Di Sanksi Adat, PT.BSL Berjanji 60 Persen Karyawan Warga Setempat

faktapagi.com    Kamis, November 27, 2025    Comment   

Di Sanksi Adat, PT.BSL Berjanji 60 Persen Karyawan Warga Setempat

 

Berfoto bersama usai pemagaran lokasi masuk ke lokasi PKS PT. BSL Rabu (26/11/2025) di Entada.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Masyarakat  Ensibau Dusun Entada Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau mendatangi lahan tempat pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Bintang Sawit Lestari (BSL) di Ensibau jalan arah Merapi. Kedatangan masyarakat tersebut untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak perusahaan,.Rabu (26/11/2025) kemarin.

Adapun tuntutan masyarakat Ensibau kepada pihak pertama yang disampaikan oleh Samen mewakili masyarakat diantaranya :

Masyarakat ingin menanyakan penyelesaian kasus karyawan yang setempat yang dipecat tidak melalui prosedur yang benar.

Kemudian tuntutan kedua adalah, kami menuntut pihak perusahaan untuk merekrut karyawan perusahaan dari masyarakat setempat yakni Bokak Sebumbun dan Desa Merapi.

"Melibatkan masyarakat Bokak Sebumbun dalam pembangunan pabrik," pintanya.

Ia juga meminta agar pembangunan PKS di lokasi tersebut bisa memperhatikan pembuangan limbah pabrik supaya tidak mencemari lingkungan dan lahan pertanian masyarakat. 

Kami juga meminta agar pihak perusahaan menghargai kearifan lokal, serta istiadat masyarakat setempat. Kami juga meminta agar masyarakat diikut sertakan dalam proses pembangunan PKS serta pembangunan fasilitas masyarakat setempat.

Menurut dia, sejak perusahaan BSL masuk, belum berdampak positif terhadap masyarakat setempat, bahkan ada upacara pemecatan terhadap karyawan dari masyarakat setempat tidak mengunakan prosedur yang ada.

 padahal berkat karyawan tersebut, yang pertama merintis termasuk pembebasan lahan, sehingga lokasi pembangunan PKS bisa ada sekarang. 

"Kami tidak membela yang salah. Tapi jangan gara-gara masalah sepele, kebaikan dan jasa masyarakat selama ini diabaikan," sarannya.

Pantauan awak media dilapangan menunjukkan, akibat pemecatan karyawan secara sepihak itulah, berbuntut dengan pemagaran lokasi pembangunan pabrik.

Selain itu, Samen juga meminta agar perusahaan memperhatikan aliran limbah gusuran tanah agar tidak  mengalir ke lahan Pertanian masyarakat. 

Berdasarkan keputusan musyawarah pengurus adat akhirnya menjatuhkan sanksi adat kepada pihak perusahaan sebesar 17 Juta rupiah 

Sementara itu Ampera, salah satu pimpinan PT.BSL menyayangkan terjadinya kasus seperti ini, padahal dirinya sudah mengupayakan berhubungan baik dengan masyarakat.

Pihaknya kata dia, akan membuka diri untuk berdialog untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi kedepannya.

Ia berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, sebab banyak yang dirugikan dan menghambat pembangunan pabrik. Ia berjanji akan memberdayakan masyarakat di dua desa yakni Bokak Sebumbun dan Merapi.

"Nanti sebanyak 60 persen pekerja akan melibatkan masyarakat setempat. Nah terkait lamaran tinggal sampaikan ke kepala desa masing-masing," pesannya.

Pertemuan tersebut akhirnya ditutup dengan sanksi adat oleh masyarakat kepada pihak perusahaan, dan dilanjutkan upacara adat pembukaan pagar pada hari Kamis tanggal 27 November 2025.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Bokak Sebumbun, Kepala Dusun Lisuk Raya mewakili kades Merapi). Kapolsek Sekadau Hilir, Kasat Samapta Polres Sekadau beserta anggota, serta tokoh masyarakat desa Bokak sebumbun (wos/tar)

Ternyata Isu Begal Di Nanga Taman Hanya Hoaks, Ini Penjelasan Pihak Kepolisian.

faktapagi.com    Kamis, November 27, 2025    Comment   

Ternyata Isu Begal Di Nanga Taman Hanya Hoaks, Ini Penjelasan Pihak Kepolisian.

