 |
| Foto ilustrasi |
Hal ini dikatakan oleh Parlindungan Sianipar, juru bicara DPP MAUNG, mengatakan,bahwa kasus ini berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Yang termuat dalam pasal 2 ayat (1), berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Dalam Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan aset negara/daerah, termasuk penjualan, yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme lelang.
"Kami menuntut adanya transparansi dalam proses penyidikan dan penanganan kasus ini, agar masyarakat dapat memantau perkembangan kasus dan memastikan keadilan ditegakkan." Katanya, Sabtu (15/11/2025) melalu pesan whatsapp.
Menurut dia, penjualan aset tanpa lelang termasuk penjualan kayu Belian bekas bongkaran dermaga yang diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang yang sah, menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas.
Dalam proses awalnya, pemanggilan dua pejabat Dishub Kalbar, yaitu NT (Kasubag Keuangan) dan ATS (Bagian Keuangan dan Aset), oleh Kejari Mempawah menunjukkan bahwa kasus ini sedang dalam tahap serius.
Artinya ada masalah dalam proses lelang tersebut,sehingga pentingnya prosedur yang Benar.
Meskipun Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Antonius Rawing, mengklaim bahwa penjualan kayu bekas bongkaran dermaga sudah dilakukan sesuai prosedur, LSM Maung menekankan pentingnya pembuktian klaim tersebut secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, ia mendesak agar kasus ini harus diusut secara tuntas.
"LSM MAUNG berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara mendapatkan hukuman yang setimpal," katanya (sumber LSM Maung/editor red).