 |
| Berfoto bersama usai acara pembukaan Musrenbang kabupaten Sekadau oleh Bupati Sekadau bersama unsur Forkopimda dan wakil Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (01/04/2026) di Aula lantai II kantor Bupati Sekadau. |
Mengawali sambutannya Bupati terlebih dahulu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta mengucapkan selamat menyambut hari raya Paskah bagi umat Kristiani di Kabupaten Sekadau. Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat yang telah membangun sejumlah jalan di kabupaten Sekadau, bahkan sekarang jalan Sekadau sampai Mahap sebagian sudah diaspal tinggal beberapa titik lagi yang rusak.
"Mudah-mudahan tahun ını dilanjutkan, sehingga bisa aspal semua dari Sejirak sampaikan ke Rawak,"pintanya.
Bupati juga meminta,tahun memang ada anggaran untuk jalan Provinsi di Balai Sebut -Balai Sepuak, kalau bisa mulai starnya dari Balai Sepuak, karena warga kecamatan Ketungau dari kabupaten Sintang saat ını belanja ke Balai Sepuak.
Menurut dia, tujuan utama Musrenbang adalah, menampung aspirasi masyarakat secara partisipatif untuk menyusun prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan dari tingkat desa hingga nasional.
Forum ini kata dia, untuk menyelaraskan rencana pembangunan bawah-atas (bottom-up) dengan kebijakan pemerintah.
Musrenbang harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Serta merumuskan dan memprioritaskan masalah lokal serta kebutuhan pembangunan daerah.
"Untuk menyinkronkan program pembangunan di tingkat desa/kecamatan dengan prioritas kabupaten, provinsi, dan nasional," kata Aron.
Musrenbang kata dia, adalah untuk bisa menciptakan proses pengambilan keputusan yang transparan dan efisien. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan,pemerintah, masyarakat, swasta untuk memperoleh perencanaan yang berkualitas.
"Mari bermusyawarah, supaya memperoleh kata sepakat yang mengakomodir semua kebutuhan masyarakat,"sarannya.
Dikatakan dia lagi, saat kabupaten ini Sekadau sedang dalam keadaan terjepit dari segi keuangan Daerah, karena APBD yang semula berkisar 1 Triliun lebih, kini tahun ını hanya tersisa kurang lebih 800 milyar lebih,itu sudah termasuk belanja pegawai dan gajih Pegawai P3K.
Belum lagi DBH Sawit kita hanya diberikan 3 Milyar,padahal setiap tahun penerimaan pajak TBS dari kabupaten Sekadau yang ambil Pemerintah Pusat hampir 700 Milyar. "Dari segi keadilan ini memang tidak adil,"katanya.
"Kita terus berupaya untuk mencari pendapatan lain, namun sebagai kabupaten baru yang hanya mengandalkan sektor perkebunan,maka mau berusaha seperti apapun hasilnya tetap seperti ını,"ungkapnya.
Ditempat yang sama, wakil gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, dalam sambutanya mengatakan, bahwa
Musrenbang merupakan sebuah proses yang diamanatkan oleh Undang-Undang,dan dilaksanakan dari berbagai tingkatan mulai tingkat Nasional sampai tingkat desa.
Menurut dia, saat ını dibutuhkan inovasi, karena efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun keadaan kita sekarang seperti orang mencangkul namun alatnya tidak disediakan.
Bahkan DBH Sawit dari 700 milyar pertahun kabupaten Sekadau hanya dibagi sekitar 3 Milyar.
Memang tidak adil, karena jika dihitung secara prosentase jelas tidak hanya segitu yang didapat oleh kabupaten Sekadau. Namun,semua itu dihitung berdasarkan dermaga angkutan, yang sekarang masih mengunakan Tanjung Priok, sehingga provinsi DKI Jakarta dapat DBH,padahal tidak ada kebun sawit di Jakarta. Untuk menjawab kondisi ini Pemprov sedang berupaya untuk mengaktifkan pelabuhan Kijing, tujuannya agar angkut CPO Sawit singgah dan diangkut mengunakan pelabuhan tersebut. Dengan begitu, hitungan pajak TBS dan CPO bisa lebih banyak untuk wilayah Kalbar sebagai penghasilan kelapa sawit cukup banyak.
Terkait BBM,saat ını Pemerintah provinsi akan terus berupaya untuk menambah kuota BBM di Kalimantan Barat,karena beberapa alasan,pertama di Kalbar trasnportasi mengunakan jalur Sungai masih ada, artinya mesin sped bout,mesin alat penerangan juga mengunakan BBM,dengan alasan itu kita minta Pertamina hitung,belum lagi warga perbatasan dari provinsi lain mengunakan BBM dari Kalbar,. semua itu kita minta Pertamina hitung ulang.
"Setelah kita usulkan hasilnya baik Pertamina setuju ada penambahan kuota BBM untuk provinsi Kalimantan Barat,"ungkapnya.
Ia juga menyesalkan adanya warga yang memposting di medsos tentang KDM jad Gubernur Kalbar, padahal anggaran setiap provinsi itu berbeda, kita di Kalimantan Barat APBD hanya ada sekitar 6 triliun lebih, jika dihitung dari luas wilayah provinsi Kalimantan Barat 11 kali lipat luas dari pulau Jawa. Sedangkan anggaran APBD hanya 6 triliun, disitu juga gajih Pegawai dan belanja pegawai lainnya. Dengan luas wilayah dan mobilisasi dengan biaya besar tidak mungkin bisa dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa.
"Masyarakat Kalbar harus pahami hal ini, mau siapapun Gubernur nya jika dengan anggaran 6 triliun pasti tidak mampu mengcover semua kondisi jalan saat ını.," terangnya.
Jadi yang harus kita lakukan sekarang bekerjasama dengan pihak swasta,untuk gotong royong membangun infrastruktur yang belum tercover mengunakan anggaran APBD.
Sementara itu ketua panitia pelaksana kegiatan sekretaris BAPPERIDA dalam paparannya mengatakan,tujuan dari forum komunikasi antar pihak guna menyelaraskan pembangunan yang di usulkan oleh masyarakat .
Menurut dia, Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Lebih lanjut ia menyampaikan,bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai penentu kepentingan baik itu dari pemerintah,pengusaha maupun masyarakat.
"Sebelumnya kita sudah melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan pada bulan Januari lalu, sedangkan Musrenbang tingkat kabupaten merupakan penutup setelah mengakomodir aspirasi dari tingkat yang lebih kecil.
Hadir pada kegiatan tersebut, wakil ketua DPRD Jefray Raja Tugam,unsur Forkopimda, Kapolres Sekadau, Dandim 1204 Sanggau, Kajari Sekadau, sejumlah kepala SKPD dari Provinsi Kalbar,kepala SKPD dari kabupaten Sekadau, camat Se-kabupaten Sekadau, sejumlah pihak Bank, Perusahaan serta Indan lainnya (tar).