 

Patroli gabungan antara pihak kepolisian dari Polsek Nanga Taman berserta perangkat desa Kiukang paska informasi Begal di sekitar TKP, Selasa (25/11/2025) malam.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Jajaran Polres Sekadau memastikan, bahwa informasi dugaan ada begal yang beredar melalui story WhatsApp terkait Jalan Poros Simpang Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, adalah hoaks. Unggahan yang viral pada Selasa (25/11/2025) itu sempat membuat warga resah, sehingga aparat langsung bergerak melakukan pengecekan di lapangan.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasi Humas IPTU Triyono, menegaskan foto dan narasi yang dibagikan tersebut tidak benar.

“Informasi yang beredar di story WhatsApp itu tidaklah benar. Tidak ada kejadian begal di Jalan Poros Simpang Desa Nanga Kiungkang,” jelas Triyono, Rabu (26/11/2025) melalui pres realaes.

Merespons keresahan masyarakat, Polsek Nanga Taman bersama Pemerintah Desa Nanga Kiungkang langsung melaksanakan patroli dan penyisiran di lokasi yang dimaksud sejak pukul 20.00 WIB hingga selesai. Hasil pengecekan tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda tindak pidana seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut.

Untuk itu ia mengingatkan, masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Ia menekankan bahwa penyebaran kabar tanpa verifikasi hanya memicu kepanikan dan berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas.

"Kami mengimbau masyarakat, terutama warga Nanga Kiungkang, untuk tetap tenang. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan ke layanan darurat 110 Polri atau langsung ke Polsek Nanga Taman,” pintanya.

Ia juga mengimbau warga bijak menyaring informasi, memastikan kebenarannya, dan tidak ikut menyebarkan ulang jika belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian atau pemerintah setempat.

Ia turut mengajak warga memperkuat sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Keberadaan Poskamling dan ronda malam dinilai efektif sebagai langkah awal pencegahan kejahatan sekaligus membantu aparat memantau situasi di tingkat desa.

Dengan klarifikasi ini, lanjut Triyono, masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi dan tetap berperan menjaga situasi kamtibmas agar Kecamatan Nanga Taman tetap aman dan kondusif (tar/wos).

Buka Turnamen HUT Pemda Ke 22, Aron Ingatkan Pertandingan Sepak Bola Bukan Adu Jotos

faktapagi.com    Kamis, November 27, 2025    Comment   

Buka Turnamen HUT Pemda Ke 22, Aron Ingatkan Pertandingan Sepak Bola Bukan Adu Jotos

Tendangan pertama Bupati sebagai tanda dimulainya pertandingan antar club turnamen piala Pemda Sekadau yang ke 22, Rabu (26/22/2025) dilapangan Ej Lantu kecamatan Sekadau Hilir.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH didampingi oleh ketua TP PKK kabupaten Sekadau Ny, Magdalena Susilawati Aron, SP membuka secara resmi turnamen sepak bola piala peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau yang ke 22 tahun 2025, sebanyak 84 club yang ikut serta berpartisipasi pada turnamen tahun ini, Rabu (26/11/2025) di lapangan Ej Lantu kecamatan Sekadau Hilir.

Dalam sambutannya, ia meminta kepada para pemain untuk selalu menjaga Sportivitas dalam bertanding. Jadikanlah, permainan sepakbola sesuatu yang enak ditonton, sebagai sarana hiburan.

