 |
| Aron, SH. |
"Lagu pula hampir 80 persen masyarakat sekadau hidup dari bertani,"katanya beberapa waktu lalu.
Alasan lainnya kata dia, hampir 40 persen kuas lahan perkebunan dikelola secara swadaya oleh masyarakat pekebun, sehingga untuk menjawab tantangan kedepan kita harus bergerak menuju tata kelola perkebunan lebih baik lagi, transparan,dan berkelanjutan.
Menurut dia, pekebun swadaya dihadapkan pada tuntutan legalitas lahan yang mereka kelola, praktik budaya yang baik dan pelestarian lingkungan.
Oleh karena itu lanjut dia, Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau melalui program unggulan yakni Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian,dan Perikanan untuk kesejahteraan (IP3K) hadir dan memiliki komitmen yang tegas untuk pembangunan kelapa Sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
"Sehingga melalui pendataan STDB kata dia lagi, pemetaan lahan,dan penerbitan STDB sebagai bentuk nyata untuk melindungi legalitas dan pendataan yang akurat bagi kebun rakyat," cetusnya.
Menurut dia, kepemilikan STDB snagata krusial bagi kelanjutan dan legalitas kebun rakyat, sebagai persyaratan sertifikasi ISPO,serta menjadi akses terhadap bantuan program Pemerintah seperti peremajaan sawit rakyat.
"Penyediaan sarana dan prasarana dan program pendanaan lainnya," pungkasnya (tar/man).