Skandal Dana Hibah Singkawang, Momentum Pembersihan Korupsi dan Ujian Integritas Aparat Penegak Hukum

faktapagi.com    Minggu, Oktober 26, 2025    Berita    Comment   

Foto ilustrasi 

JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Kasus dugaan penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2022-2023 yang diduga menyeret nama Ketua TP PKK Kota Singkawang, Kalimantan Barat, telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Menanggapi hal itu ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) melalui,juru bicara Krista Hadi Wijaya menyampaikan pernyataan tegas, meminta penuntasan kasus ini sebagai momentum untuk membersihkan praktik korupsi di daerah serta menguji integritas aparat penegak hukum.

Krista menyatakan, bahwa korupsi dana hibah merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. 

"Dana hibah itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab! Ini adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas," pintanya kepada media ini, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut Ketua Umum RAJAWALI, juga menyoroti bahwa kasus ini bukan hanya sekadar persoalan penyimpangan anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. 

"Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius dan transparan, maka kepercayaan masyarakat akan semakin menurun. Impunitas tidak boleh dibiarkan merajalela," tegasnya

DPP RAJAWALI mendesak Kejari Singkawang untuk tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga membongkar jaringan korupsi yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pencairan dana hibah tersebut. "Kejari harus berani mengungkap siapa saja yang terlibat, tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada 'ikan besar' yang lolos dari jerat hukum," tegasnya.

Selain itu, DPP RAJAWALI juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dana hibah dan bansos, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

"Pemkot Singkawang harus belajar dari kasus ini dan segera melakukan perbaikan. Transparansi dan partisipasi publik harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan," tegas Krista

Ia meminta dan mengajak seluruh elemen masyarakat Singkawang dan Kalimantan Barat untuk aktif mengawasi jalannya penyelidikan kasus ini dan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya indikasi penyimpangan. "Korupsi adalah musuh kita bersama. Mari kita bersatu melawan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,"cetusnya.

DPP RAJAWALI berharap agar kasus dugaan penyimpangan dana hibah di Singkawang ini dapat menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Organisasi ini mengingatkan, bahwa RAJAWALI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan tidak akan ragu untuk mengkritik jika proses penyelidikan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

"Kami berharap Kejari Singkawang dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan. Kami tidak akan tinggal diam jika ada indikasi penyimpangan atau upaya untuk melindungi pelaku korupsi. Ingat, keadilan harus ditegakkan!" pungkasnya  (sumber DPP Rajawali/editor Redaksi)