Menurut dia, turnamen ini adalah agenda rutin kita setiap tahun,dimana pada grand opening pertandingan eksebisi selalu dilaksanakan, kali ini Pemda Kabupaten Sekadau vs DPRD kabupaten Sekadau, sementara tahun lalu ASN Kabupaten Sekadau vs Panitia pelaksana. "Pertandingan eksubisi hanya sekedar untuk meramaikan saja," ujarnya.

Dikatakan dia lagi, berdasarkan laporan dari panitia, jumlah peserta yang ikut berpartisipasi cukup banyak, artinya selain sebagai ajang untuk melakukan seleksi pemain, kegiatan ini bisa menghibur masyarakat Sekadau yang hobi bola. "Ini turnamen paling panjang karena finalnya bisa sampai Januari 2026," katanya.

Ia berharap, agar masyarakat Sekadau bisa turut menyukseskan turnamen setahun sekali ini, jaga situasi selama pertandingan agar tetap kondusif. Sebagai masyarakat kita harus menjadi garda terdepan untuk menyukseskan turnamen piala HUT Pemda."Kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga keamanan masyarakat kita sendiri," sarannya.

Lagi pula lanjut dia, pertandingan Sepak bola bukan ajang adu jotos, namun ajang silaturrahmi antar klub, untuk itu diminta kepada kesebelasan agar selalu sportif dalam bermain. "Sebagai seorang pemain jangan mudah terpancing oleh hasutan penonton," ingatnya.

Sementara itu, ketua Askab PSSI kabupaten Sekadau Muhammad Ardiansyah yang juga anggota DPRD kabupaten Sekadau, menyampaikan terimakasih kepada panitia yang telah bekerja keras, sehingga acara grand opening pertandingan sepakbola HUT Pemda bisa dilaksanakan hari ini (kemarin red).

Menurut Dian sapaan akrabnya, pada ajang turnamen ini bukan hanya semata pertandingan biasa, tapi tujuannya adalah, agar kami dari PSSI kabupaten Sekadau bisa melakukan seleksi bagi para pemain yang ikut bertanding pada turnamen ini, sehingga dalam syarat bagi tim yang mendaftar harus membawa pemain yang berumur 17 -24 tahun. "Mereka akan dipilih untuk menghadapi Porprov tahun 2026," kata Dian.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Aparat kepolisian dan TNI yang selalu memberikan kontribusi untuk menjaga agar setiap laga berjalan kondusif.

Kemudian acara dilanjutkan pertandingan eksebisi antara  Pemda K Sekadau VS DPRD Kabupaten Sekadau kick off dimulai pukul 16.00 WIB.

Dalam eksibisi tersebut pihak Pemda langsung dipimpin oleh Bupati Sekadau sedangkan dari pihak DPRD langsung dipimpin oleh Jefray Raja Tugam wakil ketua DPRD.

Turut hadir pada acara pembukaan Wakapolres Kompol Asep Mustofa Kamil, Danramil 1204/Sanggau-Sekadau Kapten Arm Mahendra Syarif, sejumlah kepala SKPD Handayani, kadis Dispora Bayu Dwi Harsono, camat Sekadau Hilir Gustiar Indarto, Ketua KONI Kabupaten Sekadau Sunardi, Ketua panitia Salahuddin serta para undangan lainnya (tar).

Buka Penganugrahan Award Mitra Pembangunan Pemerintah, Aron Apresiasi Perusahaan.

faktapagi.com    Rabu, November 26, 2025    Comment   

Buka Penganugrahan Award Mitra Pembangunan Pemerintah, Aron Apresiasi Perusahaan.

Berfoto bersama usai kegiatan Penganugrahan Award kepada sejumlah perusahaan sebagai mitra Pembangunan Pemerintah Daerah, Rabu (26/11/2025) di gedung ITKK jalan merdeka Timur.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH menn secara resmi kegiatan Penganugrahan Mitra pembangunan award tahun 2024 dan sosialiasi rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 kepada mitra pembangunan di kabupaten Sekadau.

