Fraksi Demokrat DPRD Sekadau : Jika Keadilan Tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya.

faktapagi.com    Senin, Mei 29, 2023    Comment   

Fraksi Demokrat DPRD Sekadau : Jika Keadilan Tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya.

 

Jefray Raja Tugam (JRT) anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat 

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Beredar kabar burung bahwa ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat (PD) melalui PK Di Makamah Agung (MA), bahkan beredar isu kurang sedap bahwa MA akan mengabulkan gugatan Moeldoko CS, hal ini tentu mengurangi rasa keadilan bagi keluarga besar partai Demokrat.

Menanggapi hal itu Jefray Raja Tugam (JRT) salah satu anggota fraksi Partai Demokrat (PD) kabupaten Sekadau sepakat dengan arahan ketua Majelis Tinggi PD, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa perjuangan untuk rasa keadilan sampai titik darah terakhir.

Sebagai keluarga besar PD dirinya tentu ikut serta berjuang sampai titik darah terakhir untuk memperjuangkan keadilan bagi PD. 

"Fraksi Demokrat kabupaten Sekadau siap berjuang agar keadilan bagi partai Demokrat bisa terwujud," kata Jefray, Senin (29/05/2023) di Sekadau.

Menurut SBY Presiden keenam RI ini, dirinya mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, hal itu tentu sebagai wujud kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.

Berdasarkan akal sehat, lanjut SBY, rasanya sulit diterima bahwa PK Moeldoko bisa dikabulkan oleh MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, infonya ada tangan-tangan politik untuk menganggu Partai Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. 

"Ini berita yang sangat buruk," cetus SBY

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan. 

“Indonesia bukan negara "predator" yang kuat memangsa yang lemah, serta menganut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.

Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tegasnya.(tar).

Paska Unjuk Rasa Kantor DPRD Sekadau Dipasang Garis Polisi

faktapagi.com    Sabtu, Mei 27, 2023    Comment   

Paska Unjuk Rasa Kantor DPRD Sekadau Dipasang Garis Polisi

Kaca pecah di kantor DPRD Sekadau paska unjuk rasa warga,Kamis (25/05/2023)

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Pasca unjuk rasa warga dari berbagai kecamatan di kantor Bupati akhir merangsek ke kantor DPRD Sekadau, ketika para pengunjuk rasa merangsek ke kantor DPRD, emosi tidak terkendali usai di tembak Water Canon oleh aparat sehingga ada beberapa kaca kantor DPRD pecah.

Unjuk rasa sedikit ricuh yang terjadi Kamis, 25 Mei 2023, menyebabkan polisi memasang police Line di depan Kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Jumat, 26 Mei 2023.

Liri salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Hanura menyampaikan prihatin atas kejadian yang menimpa Kantor DPRD Kabupaten Sekadau. Di mana situasi memanas dengan aksi pelemparan batu ke Kantor DPRD Kabupaten Sekadau.

"Secara kelembagaan saya sangat mengapresiasi, tapi massa sedikit salah langkah dalam hal menuntut hak. Oleh sebab itu pesan saya kepada masyarakat, tuntutlah hak dengan jalan yan semestinya, ditempuh dengan benar," ujar Liri yang didampingi Yodi Setiawan, Bambang Setiawan, dan Sekretaris DPRD Sekadau, Nurhadi, saat konferensi pers, Jumat, (26 /05/2023) di kantor DPRD.Rencananya pihaknya akan melakukan langkah preventif menyikapi situasi tersebut. 

"Saya juga berpesan kepada Bapak Kapolres dan jajarannya supaya kantor kami kalau di-police line, police line semua. Jangan separuh di-police line. Tidak ada api menyala kalau tidak ada yang menghidupkannya,"kata Liri.

Oleh sebab itu kepada masyarakat yang melakukan anarkis juga kita harus bersikap bijak. Mungkin mereka tidak bermaksud melakukan anarkisme sembarangan karena itu saya garis koordinasi Forkopimda dalam mengurus Sekadau ini berjalan dengan maksimal.

Liri juga meminta hal ini ditindaklanjuti apalagi masalah tersebut sampai ke Polda. Mengenai tambang, kata Liri, ada aturannya seperti tertuang di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Emas adalah termasuk mineral,coba dikaji aturan itu. Kami siap memfasilitasi semua karena kami didelegasikan oleh masyarakat banyak untuk mewakili mereka," ucap Liri. 

Mengenai aksi demo yang sempat memanas hingga terjadi perusakan Kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Liri mengaku kecewa. Namun, menurutnya hal itu terjadi tentu ada sebab dan akibatnya. 

"Kita memang harus melakukan tindakan preventif dalam hal membentuk suatu tim untuk mencari fakta-fata yang sebenarnya apa sih sehingga ini terjadi," ungkapnya.

Menurut dia masyarakat kerja menambang emas dimulai sejak puluhan tahun lalu. Sejak dari tahun 60-an. Kalau persoalan lingkungan rusak, sudah banyak yang rusak. Kenapa tidak ditangkap?.

Oleh sebab itu, perbedaan ini harus kita sampaikan kepada publik. Bagaimana menyatukan perbedaan tersebut supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

"Untuk kasus perusakan atau tindakan anarkisme itu bukan ranah anggota DPRD. Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,"ucapnya

Ia berharap agar aparat penegak hukum harus siap siaga 24 jam karena kantor DPRD milik negara bukan milik kami pribadi. Ini milik negara tolong seperti mengamankan Kantor Bupati begitu juga mengamankan Kantor DPRD ini. "Saya kecewa Kenapa di sana Kantor Bupati tidak dirusak, di sini Kantor DPRD," kata Liri.(tar).