Dalam sambutanya,mantan anggota DPRD kabupaten Sekadau dua periode ini mengatakan,saat ını yang harus dilakukan adalah mengali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya dana itu yang tidak diotak-atik oleh Pemerintah Pusat Pempus).Sebab, jika dana Pembangunan digelontorkan dari Pempus sewaktu-waktu dengan mudah mereka tarik kembali, kendati sudah lelang dan pemenang sudah ada,bisa hilang dari rekening Daerah.
"Inilah situasi kita saat ını," ujarnya.
Pemerintah Daerah lanjut dia, tengah menginisiasi bersama dengan Pemdes untuk mencari formulasi baru terkait penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai data dari Samsat kabupaten Sekadau memiliki puluhan ribu kendaraan, jika dikalkulasikan perolehan pajak bisa mencapai 30 milyar rupiah. Karena hanya kepala desa yang tau jumlah rill kendaraan bermotor di desa masing-masing. Kesepakatan setelah didata kita tarik pajaknya sesuai ketentuan. Dengan begitu baru Daerah bisa sedikit membangun.
Pada kesempatan itu ia berpesan kepada kepala desa yang hadir untuk mengelola dengan baik keuangan desa yang ada sekarang. Jangan sampai terjadi penyimpangan yang bisa menyebabkan terkendalanya pelayanan masyarakat.
Ia berharap ikuti kegiatan Bimtek dengan baik, curi ilmunya dan terapkan dalam pembangunan Desa.
Hadir pada acara tersebut, kepala BPKAD Nurhadi,Kadis Pemdes, Sabas, S.Ip Bambang, camat se-kabupaten Sekadau serta kepala desa perangko dan undangan lainnya (tar/man).