Pada kegiatan Penganugrahan award tersebut ada tiga perusahaan yang mendapatkan peringkat pertama sebagai perusahaan yang melakukan bantuan  melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) terbanyak,adalah PT. Grand Utama Mandiri (GUM) peringkat satu, dan PT Multi Prima Entakai (MPE) peringkat kedua lalu PT. Bintang Sawit Lestari (BSL) berada pada peringkat ke tiga, pada Rabu (26/11/2025) di gedung ITKK jalan merdeka Timur Sekadau Hilir.

Bupati Sekadau sambutannya, ia mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau dirinya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah lama menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan.

"Hal ini merupakan salah satu wujud dukungan terhadap kemajuan Daerah yang kita cintai," kata Aron mengawali sambutannya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada mitra pembangunan yang secara konsisten menyampaikan informasi mengenai tanggungjawab Perusahaan atau CSR, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat.
Dikatakan dia lagi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Infrastruktur, Pertanian, Peternakan, Perikanan untuk kesejahteraan masyarakat (IP3K) yang sudah dijalankan selama 5 tahun.

Masih dikatakan Aron lagi, dapat disampaikan bahwa pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Sekadau dalam dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Bahkan, tahun 2024 kabupaten Sekadau berhasil menempati peringkat ke dua diantara seluruh kabupaten kota di provinsi Kalimantan Barat, sedangkan pada tahun 2025 kita mampu mencapai pertumbuhan IPM tertinggi khusus sektor kesehatan.

Kita kata dia, patut berbangga ata keberhasilan dalam pengendalian angka stunting serta penghargaan atas capaian eliminasi beberapa penyakit menular, sedangkan di sektor sanitasi, kabupaten Sekadau sebagai yang pertama mendeklarasikan diri sebagai kabupaten yang Open Decepticon Free (ODF) di Provinsi Kalimantan Barat.
"Saat ini masih sekitar 1,246 unit ODF tertutup yang masih harus kita tuntaskan," katanya.

Dibalik capaian tersebut itu, kita harus mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) bagi masyarakat. "Khususnya yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar keterbatasan kewenangan sebagai konsekuensi dari pembagian urusan pemerintah," katanya.

Sementara itu Yuspinus Swisto Humas PT. MPE mewakili perusahaan sebagai mitra Pemerintah dalam pesan dan kesannya mengatakan, kesan yang ia alami terhadap penganugrahan award kepada perusahaan, sangat luar biasa, kemudian kesan yang kedua, ia merasa bangga dan terhormat karena Pemda Sekadau membuat acara khusus untuk memberikan penghargaan kepada  mitra pembangunan Kabupaten Sekadau. 

"Sebagai perusahaan yang juga mitra pembangunan Pemerintah kami merasa diakui sebagai mitra oleh Pemerintah," katanya.

Untuk pesan, ia berharap agar acara seperti ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, terkahir kami mitra pemerintah sangat mendukung pembangunan kabupaten Sekadau yang unggul sejahtera dan bermartabat.

Usai acara penganugerahan Award kepada perusahaan yang ada, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari kepala  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPERIDA) Teresia Lili mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku untuk periode satu tahun.

Hadir pada acara tersebut, ketua DPRD Titi Hermanto, Bernadus Mohtar, Waka Polres Kompol Asep Mustofa Kamil, Perwakilan Dandim 1204 Sanggau, perwakilan dari sejumlah SKPD, serta perwakilan dari perusahaan penerima Award sebagai mitra Pemerintah Daerah serta para undangan lainnya (tar).

Belum Tarik PBB Sejak 2016, Pemda Kubu Raya Berpotensi Melanggar Hukum.

faktapagi.com    Rabu, November 26, 2025    Comment   

Belum Tarik PBB Sejak 2016, Pemda Kubu Raya Berpotensi Melanggar Hukum.

Foto ilustrasi.

