 |
| Foto ilustrasi. |
Koordinator Aksi, Flora Sitanggang mengungkapkan, bahwa salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap keterlibatan perusahaan luar daerah, yang disinyalir akan menyingkirkan peran pengusaha lokal.
Bahkan mereka menduga, bahwa diduga manajemen PT. Inalum mencoba melakukan praktik adu domba antara perusahaan anak daerah dengan anak perusahaan PT Inalum sendiri, yakni PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia (PT SMLI).
"Seharusnya PT SMLI itu hanya tangani limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bukan ambil sisa besi bekas pakai yang seharusnya menjadi hak pengusaha anak daerah," ujarnya, pada Selasa (04/11/2025 kepada media ini.
Bukan hanya itu, pihaknya juga menuntut kejelasan perjanjian pemeliharaan tusted jaringan transmisi PT Inalum yang melintasi lahan masyarakat di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.
Kami juga meminta Kapolda dan Kajati Sumatra Utara (Sumut) mengecek ada dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Inalum, kami warga sekitar menduga pencemaran lingkungan akibat penimbunan limbah karbon (anoda dan katoda) oleh PT Inalum.
Aktivitas tersebut disebut telah mencemari air dan menyebabkan matinya habitat biota laut di sekitar area pembuangan limba serta juga meminta agar sejumlah pejabat di lingkungan PT Inalum seperti Jevi Amri, Joko Susilo, dan Rafiki Komany dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga kemitraan yang sehat dan merata dengan pengusaha lokal.
Bahkan salah satu dampak dari dugaan pencemaran lingkungan para Nelayan saat ini sulit sekali dapat ikan di bibir pantai.
"Agar bisa dapat ikan mereka harus melaut lebih jauh. Kami minta Kapolda Sumut dan Kejati Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat," ungkap Flora Sitanggang.
General Menejer PT. Inalum, Joko Susilo serta Plt Kepala Grup Komersial dan Manajemen Rantai Pasok, Jevi Amri, saat dikonfirmasi awak media yang bertugas belum menanggapi terkait persoalan ini.
Informasinya, aksi unjuk rasa ini dihadiri ratusan masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen, dari perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat.(tim/red)