 |
| Foto dokumen Rajawali. |
Menurut dia, lemahnya Pengawasan Internal dan Eksternal menyebabkan sistem pengawasan di Bank Kalbar tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengendalian internal, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kemudian kata dia, tata kelola perusahaan yang buruk, sehingga ia menilai bahwa, tata kelola perusahaan (good corporate governance) di Bank Kalbar belum diterapkan secara optimal. Hal ini tercermin dari kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengambilan keputusan, serta adanya potensi konflik kepentingan.
Oleh sebab itu, kerugian negara dan dampak sosial, sehingga ia meminta agar kasus-kasus korupsi di Bank Kalbar telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan dan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Lalu kata dia, penegakan hukum yang belum optimal, ketika kami mencermati, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Bank Kalbar belum optimal. Hal ini dapat menimbulkan kesan adanya impunitas dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Ada beberapa kasus yang menjadi perhatian di antaranya kredit fiktif dan kredit bermasalah, kami menyoroti dampak negatif dari kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan Bank Kalbar dan potensi kerugian yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.
Lalu kata dia lagi, kasus pengadaan barang dan jasa tahun 2021, melihat dari berbagai kasus maka kami menilai bahwa kasus ini mencerminkan adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan yang tidak transparan dan akuntabel.
Adanya Kredit Modal Kerja (KMK) fiktif, sehingga kami menyoroti modus operandi yang digunakan dalam kasus ini dan meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat serta adanya kasus pembobolan dana nasabah, kami mengecam tindakan pelaku pembobolan dana nasabah dan meminta agar Bank Kalbar meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kemudian ada kasus korupsi pengadaan tanah, kami menyoroti potensi kerugian negara yang timbul akibat pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) fiktif, maka kami meminta agar aparat penegak hukum mengungkap jaringan korupsi yang terlibat dalam kasus ini dan menindak tegas para pelaku.
"Bank Kalbar sedang sakit parah. Berbagai kasus korupsi telah menggerogoti lembaga ini dan merusak kepercayaan masyarakat. Kita tidak bisa tinggal diam. Harus ada evaluasi total terhadap sistem pengawasan, tata kelola, dan manajemen risiko di Bank Kalbar," tegas Krista Hadi Wijaya Juru Bicara DPP RAJAWALI. Minggu (12/10/2025) melalui pesan singkatnya.
Atas berbagai kasus hukum yang menimpa Bank' Kalbar,maka kami meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal dan eksternal, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko di Bank Kalbar. Kemudian adanya pembenahan sistem secara komprehensif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengambilan keputusan.
Kemudian kami menyarankan agar ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bank Kalbar, khususnya dalam bidang pengawasan, audit, dan manajemen risiko dan mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku korupsi di Bank Kalbar tanpa pandang bulu.
Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Bank Kalbar dalam upaya meningkatkan kinerja dan mencegah praktik korupsi.
DPP RAJAWALI berkomitmen untuk mengawal perkembangan kasus-kasus di Bank Kalbar dan memberikan masukan konstruktif kepada pihak-pihak terkait.
"Kami berharap, dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Bank Kalbar dapat segera pulih dan kembali menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah," pungkas( Sumber Rajawali/editor fakta pagi)