KUBU RAYA-FAKTAPAGI.COM. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) MAUNG provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 90 miliar yang belum ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat sejak tahun 2016. Atas kejadian ini LSM MAUNG menilai kelalaian ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Temuan BPK ini jelas menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang sangat besar. Ini bukan sekadar masalah angka, tapi juga soal kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah," ujar tim Investigasi MAUNG, dalam keterangan persnya Selasa (25/11/2025) kemarin.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Undang-undang ini mengatur secara jelas tentang kewenangan daerah dalam memungut pajak, termasuk PBB. Kelalaian dalam pemungutan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara secara umum. Potensi kerugian negara akibat PBB yang tidak tertagih dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

- Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang dalam kelalaian penarikan PBB ini, maka dapat dijerat dengan pasal korupsi. Pasal 2 mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, sementara Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

"Kami mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian (MABES POLRI) maupun kejaksaan (KEJAGUNG) atau Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan terkait temuan BPK ini. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Masyarakat Kubu Raya berhak tahu ke mana larinya potensi PBB sebesar Rp90 miliar itu," pintanya.

Selain masalah PBB, MAUNG juga menyoroti temuan BPK lainnya, seperti tarif parkir penyeberangan feri yang lebih rendah dari tarif parkir motor, serta praktik pelaporan nilai jual transaksi rumah yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

"Ini semua menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk di Kubu Raya. Harus ada perbaikan menyeluruh," tambahnya.

MAUNG akan terus mengawal kasus ini dan mendesak Pemkab Kubu Raya untuk segera menindaklanjuti semua temuan BPK. "Kami tidak akan tinggal diam jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Kami siap membawa kasus ini ke ranah hukum jika diperlukan," pungkasnya (sumber Maung/red)

Universitas Battuta Wakili Sumut Ikuti PIMNAS 2025 Di Makassar

faktapagi.com    Rabu, November 26, 2025    Comment   

Universitas Battuta Wakili Sumut Ikuti PIMNAS 2025 Di Makassar

Para mahasiswa Universitas Battuta berfoto bersama saat hendak berangkat mengikuti PIMNAS di Makassar beberapa waktu lalu.

SUMATERA UTARA-FAKTAPAGI.COM.Ketua Pengurus Yayasan dan Rektorat Universitas Battuta melepas Tim Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Universitas Battuta untuk berangkat ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) tahun 2025 di Universitas Hasanuddin Makassar. Keberangkatan Universitas Battuta sebagai perwakilan dari 4 Perguruan Tinggi yang ada Sumatera Utara.

Burju Simatupang ST.SH sebagai Humas Universitas Battuta yang juga ketua DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Pimpinan serta Pemilik Media Pendamping News Dan Metropos 24, menyampaikan ucapan selamat buat prestasi yang dicapai para Mahasiswa Universitas Battuta,  sehingga Universitas tersebut terpilih untuk mewakili Provinsi Sumatera Utara di ajang kompetisi bergengsi tersebut.

Ia berharap agar para mahasiswa yang berangkat mengikuti PIMNAS tahun 2025 di Universitas Hasanuddin Makassar dapat mengukir prestasi terbaik nantinya dan bisa mendapatkan juara pada ajang kompetisi tersebut (tim/red)

Imigrasi Luncurkan Sistem Kerja TPI, Wujud Transformasi Tata Kelola Keimigrasian

faktapagi.com    Selasa, November 25, 2025    Comment   

Imigrasi Luncurkan Sistem Kerja TPI, Wujud Transformasi Tata Kelola Keimigrasian

Yuldi Yusman.

JAKARTA-FAKTAPAGI.COM. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meluncurkan Sistem Kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pedoman Pengelolaan Unit Analisis Penumpang pada Tempat Yu Pemeriksaan Imigrasi. Peresmian ini dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi pada Rabu, (19/11 2025) di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam sambutannya menyampaikan,bahwa peluncuran sistem kerja pada TPI merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor M.IP-19.GR.01.01 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 14 November 2025. 

