Tidak Ada Bukti, Media Tuding Dewan Kerja PETI Handi: Inı Pencemaran Nama Lembaga

faktapagi.com    Minggu, April 19, 2026    Berita    Comment   

Foto dokumen geogle.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Maraknya pemberitaan tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Sekadau yang diberitakan oleh media diluar kabupaten Sekadau.Bahkan mereka tidak tahu yang sebenarnya, apalagi mereka tingal di luar Sekadau seolah-olah tau. Bisa jadi mungkin berita yang ditayang hanyalah opini wartawan tersebut, bahkan kemungkinan foto dan lokasi yang dimuat bisa jadi bukan di area yang diberitakan. Jika sudah begitu, mereka sudah membuat fitnahan dan berita hoaxz, bahkan berani menyebut inisial orang dengan menyebutkan lembaga seperti DPRD, padahal mereka hanya membuat opini tanpa bukti yang konkrit.

"Misalnya dalam berita salah satu media online radarmetronews.com, dalam judul berita tersebut anggota DPRD berinisial H terlibat dalam kegiatan PETI di Sungai Kapuas," katanya Handi wakil ketua DPRD kabupaten Sekadau kepada media ını, Sabtu (18/04/2026) melalui pesan WhatsApp.

Ia menilai pemberitaan media tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar alias tanpa bukti, karena siapa yang berinisial H anggota dewan kabupaten Sekadau banyak, ada Haris Winoto, Hans Kristian, Hercosoni, Handi.

"Dari nama ini siapa yang dimaksud,apa buktinya kalau ada anggota DPRD kabupaten Sekadau bekerja PETI," tanya Handi.

Kalau tidak ada bukti,artinya media tersebut sudah menyebar informasi hoax dan bisa di pidana, untuk itu ia meminta agar aparat kepolisian bisa mengecek kebenaran berita tersebut. Apalagi sudah menyangkut nama lembaga terhormat DPRD kabupaten Sekadau, dengan begitu secara tidak langsung media tersebut sudah mencemari lembaga DPRD kabupaten Sekadau.

Karena adanya berita yang dibuat seolah-olah mereka memiliki bukti-bukti tentang adanya anggota DPRD bekerja PETI, artinya wartawan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai wartawan karena mereka hanya menulis opininya sendiri tanpa ada bukti yang akurat. Sebab, tulisan berita yang sudah dimuat harus ada konfirmasi kepada lembaga yang dimaksud, karena tudingan yang diberitakan adalah lembaga. 

"Seharusnya ada konfirmasi kepada sekretariat DPRD atau ketua DPRD maupun wakil ketua, agar berita tersebut betul-betul valid dan balance tidak sekedar opini wartawan," tegasnya.

Melihat fenomena ada tulisan tak berbobot dari wartawan, dirinya 

mempertanyakan proses rekrutmen wartawan oleh media. "Harusnya dilakukan melalui tahapan agar berita yang dipublikasi tidak menimbulkan fitnahan dan terkesan asal bunyi," cetusnya (tar)