ini akan mengalami hal yang sama, dan kami sebagai wakil rakyat akan terus mengawal masalah ini sampai tuntas," ucapnya.

Dalam waktu dekat ini kami akan segera memangil Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat serta mengadakan pertemuan lanjutan tiga hari kedepan.

"Kita jiga akan memanggil pihak BPN serta pihak terkait lainnya Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau untuk minta penjelasan terkait hal ini," katanya.

Di tempat yang sama Valentinus angota  DPRD komisi III Kabupaten sekadau  menyampaikan, hal yang sama. Pihaknya akan menyampaikan keluhan warga tersebut kepada pihak terkait,baik itu BPN maupun Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau.

Terkait sertifikat tanah yang tidak bisa lagi dijadikan sebagai agunan karena ini. Menyangkut  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sekadau tahun 2011-2031, yang menetapkan kawasan resapan air untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah bencana alam.

"Kami dari Komisi III akan memanggil pihak terkait guna meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat desa Bokak," kata Valen (tar/wos)

.

Breaking News!!! Warga Bokak Temukan Bayi Di Kamar Warung.

 

Bayi laki-laki yang ditemukan tergeletak di Kamar Warung Milik Berty ,Senin (02/02/2026) di Simpang kantor Bupati.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Warga Dusun  Bokak Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau hilir Kabupaten sekadau dihebohkan dengan penemuan seorang bayi yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki pada hari Senin (02/02/2026) pukul 21.00 wib di sebuah warung simpang Kantor Bupati.

Bayi laki -laki tersebut di temukan oleh Yuni karyawan warung di sebuah kamar warung malam, dilihat dari bentuknya Bayi tersebut baru lahir karena masih ada bercak darah di sekujur tubuhnya.

Kepada awak Media Berty pemilik warung mengaku tidak mengetahui siapa orang tua Bayi tersebut. Ia merasa kaget di beritahu oleh karyawan warung miliknya. "Saya aja kaget ketika salah sendiri karyawan memberitahu saya bahwa ada bayi dalam kamar," ucap Berty.

Ketika ditemukan bayi tersebut langsung di bawa ke klinik untuk penanganan medis, untuk memastikan bahwa bayi tersebut dalam keadaan sehat (wos/tar)


Iklan dewan

Iklan dewan

Lifestyle

Kuliner

Kesehatan