Sistem Kerja ini merupakan transformasi komprehensif tata kelola pemeriksaan keimigrasian di TPI agar semakin profesional, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Selain itu, Sistem Kerja ini juga mengintegrasikan seluruh aplikasi dan data dalam proses pemeriksaan keimigrasian di TPI, mulai dari prosedur, tahapan pemeriksaan, pengambilan keputusan, hingga pelaporan, kedalam satu ekosistem digital yang terpadu. 

Selain Sistem Kerja pada TPI, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menerbitkan Pedoman Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1041.GR.01.01 TAHUN 2025 tentang Pengelolaan Unit Analisis Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai bentuk komitmen Imigrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika perlintasan internasional.

BorderLink harus menjadi budaya kerja baru di seluruh TPI, bukan sekadar transformasi digital, tetapi sebuah pola pikir dan cara bertugas modern yang membentuk cara berpikir dan cara bertugas setiap petugas Imigrasi dalam menghadapi dinamika di TPI,” terangnya

Sementara itu direktur TPI Ditjen Imigrasi, Suhendra menyampaikan,bahwa sistem kerja dan pedoman ini diwujudkan melalui strategi BorderLink dengan slogan connecting the world,securing the border. Kedua hal tersebut penting dilakukan untuk menciptakan perekaman data yang akurat melalui interoperabilitas antar aplikasi, pemanfaatan autogate secara optimal, serta meningkatkan pengawasan kinerja petugas di TPI, dan peningkatan capaian PNBP. 

“Saya ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan inovasi yang kita lakukan memberikan dampak nyata terhadap kemudahan layanan, kenyamanan masyarakat, serta peningkatan daya saing Indonesia dalam ekosistem mobilitas internasional dan investasi global, sebagaimana diamanatkan dalam program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tutup Yuldi.

Sebagai penutup, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa integritas petugas juga harus menjadi modal utama di TPI, karena teknologi yang maju hanya akan bermakna apabila dijalankan oleh SDM yang profesional, beretika, dan berkomitmen menjaga kepercayaan publik (tino/red)

Buka Dialog Kebangsaan, Aron Ingatkan Sekadau Adalah Rumah Kita Bersama

faktapagi.com    Selasa, November 25, 2025    Comment   

Buka Dialog Kebangsaan, Aron Ingatkan Sekadau Adalah Rumah Kita Bersama

 

Berfoto bersama usai acara pembukaan dialog kebangsaan dan organisasi kemasyarakatan, Selasa (25/11/2025) di Aula Kantor PKK jalan merdeka Timur Sekadau Hilir.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH membuka secara resmi kegiatan dialog kebangsaan lintas agama dan organisasi kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Sekadau, Selasa (25/11/2025) di Aula Kantor PKK jalan merdeka Timur Sekadau Hilir.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, sebagai warga Sekadau kota wajib menjaga perdamaian dan ketentraman dan ketertiban, karena Sekadau merupakan rumah besar kita semua."Oleh karenanya kabupaten Sekadau dihuni berbagai etnis dan suku," kata Bupati mengawali sambutannya.

Hanya saja lanjut dia, dengan perkembangan teknologi, postingan orang yang ada di media sosial terkadang membuat orang terprovokasi, maka dari itu dialog ini sebagai upaya untuk menangkal hal tersebut. Ia yakin masyarakat Sekadau tidak mudah terprovokasi hanya dengan melihat media sosial. Sebab, tujuan bersama kita adalah ingin mewujudkan kabupaten Sekadau yang unggul sejahtera dan bermartabat sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau.

"Kita minta tokoh masyarakat kabupaten Sekadau dapat menjadi contoh, yang baik bagi warga Sekadau," katanya.

Seperti contoh ada kejadian seorang anak yang berprilaku aneh dan sikapnya bisa memecahkan belah suku dan agama, untuk itu kita minta Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) menjadi benteng untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Namun, bukan berarti hanya tugas mereka, tapi itu tugas kita bersama untuk menjaga toleransi antar umat agama di Sekadau.
"Mudah-mudahan dialog hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, untuk di rekomendasikan kepada pemerintah Daerah, terkait penjagaan toleransi antar umat beragama," harapnya.

