 |
| Hadysa Prana |
JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Ketua umum Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Hadysa Prana, angkat bicara terkait Insiden yang menimpa humaidi, seorang jurnalis dari media radar-situbondo Jawa Timur. Menurutnya,masalah ini bukan sekadar konflik di lapangan, tapi adalah alarm darurat bagi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
"Seorang wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik justru menjadi korban intimidasi, kekerasan, bahkan dilarikan ke rumah sakit diduga setelah cekcok dengan Bupati Situbondo," katanya kepada media ini, Sabtu (02/08/2025) melalui pesan WhatsApp.
Hal ini tentu bukan hanya insiden biasa, dan ada indikasi otoritarianisme yang menyaru dalam demokrasi lokal.
Jika kekuasaan yang anti-kritik adalah kekuasaan yang sedang sekarat,dan kekuasaan yang menganiaya wartawan, sedang menggali liang kuburnya sendiri.
Melihat fenomena tersebut kami dari dewan pimpinan pusat (DPP) RAJAWALI menyampaikan sikap, bahwa tindakan tersebut adalah persekusi terhadap kebebasan pers.
Apa pun alasannya kata dia, agar mendorong, mengintimidasi, atau menghalangi tugas jurnalistik adalah bentuk represi terhadap pilar keempat demokrasi. Saat seorang wartawan dianiaya hanya karena bertanya dan merekam, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nyawa, tetapi juga marwah kebenaran.
Ia meminta agar Bupati Situbondo harus bertanggungjawab terhadap publik terkait insiden seperti ini.
Apabila kepala daerah ikut memicu konflik atau membiarkan aparat dan kelompok loyalis melakukan kekerasan terhadap jurnalis, maka tanggung jawab etik dan politik tidak bisa dihindari.
"Jika kekuasaan alergi pada pertanyaan, itu tandanya mereka sudah kehilangan kendali atas akal sehat," katanya.
Untuk itu ia menyarankan agar Dewan Pers sebagai lembaga yang sah menaungi wartawan serta Komnas HAM sebagai lembaga yang menjaga hak setia warga negara,maka mendesak lembaga tersebut bersama pihak kepolisian untuk melaksanakan investasi secara menyeluruh,.karena tindakan tersebut bukan tindakan insiden biasa, tetapi sudah mengarah kepada tindakan yang diluar nalar dari seorang pejabat publik apalagi seorang bupati.
Kami kata dia lagi, dari DPP RAJAWALI meminta kepada seluruh insan pers, LSM, dan elemen masyarakat sipil jangan diam. Demokrasi hanya bisa bertahan jika suara-suara kritis dijaga, bukan dibungkam. Hari ini wartawan Situbondo, esok bisa jurnalis mana pun di negeri ini. "Kebenaran memang menyakitkan bagi penguasa yang terbiasa bersembunyi dalam pencitraan,"pungkasnya (editor faktapagi.com)
Penulis :TIM RAJAWALI
Sumber :DPP RAJAWALI
-