Sementara itu Hermanto, S.P., M.A.P. sekretaris Kesbangpol sekaligus ketua ketua panitia pelaksana dialog kebangsaan ini dalam paparannya mengatakan,dasar hukum untuk dialog kebangsaan tidak secara spesifik disebutkan dalam satu peraturan tunggal, tetapi didasarkan pada landasan konstitusional yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila sebagai landasan ideologi. 

Dialog ini juga bisa diatur melalui undang-undang, peraturan daerah (Perda), atau peraturan menteri (Permen) yang lebih spesifik terkait acara atau tema tertentu, seperti yang terjadi dalam acara dialog kebangsaan di daerah yang menggunakan dasar hukum lokal untuk pelaksanaannya. 

Pancasila merupakan landasan ideil yang menjadi dasar pemahaman wawasan kebangsaan dan tatanan kehidupan bernegara. 

"Dialog kebangsaan sering diadakan untuk menguatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila," katanya.

Setelah acara pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan dari ketua FKUB kabupaten Sekadau Paulus Lion, beliau lebih menekankan bahwa sebagai masyarakat kita harus mengikuti tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para pendahulu kita dulu, 

"Karena toleransi antar umat beragama sudah dijaga dari dulu oleh para nenek moyang kita dulu," katanya.

Kemudian pemaparan dilanjutkan oleh kepala Kemenag kabupaten Sekadau.
Hadir pada acara tersebut, Kapolres Sekadau diwakili oleh Kasat Intelkam,. Dandim 1204 diwakili oleh Danramil Sekadau Hilir kepala Kesbangpol Sapto Utomo, para ketua Ormas keagamaan, ketua Ormas, serta para undangan lainnya (tar/wos).

Ringankan Beban Siswa Kurang Mampu, PT MPE Salurkan Bantuan Kepada Siswa SD Melalui CSR

faktapagi.com    Selasa, November 25, 2025    Comment   

Ringankan Beban Siswa Kurang Mampu, PT MPE Salurkan Bantuan Kepada Siswa SD Melalui CSR

 

Tim dari PT. MPE memberikan bantuan kepada siswa-siswi salah satu Sekolah Dasar di wilayah kerja Perusahaan, beberapa waktu lalu.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. PT. Multi Prima Entakai melalui dana corporate social responsibility (CSR) menyalurkan bantuan kepada 157 orang siswa Sekolah Dasar dari 34 Sekolah dari 18 desa dan tiga kecamatan yang berada di wilayah kerja Perusahaan. Bantuan tersebut diberikan secara tunai kepada masing-masing siswa. Total beasiswa yang disalurkan sebesar  125,650.000 rupiah. "Bantuan sudah disalurkan pada bulan Oktober 2025 langsung kesekolah siswa yang menerima bantuan. Siswa yang menerima adalah untuk anak-anak yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu" kata Yuspinus swisto Humas PT.MPE kepada media ını, Selasa (25/11/2025) melalui pesan WhatsApp.

Menurut dia, PT MPE tetap ingin meringankan beban para orang tua siswa, yang secara ekonomi memang kurang mampu. Sebelum menyampaikan bantuan kami terdahulu melakukan pendataan secara teliti bekerjasama dengan pihak desa dan sekolah. 

Tujuannya, untuk menentukan siapa saja siswa-siswi yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

Ia berharap, bantuan yang diberikan bisa meringankan beban dan  membantu kesulitan masyarakat untuk membeli kebutuhan sekolah.

"bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap warga yang kurang mampu," katanya.

Lagipula kata dia lagi, hal ini sebagai kewajiban bagi kami dari perusahaan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu melalui dana CSR perusahaan. "Karena, setiap warga yang berada di wilayah kebun Perusahaan adalah mitra perusahaan," katanya.

Sementara itu kepala desa Gonis Tekam Rijal Arafat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh MPE terhadap anak-anak Sekolah yang kurang mampu. Ia yakin bahwa anak-anak yang mendapat bantuan terhadap pasti terbantu terlepas anak siapapun dan dari desa manapun. 

"Sebab, dengan begitu kesulitan masyarakat untuk keperluan sekolah bisa diringankan," katanya Rijal.

Untuk itu sebagai kepala desa dirinya mengucapkan terimakasih kepada pihak perusahaan atas kepedulian tersebut. "Karena ia yakin apapun bentuk bantuan yang diberikan, hal itu sangat membantu," katanya (tar)

Kopdar Humas Imigrasi Seluruh Indonesia, Humas Imigrasi Entikong Diganjar Penghargaan AHII 2025

faktapagi.com    Selasa, November 25, 2025    Comment   

Kopdar Humas Imigrasi Seluruh Indonesia, Humas Imigrasi Entikong Diganjar Penghargaan AHII 2025

 

Berfoto bersama usai kegiatan Kopi Darat Humas kantor Imigrasi Seluruh Indonesia dalam rangka penganugerahan AHII, Rabu (19/11/2025) di Bandung.

BANDUNG-FAKTAPAGI.COM.Tim Hubungan Masyarakat (Humas) Imigrasi seluruh Indonesia mengelar kegiatan Kopi Darat (Kopdar).Kegiatan Kopdar tersebut khusus untuk Humas Imigrasi dibarengi dengan acara penganugerahan Humas Imigrasi Indonesia (AHII). Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap satu kerja bidang Humas setiap kantor Keimigrasian se-Indonesia, Rabu (19/11/2025) di Trans Luxury Hotel Bandung.

Kegiatan yang mempertemukan seluruh Humas imigrasi dari berbagai wilayah di Indonesia ini berlangsung selama 3 hari mulai dari Rabu, tanggal 19 sampai tanggal 21 November 2025.

Kehadiran jumlah peserta yang besar ini mencerminkan tingginya komitmen jajaran imigrasi untuk memperkuat kualitas komunikasi publik, transparansi informasi, serta meningkatkan citra positif institusi dimata masyarakat.

Humas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong turut menghadiri kegiatan ini sebagai salah satu satuan kerja yang aktif mengembangkan kualitas kehumasan.

Pada hari kedua, acara Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) digelar untuk memberikan penghargaan kepada satuan kerja keimigrasian dalam bidang kehumasan.seluruh Indonesia. 

Yuldi Yusman selaku Plt. Direktur Jenderal Imigrasi turut menghadiri acara ini.Dalam kesempatan ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong diumumkan sebagai salah satu penerima penghargaan kehumasan. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa upaya seluruh tim humas untuk memberikan pelayanan informasi terbaik telah membuahkan hasil dan mendapat pengakuan di tingkat Nasional.

Pencapaian ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kehumasan di Entikong. "Setiap informasi yang kami sampaikan adalah wujud pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat perbatasan. Kami akan terus berinovasi, menjaga kepercayaan publik, dan menghadirkan komunikasi yang profesional serta

transparan demi citra positif Imigrasi Indonesia,” kata Henry Dermawan Simatupang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong yang turut hadir dalam acara ini. Momentum kemenangan ini semakin memperkuat komitmen Kantor Imigrasi Entikong dalam menjalankan fungsi kehumasan yang profesional. Ditengah tantangan arus informasi yang kian cepat, Humas imigrasi harus mampu menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat dan institusi.

Acara Kopdar Humas Imigrasi dan AHII 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan,tetapi juga wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antar-satuan kerja. Dengan demikian, seluruh peserta, termasuk Kantor Imigrasi Entikong, mendapatkan wawasan baru untuk meningkatkan kualitas strategi komunikasi mereka ke depan.

Kegiatan Kopdar Imigrasi Indonesia dihadiri oleh Sandi Andaryadi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, yang juga membuka acara tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 352 peserta, yang terdiri dari perwakilan Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dari seluruh Indonesia (tino/red)